Dirut Pupuk Indonesia Buka-bukaan Soal Permainan Pupuk Subsidi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Bakir Pasaman, menegaskan bahwa pihaknya tidak melindungi pelaku maupun pelanggaran atas tindakan penyelundupan pupuk bersubsidi.

Salah satu kasus terbaru penyelundupan dan penimbunan pupuk subsidi terjadi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Bakir Pasaman mengatakan, bahwa penyelundupan pupuk dapat dilakukan siapa saja, baik masyarakat biasa maupun pihak distributor atau kios penyalur pupuk subsidi.

"Kalau memang ada tindakan penyelundupan pupuk, penyelundup kan bisa siapa saja, bukan distributor, bukan orang Pupuk," kata Bakir dikutip dari Antara, Selasa (9/2/2021).

Baca juga: Soal Pupuk Subsidi, Komisi IV DPR: Kalau Presiden Omong, Baru Sibuk

Dia menegaskan, kalaupun ada pegawai Pupuk Indonesia hingga distributor yang bermain, itu adalah oknum. Pihaknya sekali lagi menegaskan, tidak akan melindungi siapa pun yang menyelewengkan pupuk subsidi.

"Kami juga tidak ada data lengkap. Pada prinsipnya, kami tidak melindungi siapa pun yang terkait dengan penyelundupan," kata Bakir.

Seperti diketahui, Polres Blora berhasil mengamankan pelaku penyelundupan pupuk bersubsidi jenis ZA sebanyak 160 sak atau 8 ton yang dibeli dari Madura, Jawa Timur dengan harga per sak Rp 141.000. Ratusan sak pupuk itu akan diedarkan di Blora.

Terkait hal itu, sejumlah anggota Komisi IV DPR RI mempertanyakan sanksi tindakan penyelundupan yang mungkin dilakukan oleh distributor atau kios penyalur pupuk bersubsidi.

Baca juga: Alasan Kementan Soal Penyebab Langkanya Pupuk Subsidi

"Saya ingin klarifikasi, atas terjadinya penyelundupan pupuk di Blora sekitar 8 ton. Bagaimana tindakan dari PIHC atau Kementerian Pertanian terkait pengawasan pupuk ini," kata Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PAN Slamet Ariyadi.

Senada dengan itu, Anggota Komisi IV dari Fraksi PDIP Yohanis Fransiskus Lema meminta agar Pupuk Indonesia Holding Company dapat menginventarisasi kelemahan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

"Saya minta melalui forum ini Pak Dirut PIHC membuat sistem, kelemahannya dimana, masalahnya apa saja, apakah di penyalur, apakah di distributor, bagaimana menutup kelemahan itu, manajemen risikonya seperti apa," kata Yohanis.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam kesempatan yang sama berharap agar Kementan dan Pupuk Indonesia dapat membenahi tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi.

Baca juga: Pupuk Indonesia Segera Salurkan Tambahan Alokasi Pupuk Subsidi

Dia mengakui bahwa sektor pertanian tidak dapat dihindarkan dari banyaknya "permainan" yang dilakukan oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan.

"Saya berharap pupuk ini harus dibenahi tata kelolanya. Agen yang main-main harus kita hadapi bersama. Pertanian itu terlalu banyak permainan yang harus dihadapi dari luar," kata Syahrul.

Kementerian Pertanian sendiri sudah menambah alokasi pupuk bersubsidi pada 2021. Tahun ini menjadi 9 juta ton plus 1,5 juta liter pupuk organik cair, sedangkan pada 2020 alokasinya hanya 8,9 juta ton.