Menteri Desa Minta Penjagaan Posko Covid-19 di Desa Ditingkatkan Selama 24 Jam

Kompas.com - 08/02/2021, 18:53 WIB
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar saat berdiskusi dengan Direktur Kantor Perwakilan International Fund for Agricultural Development (IFAD) Indonesia Ivan Cossio Cortez di Jakarta, Kamis (26/11/2020).

DOK. Humas KemendesMendes PDTT Abdul Halim Iskandar saat berdiskusi dengan Direktur Kantor Perwakilan International Fund for Agricultural Development (IFAD) Indonesia Ivan Cossio Cortez di Jakarta, Kamis (26/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta kepala daerah agar penjagaan posko Covid-19 di desa maupun kelurahan ditingkatkan hingga 24 jam.

Sebab, kata Halim, saat ini penjagaan posko Covid-19 di desa maupun kelurahan tidak berlangsung lama.

Hal ini menyusul adanya keputusan pemerintah terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro.

Baca juga: PPKM Mikro Diberlakukan, Pemerintah Gratiskan Rapid Tes Antigen di Tingkat Desa

"Seluruh aktivitas yang terkait dengan PPKM skala mikro harus didukung penuh oleh desa pada level desa. Jadi misalnya, terkait dengan desa yang dulu pernah punya posko jaga 24 jam, dan beberapa waktu terakhir ini agak kurang penjagaannya enggak sampai 24 jam, ditingkatkan lagi 24 jam, sesuai instruksi dari Satgas dan pemerintah daerah," kata Halim dalam konfrensi pers virtual terkait PPKM skala mikro, Senin (8/2/2021).

Termasuk pembiayaan operasionalisasi posko Covid-19 juga perlu ditingkatkan. Kemudian, kata Halim, sesering mungkin dilakukan penyemprotan disinfektan di setiap posko Covid-19.

"Kalau memang itu diperintahkan oleh Satgas dan pemerintah maka harus diikuti dan bisa menggunakan dana desa," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, dana desa juga bisa digunakan untuk penambahan kapasitas atau fasilitas isolasi Covid-19.

"Termasuk di dalamnya, ketika diperlukan untuk penyiapan ruang isolasi dan operasionalisasi ruang isolasi," kata Halim.

Baca juga: Pemberlakuan PPKM, Penumpang Bus di Empat Terminal Ini Mengalami Penurunan

Halim juga memastikan bahwa kementeriannya akan terus melakukan monitoring terkait dengan pelaksanaan PPKM berbasis mikro.

Diberitakan sebelumnya, PPKM skala mikro atau PPKM mikro akan berlaku mulai Selasa (9/2/2021) besok hingga 22 Februari.

Aturan mengenai PPKM mikro diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021.

Mendes PDTT juga mengeluarkan instruksi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa dalam Pelaksanaan PPKM Mikro di Desa.

Pemberlakuan PPKM mikro ini merupakan kelanjutan dari dua jilid PPKM yang diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.