Apindo: Lapangan Kerja Sempit, Tenaga Kerja yang Terserap Tak Sampai 20 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengungkapkan, dari sekian pelatihan atau vokasi yang dilakukan terhadap calon tenaga kerja, penyerapannya tidak mencapai 20 persen.

"Tantangan terbesar sebetulnya adalah sempitnya lapangan kerja yang ada. Kita sudah berkali-kali melakukan vokasi pada kenyataannya keterima itu, ini saya enggak ada data real-nya. Tapi sepintas yang saya crosscheck dari teman-teman dunia usaha tidak sampai dari 20 persen," kata Hariyadi secara virtual dalam agenda Indonesia Economic Outlook 2021, Senin (8/2/2021).

Baca juga: Ada Vaksin Covid-19, Apindo Proyeksi Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh Hingga 5 Persen di 2021

Pada 2017, Apindo sempat melakukan pelatihan dengan peserta 57.000 orang calon tenaga kerja yang didukung 2.600 perusahaan.

Saat itu, kata Hariyadi, kebanyakan tenaga kerja yang terserap usai mengikuti pelatihan itu berada di kawasan Kabupaten Karawang, Jawa Barat. 

Sebab, yang menjadi fokus penyerapan tenaga kerja saat itu ada di daerah tersebut.

Sementara yang terserap usai mengikuti pelatihan, hanya sekitar 5.000 pekerja.

Untuk skala di Karawang, Hariyadi akui cukup besar tenaga kerja yang terserap. Namun, untuk keseluruhan, angka penyerapan tersebut dinilai masih minim.

Baca juga: Apindo: 6 Juta Pekerja Dirumahkan akibat Covid-19

"Tapi 56.000 itu, kalau kita bicara Karawang mungkin hanya sekitar enggak lebih dari 5.000an. Itu memang penyerapannya tinggi, tapi di Karawang. Tapi, kalau kita lihat 56.000 secara keseluruhan, penyerapannya relatif rendah. Jadi, tantangan terbesar itu di ketersediaan lapangan kerja," ujar Hariyadi.

Namun, yang membuatnya prihatin adalah sektor produksi mengalami ketertinggalan dibandingkan sektor jasa yang melejit.

"Sebetulnya yang bikin kita sangat prihatin, sektor produksi itu sangat ketinggalan dibandingkan jasanya," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Plt Direktur Pengembangan Pasar Kerja (PPK) Kementerian Ketenagakerjaan Rasyid Amir mengatakan, untuk mengatasi bonus demografi dan ledakan PHK selama pandemi Covid-19, pihaknya telah menyiapkan sembilan langkah di tahun ini.

"Permasalahan ini Kemenaker melakukan sembilan lompatan, yaitu reformasi birokrasi. Jadi birokrasi di kementerian dibuat sesederhana mungkin. Dari jabatan struktural dihilangkan menjadi jabatan fungsional. Diharapkan terhadap pelayanan publik itu mudah," jelas Rasyid.

Baca juga: Apindo: Upah Minimum Tidak Didesain untuk Satu Keluarga

Kedua, ekosistem digital siap kerja sehingga dapat dibangun layanan pusat pasar kerja.

"Diharapkan, nanti Pak Sukamdani atau industri, itu informasi lowongan bisa di-share di portal kita," lanjut dia.

Langkah ketiga, yakni transformasi Balai Latihan Kerja (BLK).

Diharapkan, BLK tersebut menjadi tempat pelatihan yang ingin beralih profesi. Keempat, link and match ketenagakerjaan. Kelima, transformasi program perluasan kesempatan kerja.

Langkah berikutnya, pengembangan talenta muda. Ketujuh, perluasan pasar kerja luar negeri. Kedelapan, visi baru hubungan industrial, dan terakhir reformasi pengawasan.