Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Airlangga Beberkan Strategi Pemerintah Percepat Pemulihan Ekonomi

Kompas.com - 08/02/2021, 14:34 WIB
Rully R. Ramli,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah berupaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi nasional yang telah terdampak signifikan oleh pandemi Covid-19. Ini dilakukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang positif pada tahun 2021.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, salah satu langkah utama dilakukan pemerintah ialah dengan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Vaksinasi diproyeksikan mampu mendongkrak kepercayaan pelaku usaha.

“Pelaksanaan vaksinasi akan dipercepat dan dilaksanakan secara gratis, sehingga ditargetkan 182 juta orang memiliki herd immunity hingga akhir tahun ini,” katanya dalam gelaran Indonesia Economic Outlook 2021, Senin (8/2/2021).

Baca juga: Airlangga Sebut Pemulihan Ekonomi Sudah di Jalur yang Tepat, Ini Indikatornya

Kemudian, anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang akan disalurkan ke berbagai fokus diyakini mampu mendongkrak aktifitas perekonomian nasional.

“Dengan alokasi anggaran sekitar Rp 619,3 triliun, dengan enam prioritas yang sama serta intervensi kesehatan, perlindungan sosial, dukungan mikro dan menengah, program padat karya,” ujar Airlangga.

Selain itu, reformasi struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebut Airlangga akan menciptakan iklim investasi yang lebih mudah dan pasti.

Pemerintah pun saat ini tengah memfinalisasi aturan-aturan turunan yang terdiri dari 49 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 5 Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres).

“Seluruh regulasi tersebut diharapkan mampu menjadi pedoman pelaksanaan UU Cipta Kerja bagi seluruh stake holders,” kata Airlangga.

Baca juga: Vaksinasi Dimulai, Benarkah Bisa Percepat Pemulihan Ekonomi?

Dalam rangka mendongkrak investasi, pemerintah juga telah menetapkan kebijakan pengaturan investasi yang terbuka untuk semua bisnis yang diajukan kecuali yang tertutup oleh undang-undang.

Airlangga menyebutkan, pemerintah menawarkan berbagai insentif fiskal dan non-fiskal kepada investor untuk menginvestasikan dananya dalam penyelenggaraan kegiatan prioritas melalui Lembaga Pengelolaan Investasi (LPI).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Bakal Pangkas Subsidi Energi pada 2025? Ini Kata Sri Mulyani

Pemerintah Bakal Pangkas Subsidi Energi pada 2025? Ini Kata Sri Mulyani

Whats New
Simak, Ini Cara Ajukan Early Redemption Sukuk Tabungan ST010T2

Simak, Ini Cara Ajukan Early Redemption Sukuk Tabungan ST010T2

Whats New
Sekjen Kemenaker: Green Jobs Tak Bisa Dihindari dan Harus Jadi Prioritas

Sekjen Kemenaker: Green Jobs Tak Bisa Dihindari dan Harus Jadi Prioritas

Whats New
IHSG Berharap ke 'New Blue Chips', Simak Analisis dan Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Berharap ke "New Blue Chips", Simak Analisis dan Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Hasil Merger XL Axiata dan Smartfren Diproyeksi Akan Bernilai 3,5 Miliar Dollar AS

Hasil Merger XL Axiata dan Smartfren Diproyeksi Akan Bernilai 3,5 Miliar Dollar AS

Whats New
Ramai Aturan Potongan Gaji Karyawan untuk Iuran Tapera, Ini Penjelasan BP Tapera

Ramai Aturan Potongan Gaji Karyawan untuk Iuran Tapera, Ini Penjelasan BP Tapera

Whats New
Sampoerna Agro Tebar Dividen Rp 220 Miliar, Cek Jadwalnya

Sampoerna Agro Tebar Dividen Rp 220 Miliar, Cek Jadwalnya

Whats New
[POPULER MONEY] Jokowi Terbitkan Aturan Baru soal Potongan Gaji Karyawan untuk Iuran Tapera | Pertamina Tertibkan Penjualan Eipiji 3 Kg

[POPULER MONEY] Jokowi Terbitkan Aturan Baru soal Potongan Gaji Karyawan untuk Iuran Tapera | Pertamina Tertibkan Penjualan Eipiji 3 Kg

Whats New
Setoran Pajak Loyo, Pendapatan Negara Turun

Setoran Pajak Loyo, Pendapatan Negara Turun

Whats New
 Kemendag Sebut Rencana Kenaikan MinyaKita Sudah Pertimbangkan Daya Beli

Kemendag Sebut Rencana Kenaikan MinyaKita Sudah Pertimbangkan Daya Beli

Whats New
Kegiatan Ekonomi: Definisi, Jenis, dan Contohnya

Kegiatan Ekonomi: Definisi, Jenis, dan Contohnya

Earn Smart
Tarik Tunai lewat EDC BCA Akan Dikenakan Biaya Admin Mulai 5 Juli 2024

Tarik Tunai lewat EDC BCA Akan Dikenakan Biaya Admin Mulai 5 Juli 2024

Whats New
Tips agar Tidak Terjebak Investasi Ilegal

Tips agar Tidak Terjebak Investasi Ilegal

Whats New
Cara Transfer Saldo LinkAja ke Rekening BCA

Cara Transfer Saldo LinkAja ke Rekening BCA

Work Smart
Bukan Sri Mulyani, Ini Daftar Pejabat Kemenkeu yang Duluan Berangkat ke IKN

Bukan Sri Mulyani, Ini Daftar Pejabat Kemenkeu yang Duluan Berangkat ke IKN

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com