Kompas.com - 10/02/2021, 07:05 WIB
Menkop Teten dalam  acara NGETEM X Lokal Heroes UKM (Ngopi Bareng Teten Masduki Bersama Finalis UKM Award dan Pahlawan Digital 2020) yang disiarkan secara virtual, Selasa (15/12/2020).  DOKUMENTASI HUMAS KEMENKOP UKMMenkop Teten dalam acara NGETEM X Lokal Heroes UKM (Ngopi Bareng Teten Masduki Bersama Finalis UKM Award dan Pahlawan Digital 2020) yang disiarkan secara virtual, Selasa (15/12/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyambut baik rencana pembentukan holding pembiayaan ultramikro yang digulirkan oleh Kementerian BUMN.

Dia menilai pembentukan holding itu bisa mempermudah para UMKM dalam mengakses pembiayaan dengan bunga yang rendah.

“Pembentukan holding ultramikro yang terdiri dari BRI, Pegadaian, dan PNM, untuk mempermudah akses pembiayaan bagi usaha mikro dengan bunga yang rendah, sangat diperlukan,” ujarnya kepada Kompas.com, Rabu (10/2/2021).

Baca juga: PNS Bepergian Selama Long Weekend, Siap-siap Kena Sanksi

Saat ini, kata Teten, porsi kredit perbankan untuk UMKM baru 20 persen. Padahal, pelaku usaha di Indonesia 99 persen adalah UMKM.

Porsi kredit tersebut rendah dibandingkan negara-negara di Asia, seperti Singapura (39 persen), Malaysia (51 persen, Thailand (50 persen), Jepang (66 persen), dan Korsel (81 persen).

“Padahal, penyerapan tenaga kerja (sektor UMKM) mencapai 97 persen dan kontribusi terhadap PDB 60 persen,” kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Akibat hal itu, Teten berpendapat sulit bagi UMKM untuk bisa naik kelas dan mengembangkan kapasitas usaha dan daya saingnya.

Baca juga: Mulai Hari Ini, KRL Jogja-Solo Berbayar

Menurut Teten, yang diperlukan UMKM yakni skema pembiayaan modern yang tidak lagi mensyaratkan agunan dalam pemberian kreditnya. Sebab, UMKM rata-rata tidak punya aset yang memadai.

Saat ini, kata dia, pelaksanaan KUR mikro dengan plafon Rp 50 juta masih banyak bank mempersyaratkan agunan, padahal seharusnya tanpa agunan.

Menurut Teten, ke depan perlu diefektifkan lagi fungsi penjaminan terutama Jamkrindo dan Askrindo untuk melindungi pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil agar perbankan lebih berani mengucurkan kredit ke UMKM.

“Pihak perbankan juga harus sudah punya skema kredit dengan agunan dalam bentuk SPK (surat Perintah Kerja) bagi UMKM yang memerlukan modal kerja, sebagaimana diamanatkan oleh UU Ciptakerja,” jelasnya.

Kemenkop dan UKM juga sedang memprioritaskan formalisasi usaha mikro, yang saat ini mayoritas tidak bankable karena mereka tidak mempunyai pencatatan keluar masuk uang.

Baca juga: Soal Negosiasi dengan Tesla, Ini Kata Antam dan Inalum

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.