Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Dugaan Kasus Korupsi, Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Harus Tetap Optimal

Kompas.com - 08/02/2021, 15:13 WIB
Ade Miranti Karunia,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Beberapa serikat pekerja mengaku terkejut dengan munculnya kasus dugaan korupsi yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan/BP Jamsostek.

"Ketika kami mendengar ada penggeledahan oleh Kejagung di Kantor BPJS Ketenagakerjaan pusat, kami terkejut," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi melalui konferensi pers virtual, Senin (8/2/2021).

"Karena keterkejutan kami begini, jadi selama ini tidak ada laporan satupun dari anggota kami ataupun dari masyarakat, atau peserta BPJS khususnya BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan klaim apakah itu JHT atau layanan-layanan lainnya alami hambatan atau persoalan-persoalan sehingga pelayanan jadi terhambat," sambungnya.

Meski begitu, serikat pekerja meminta BPJS Ketenagakerjaan tetap memberikan layanan yang optimal selama proses penyelidikan kasus korupsi dilakukan Kejaksaan Agung.

Presiden Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Syaiful Bahri Anshori mengatakan, turut memantau persoalan ini. Bahkan, ketika dilakukan pertemuan dengan manajemen BPJS Ketenagakerjaan, pihaknya mengklaim tidak menemukan unsur korupsi.

"Secara manajerial BPJS Ketenagakerjaan mengalami kemajuan," ujarnya.

Kendati demikian, dia mewanta-wanti agar tidak ada pendekatan unsur politik dan lain sebagainya dalam penanganan penyidikan yang dilakukan Kejagung terhadap BPJS Ketenagakerjaan.

"Kalau ada pihak yang menemukan ada unsur pidanannya silahkan penegak hukum yang bergerak. Tidak usah melalui pendekatan politik atau lain sebagainya," tegas Anshori.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menyatakan belum bisa berkomentar banyak karena kasus ini masih dalam penyidikan Kejagung.

Kendati demikian, dirinya mengapresiasi kerja sama yang sudah terjalin dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dia berharap, pelayanan BPJS Ketenagakerjaan terus ditingkatkan terutama bagi pekerja atau masyarakat rentan.

Dia berharap, kasus ini segera terang benderang dan tidak terjadi hal–hal yang tidak diinginkan.

"Karena sampai sekarang pun belum ada statement dari BPJS Ketenagakerjaan dan Kejagung, jadi tidak layak saya mendahului. Namun, kita harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Kita harus menunggu sampai benar-benar pihak yang berwenang mengumumkannya," kata Rosita.

Baca juga: Calon Petahana Ungkap Dugaan Nepotisme di Internal BPJS Ketenagakerjaan

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com