Penempatan Satu Kanal, Apa Untungnya untuk Pekerja Migran Indonesia?

Kompas.com - 09/02/2021, 16:50 WIB
Sejumlah pekerja migran Indonesia (PMI) yang baru tiba antre untuk pengecekan suhu tubuh di Pelabuhan Internasional Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (21/5/2020). Sebanyak 293 PMI asal Malaysia dipulangkan melalui Batam dan akan dikarantina sementara hingga ada hasil pengecekan kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/M N Kanwa/nz ANTARA FOTO/M N KanwaSejumlah pekerja migran Indonesia (PMI) yang baru tiba antre untuk pengecekan suhu tubuh di Pelabuhan Internasional Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (21/5/2020). Sebanyak 293 PMI asal Malaysia dipulangkan melalui Batam dan akan dikarantina sementara hingga ada hasil pengecekan kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/M N Kanwa/nz

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan, Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditempatkan di Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) akan bakal terlindungi. Terutama dari sisi kepastian pembayaran gaji bagi PMI.

Pasalnya, kata Ida, sistem pembayaran gaji kepada PMI sebelumnya tak pernah tepat waktu, malah kadang tak dibayarkan. Hal inilah yang membuat pemerintah ingin segera menerapkan SPSK pada akhir Februari 2021.

"Proses pembayaran gaji yang lama, itu tunai. Dan itu susah diawasi atau dimonitor. Yang baru, melalui bank yang pastinya bisa dilakukan monitor atau diawasi. Kasus pembayaran gaji, kalau dulu sistem yang lama sering tidak dibayar," katanya kepada jajaran Komisi IX DPR RI dalam rapat kerja yang ditayangkan secara virtual, Selasa (9/2/2021).

Baca juga: Daftar 11 Miliarder Dunia yang Kaya Raya Berkat Bitcoin

Soal pembayaran gaji, lanjut dia, pihak pengguna/majikan nantinya akan diberikan tenggat waktu hingga paling lambat 2 minggu untuk menyalurkannya ke perusahaan yang mempekerjaan PMI dan telah bersertifikasi badan hukum.

"Kalau ketentuan yang baru, gaji dibayar paling lambat dua minggu setelah tanggal pembayaran. Jadi mundurnya hanya dua minggu," ujarnya.

Pelindungan lainnya adalah mengenai permintaan akan PMI yang harus melalui jalur pemerintah dan diseleksi terlebih dahulu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Job order, dulu enggak ada verifikasi dari pemerintah sekarang harus ada diversifikasi pemerintah. Joint committee dulu tidak ada, sekarang ada. Dispute Settlement (penyelesaian sengketa) dulu tidak jelas, tapi sekarang dengan sisem yang baru semakin jelas," kata Ida.

Baca juga: Kadin Siapkan Data Perusahaan yang Ikut Vaksinasi Mandiri

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.