Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mentan Bantah Rumor Proyek Food Estate Kalteng Gagal Panen

Kompas.com - 09/02/2021, 07:24 WIB
Muhammad Idris

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, membantah isu soal gagal panen di proyek lumbung pangan atau food estate yang dicanangkan Pemerintah sejak tahun lalu di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

Pria yang akrab disapa SYL ini menjelaskan bahwa dari 30.000 hektare lahan yang digarap oleh Kementerian Pertanian, tentu ada saja lahan yang mengalami kendala produksi, seperti serangan hama tikus.

"Dari 30.000 hektare, ada 1-2 hektare yang bersoal, karena kita menghadapi tikus, menghadapi hama, menghadapi air mulai naik. Ini cuma 1-2 hektare. Bagaimana dibilang gagal, sementara minggu depan baru mulai panen di Pulang Pisau," kata SYL dilansir dari Antara, Selasa (9/2/2021).

Politikus Partai Nasdem ini mengatakan, bahwa kondisi penggarapan lumbung pangan di Kalimantan tidak seperti di Sumatera dan Jawa karena perbedaan jenis tanah.

Baca juga: Mentan Klaim Strategi saat Pandemi Berdampak Positif ke Kinerja Pertanian

Di Provinsi Kalteng, tepatnya di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, lahan pertanian yang ada merupakan lahan rawa dengan kadar asam yang tinggi, serta kedalaman air hingga 50 cm.

Menurut dia, peningkatan produktivitas pada lahan akan terus dibenahi karena food estate menjadi upaya bagi Pemerintah untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan seperti yang diperingatkan Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO).

Sementara itu food estate yang dikembangkan di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara juga telah dimulai di lahan seluas 215 hektare. Tahun ini, Kementan akan menambah luas tanam seluas 1.000 hektare.

Ada pun korporasi pertanian menjadi bagian dari pengelolaan food estate. Nantinya, hasil pangan yang diproduksi tidak hanya bergantung pada satu komoditas saja yakni padi, tetapi juga jagung hingga produk hortikultura dan peternakan.

Baca juga: Manfaat Pupuk Bersubsidi Dipertanyakan, Ini Jawaban Mentan

"Kalau kita korporasikan ini, skala ekonominya bisa dihitung, intervensi KUR juga bisa masuk sehingga petani bisa lebih baik lagi," tutur SYL.

Sementara itu dikutip dari Kompas.com, Kepala Dinas (kadis) Hortikulturadan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Sunarti, juga membantah kabar beredar yang mengatakan bahwa program food estate pemerintah di Kalteng mengalami gagal panen.

Dia mengatakan, penurunan produksi hanya pada sebagian kecil lahan dan sama sekali tidak mengurangi rata-rata produktivitas lahan yang mencapai di atas 5 ton per hektare.

"Kalau saya bilang yang turun itu lebih karena panen paksa karena belum saatnya panen, akibat roboh diterpa angin dan hujan. Tapi ini masukan buat kami agar ke depan bisa kami antisipasi," kata dia dalam keterangannya.

Baca juga: Mentan Klaim Nilai Manfaat Subsidi Pupuk Capai 250 Persen

Sunarti berharap, para petani tetap melakukan produksi dengan mengedepankan pendekatan pola tanam modern melalui alat mesin pertanian (alsintan) dan pendampingan petugas penyuluh.

"Kami akan dampingi terus para petani agar melakukan budidaya dengan cara yang modern. Misalnya, ke depan tidak lagi melakukan tabur benih dengan cara manual karena akan memengaruhi pertumbuhan," kata dia.

Mengenai hal tersebut, Sunarti berterima kasih atas dukungan dan perhatian pemerintah pusat, terutama Kementerian Pertanian (Kementan).

"Kami mewakili pemerintah daerah Provinsi Kalteng sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat yang memilih dan menjadikan wilayah kami sebagai tempat pengembangan food estate," kata dia.

Baca juga: Puluhan Hektare Sawah Terendam Banjir, Mentan Imbau Petani Ponorogo Asuransikan Lahan

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah dari Sawah Hasil Teknologi Padi China

Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah dari Sawah Hasil Teknologi Padi China

Whats New
Bulog Baru Serap 633.000 Ton Gabah dari Petani, Dirut: Periode Panennya Pendek

Bulog Baru Serap 633.000 Ton Gabah dari Petani, Dirut: Periode Panennya Pendek

Whats New
Dari Perayaan HUT hingga Bagi-bagi THR, Intip Kemeriahan Agenda PUBG Mobile Sepanjang Ramadhan

Dari Perayaan HUT hingga Bagi-bagi THR, Intip Kemeriahan Agenda PUBG Mobile Sepanjang Ramadhan

Rilis
INACA: Iuran Pariwisata Tambah Beban Penumpang dan Maskapai

INACA: Iuran Pariwisata Tambah Beban Penumpang dan Maskapai

Whats New
Bank DKI Sumbang Dividen Rp 326,44 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Bank DKI Sumbang Dividen Rp 326,44 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Whats New
OASA Bangun Pabrik Biomasa di Blora

OASA Bangun Pabrik Biomasa di Blora

Rilis
Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

Whats New
Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Work Smart
INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

Whats New
Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Whats New
Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal 'Jangkar' Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal "Jangkar" Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Whats New
Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Whats New
Lebaran 2024, KAI Sebut 'Suite Class Compartment' dan 'Luxury'  Laris Manis

Lebaran 2024, KAI Sebut "Suite Class Compartment" dan "Luxury" Laris Manis

Whats New
Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Whats New
Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com