Ada Dugaan Kasus Korupsi, Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Harus Tetap Optimal

JAKARTA, KOMPAS.com – Beberapa serikat pekerja mengaku terkejut dengan munculnya kasus dugaan korupsi yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan/BP Jamsostek.

"Ketika kami mendengar ada penggeledahan oleh Kejagung di Kantor BPJS Ketenagakerjaan pusat, kami terkejut," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi melalui konferensi pers virtual, Senin (8/2/2021).

"Karena keterkejutan kami begini, jadi selama ini tidak ada laporan satupun dari anggota kami ataupun dari masyarakat, atau peserta BPJS khususnya BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan klaim apakah itu JHT atau layanan-layanan lainnya alami hambatan atau persoalan-persoalan sehingga pelayanan jadi terhambat," sambungnya.

Meski begitu, serikat pekerja meminta BPJS Ketenagakerjaan tetap memberikan layanan yang optimal selama proses penyelidikan kasus korupsi dilakukan Kejaksaan Agung.

Presiden Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Syaiful Bahri Anshori mengatakan, turut memantau persoalan ini. Bahkan, ketika dilakukan pertemuan dengan manajemen BPJS Ketenagakerjaan, pihaknya mengklaim tidak menemukan unsur korupsi.

"Secara manajerial BPJS Ketenagakerjaan mengalami kemajuan," ujarnya.

Kendati demikian, dia mewanta-wanti agar tidak ada pendekatan unsur politik dan lain sebagainya dalam penanganan penyidikan yang dilakukan Kejagung terhadap BPJS Ketenagakerjaan.

"Kalau ada pihak yang menemukan ada unsur pidanannya silahkan penegak hukum yang bergerak. Tidak usah melalui pendekatan politik atau lain sebagainya," tegas Anshori.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menyatakan belum bisa berkomentar banyak karena kasus ini masih dalam penyidikan Kejagung.

Kendati demikian, dirinya mengapresiasi kerja sama yang sudah terjalin dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dia berharap, pelayanan BPJS Ketenagakerjaan terus ditingkatkan terutama bagi pekerja atau masyarakat rentan.

Dia berharap, kasus ini segera terang benderang dan tidak terjadi hal–hal yang tidak diinginkan.

"Karena sampai sekarang pun belum ada statement dari BPJS Ketenagakerjaan dan Kejagung, jadi tidak layak saya mendahului. Namun, kita harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Kita harus menunggu sampai benar-benar pihak yang berwenang mengumumkannya," kata Rosita.

Baca juga: Calon Petahana Ungkap Dugaan Nepotisme di Internal BPJS Ketenagakerjaan