PNS dan Pegawai BUMN Dilarang ke Luar Kota Selama Long Weekend

Kompas.com - 09/02/2021, 06:49 WIB
Peserta mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Surabaya, Selasa (22/9/2020). Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surabaya menggelar ujian SKB yang diikuti 1.142 peserta CPNS dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat. AFP/JUNI KRISWANTOPeserta mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Surabaya, Selasa (22/9/2020). Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surabaya menggelar ujian SKB yang diikuti 1.142 peserta CPNS dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah secara resmi mengumumkan penerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro atau di tingkat lokal mulai 9 Februari hingga 22 Februari 2021.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, PPKM mikro ini akan diberlakukan hingga tingkat RT, RW, desa, dan kelurahan dalam rangka menekan kasus positif serta melandaikan kurva sebagai prasyarat keberhasilan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

“Tentu perlu ada pendekatan yang lebih mikro sesuai dengan arahan Bapak Presiden, yaitu sampai tingkat desa ataupun kelurahan,” dikutip dari Antara, Selasa (9/2/2021).

Khusus untuk pegawai yang bestatus PNS, prajurit TNI, Polri, dan pegawai BUMN dilarang untuk bepergian ke luar kota saat akhir pekan panjang atau long weekend mendatang.

Baca juga: Cek Besaran Lengkap Tunjangan Tambahan PNS untuk Jabatan Fungsional

"Pelarangan luar kota khusus bagi ASN, prajurit TNI, anggota Polri, pegawai BUMN selama masa liburan panjang atau long weekend yang terkait dengan kegiatan Imlek nanti," terang Airlangga.

Kata Airlangga, pihaknya saat ini sudah menyampaikan peraturan larangan bepergian tersebut ke pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait.

"Kami memohon kepada pimpinan kementerian/lembaga, TNI, Polri, BUMN, BUMD, pemda, dan perusahaan diimbau untuk meminta pegawai, prajurit TNI dan Polri dan pekerjanya untuk menunda perjalanan selama libur panjang atau libur keagamaan," ungkap Airlangga.

Politikus Partai Golkar ini kemudian menjabarkan implementasi berbagai skenario pembatasan skala mikro yang berlaku atau PPKM mikro.

Baca juga: Mengintip Gaji dan Tunjangan Kepala Dinas di Pemprov DKI Jakarta

Ia menjelaskan, agar skenario pengendalian terkontrol dengan baik, maka perlu dibentuk posko atau pos jaga di tingkat desa dan kelurahan yang melakukan empat fungsi, yaitu pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung operasional penanganan Covid-19.

Ia memerinci, fungsi penanganan meliputi 3T yaitu tracing, testing, dan treatment, sedangkan pencegahan meliputi sosialisasi penerapan 3M dan pembatasan mobilitas.

Halaman:


Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

OJK Diminta Pidanakan Fintech yang Teror Guru TK di Malang

OJK Diminta Pidanakan Fintech yang Teror Guru TK di Malang

Whats New
BEI Kantongi 25 Calon Emiten, Termasuk GoTo?

BEI Kantongi 25 Calon Emiten, Termasuk GoTo?

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Tip Memilh Buku Bacaan yang Tepat untuk Anak hingga Cerita Silat Kho Ping Hoo, Sarana Belajar dan Bikin Kecanduan

[KURASI KOMPASIANA] Tip Memilh Buku Bacaan yang Tepat untuk Anak hingga Cerita Silat Kho Ping Hoo, Sarana Belajar dan Bikin Kecanduan

Rilis
Arus Balik Lebaran, Jasa Marga Catat 301.000 Kendaraan Kembali ke Jabodetabek

Arus Balik Lebaran, Jasa Marga Catat 301.000 Kendaraan Kembali ke Jabodetabek

Whats New
Kemenaker Baru Tindaklanjuti 444 Pengaduan terkait Pembayaran THR

Kemenaker Baru Tindaklanjuti 444 Pengaduan terkait Pembayaran THR

Whats New
3 Alasan Milenial Perlu Punya Asuransi

3 Alasan Milenial Perlu Punya Asuransi

Spend Smart
Jangan Lupa, Ini Persyaratan agar Simpanan Bank Dijamin LPS

Jangan Lupa, Ini Persyaratan agar Simpanan Bank Dijamin LPS

Whats New
[TREN LYFE KOMPASIANA] Ingin Menikah Muda, Paling Tidak Persiapkan 3 Hal Ini | Mengatasi Tiga Masalah dalam Krisis Usia 25 Tahun | 'Mindfulness' dan Kesediaan Kita Melambat dalam Hening

[TREN LYFE KOMPASIANA] Ingin Menikah Muda, Paling Tidak Persiapkan 3 Hal Ini | Mengatasi Tiga Masalah dalam Krisis Usia 25 Tahun | "Mindfulness" dan Kesediaan Kita Melambat dalam Hening

Rilis
Sandiaga Uno Setuju Tempat Wisata Ditutup jika Tak Patuh Protokol Kesehatan

Sandiaga Uno Setuju Tempat Wisata Ditutup jika Tak Patuh Protokol Kesehatan

Whats New
Sekali Lagi tentang National Space Agency

Sekali Lagi tentang National Space Agency

Whats New
Kemenkeu Bakal Naikkan PPN, Sandiaga Uno: Timing-nya Belum Tepat

Kemenkeu Bakal Naikkan PPN, Sandiaga Uno: Timing-nya Belum Tepat

Whats New
Cara Buka Rekening TMRW UOB Online, Tanpa Perlu ke Kantor Cabang

Cara Buka Rekening TMRW UOB Online, Tanpa Perlu ke Kantor Cabang

Whats New
Tingkat Efikasi Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong

Tingkat Efikasi Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong

Whats New
Berkat Embung, Stok Pangan di Desa Pandulangan, Hulu Sungai Aman dan Terjaga Selama Lebaran

Berkat Embung, Stok Pangan di Desa Pandulangan, Hulu Sungai Aman dan Terjaga Selama Lebaran

Rilis
Peran Perempuan Hingga Nasib Pelaut Jadi Sorotan Forum APHoMSA ke-21

Peran Perempuan Hingga Nasib Pelaut Jadi Sorotan Forum APHoMSA ke-21

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X