Dirut Pupuk Indonesia Buka-bukaan Soal Permainan Pupuk Subsidi

Kompas.com - 09/02/2021, 07:39 WIB
Barang bukti pupuk bersubsidi dan mobil yang ditangkap polisi, Selasa (3/11/2020) Foto: Dok. Polres PayakumbuhBarang bukti pupuk bersubsidi dan mobil yang ditangkap polisi, Selasa (3/11/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Bakir Pasaman, menegaskan bahwa pihaknya tidak melindungi pelaku maupun pelanggaran atas tindakan penyelundupan pupuk bersubsidi.

Salah satu kasus terbaru penyelundupan dan penimbunan pupuk subsidi terjadi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Bakir Pasaman mengatakan, bahwa penyelundupan pupuk dapat dilakukan siapa saja, baik masyarakat biasa maupun pihak distributor atau kios penyalur pupuk subsidi.

"Kalau memang ada tindakan penyelundupan pupuk, penyelundup kan bisa siapa saja, bukan distributor, bukan orang Pupuk," kata Bakir dikutip dari Antara, Selasa (9/2/2021).

Baca juga: Soal Pupuk Subsidi, Komisi IV DPR: Kalau Presiden Omong, Baru Sibuk

Dia menegaskan, kalaupun ada pegawai Pupuk Indonesia hingga distributor yang bermain, itu adalah oknum. Pihaknya sekali lagi menegaskan, tidak akan melindungi siapa pun yang menyelewengkan pupuk subsidi.

"Kami juga tidak ada data lengkap. Pada prinsipnya, kami tidak melindungi siapa pun yang terkait dengan penyelundupan," kata Bakir.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Seperti diketahui, Polres Blora berhasil mengamankan pelaku penyelundupan pupuk bersubsidi jenis ZA sebanyak 160 sak atau 8 ton yang dibeli dari Madura, Jawa Timur dengan harga per sak Rp 141.000. Ratusan sak pupuk itu akan diedarkan di Blora.

Terkait hal itu, sejumlah anggota Komisi IV DPR RI mempertanyakan sanksi tindakan penyelundupan yang mungkin dilakukan oleh distributor atau kios penyalur pupuk bersubsidi.

Baca juga: Alasan Kementan Soal Penyebab Langkanya Pupuk Subsidi

"Saya ingin klarifikasi, atas terjadinya penyelundupan pupuk di Blora sekitar 8 ton. Bagaimana tindakan dari PIHC atau Kementerian Pertanian terkait pengawasan pupuk ini," kata Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PAN Slamet Ariyadi.

Senada dengan itu, Anggota Komisi IV dari Fraksi PDIP Yohanis Fransiskus Lema meminta agar Pupuk Indonesia Holding Company dapat menginventarisasi kelemahan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.