Ketika Gratifikasi Dianggap Wajar di Kalangan Pengusaha

Kompas.com - 10/02/2021, 11:15 WIB
Tersangka Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (16/12/2020). KPK memeriksa Hiendra Soenjoto terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara Mahkamah Agung tahun 2011-2016. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATTersangka Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (16/12/2020). KPK memeriksa Hiendra Soenjoto terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara Mahkamah Agung tahun 2011-2016. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.


KOMPAS.com – Sebagian pelaku usaha ternyata menganggap wajar praktik pemberian hadiah atau gratifikasi kepada aparatur pemerintah.

Hal ini terungkap dari hasil survei nasional yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) terhadap kalangan pelaku usaha. LSI menggali opini dari para pelaku usaha pada 17 Desember 2020 – 7 Januari 2021.

Salah satu temuan dalam survei tersebut adalah adanya permakluman terhadap perilaku suap. LSI merilis fenomena toleransi pada gratifikasi ini.

“Sekitar 23,4 persen menganggap wajar bahwa memberikan sesuatu seperti uang, barang, hiburan, hadiah di luar persyaratan/ketentuan untuk memperlancar suatu proses atau sebagai bentuk terima kasih ketika berhubungan dengan instansi pemerintah,” tulis LSI dalam keterangannya, dikutip Rabu (10/2/2021).

Selain itu, cukup banyak pelaku usaha yang menilai positif praktik nepotisme. Sekitar 21,1 persen menganggap bahwa nepotisme adalah tindakan yang normal. Selanjutnya, 13.6 persen menilainya sebagai tindakan yang perlu untuk memperlancar urusan.

Adapun 50,9 persen pelaku usaha menganggap suap/gratifikasi adalah tindakan tidak etis, serta 10 persen menilai sebagai kejahatan.

“Meskipun lebih banyak yang menilainya negatif, namun penilaian positif terhadap nepotisme cukup tinggi mengingat praktik tersebut merupakan praktik yang tergolong negatif,” lanjut LSI.

Survei ini juga mengungkap mengenai pengalaman menyaksikan korupsi. Terdapat 8,9 persen yang menyatakan pernah menyaksikan sendiri pebisnis atau pengusaha member uang atau hadiah di luar ketentuan resmi kepada pegawai pemerintah atau aparat negara dalam setahun terakhir.

Sementara, 13,4 persen menyatakan tidak pernah menyaksikan sendiri tapi ada orang yang dikenal secara pribadi pernah menyaksikannya. Adapun 65 persen menyatakan dirinya dan orang yang dikenal pribadi tidak ada yang pernah menyaksikannya.

“Menurut para pelaku usaha, pemberian uang atau hadiah di luar ketentuan resmi kepada pegawai pemerintah atau aparat Negara ialah untuk menyelesaikan urusan rumit secara cepat,” beber LSI.

Baca juga: PNS Bepergian Selama Long Weekend, Siap-siap Kena Sanksi

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ABM Investama Putuskan Tidak Tebar Dividen, Ini Alasannya

ABM Investama Putuskan Tidak Tebar Dividen, Ini Alasannya

Whats New
Beli Saham Holywings, Nikita Mirzani Gelontorkan Miliaran Rupiah

Beli Saham Holywings, Nikita Mirzani Gelontorkan Miliaran Rupiah

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Melihat Hubungan Ayah dan Anak Perempuannya Lebih Dalam

[KURASI KOMPASIANA] Melihat Hubungan Ayah dan Anak Perempuannya Lebih Dalam

Rilis
Hotman Paris Jor-joran Cairkan Deposito untuk Beli Saham Holywings

Hotman Paris Jor-joran Cairkan Deposito untuk Beli Saham Holywings

Whats New
Menaker Ancam Perusahaan Yang Tak Bayar THR akan Dikenai Sanksi Tegas

Menaker Ancam Perusahaan Yang Tak Bayar THR akan Dikenai Sanksi Tegas

Rilis
Ini Alasan Nikita Mirzani Beli Saham Holywings Hingga Miliaran Rupiah

Ini Alasan Nikita Mirzani Beli Saham Holywings Hingga Miliaran Rupiah

Whats New
Jelang Lebaran, BPH Migas Minta Pertamina Jaga Pasokan BBM di Sumbagsel

Jelang Lebaran, BPH Migas Minta Pertamina Jaga Pasokan BBM di Sumbagsel

Whats New
Lindungi Konsumen dan Industri, Kemenperin Dorong Penerapan SNI untuk Perhiasan

Lindungi Konsumen dan Industri, Kemenperin Dorong Penerapan SNI untuk Perhiasan

Rilis
Hotman Paris Targetkan Holywings Punya 100 Outlet dan IPO di Bursa

Hotman Paris Targetkan Holywings Punya 100 Outlet dan IPO di Bursa

Whats New
AirNav Pastikan Video Viral yang Menampilkan Penerbangan Berisi WNA Hoaks

AirNav Pastikan Video Viral yang Menampilkan Penerbangan Berisi WNA Hoaks

Whats New
Terjebak di Skala Kecil, Koperasi Perlu Merger dan Amalgamasi

Terjebak di Skala Kecil, Koperasi Perlu Merger dan Amalgamasi

Whats New
Lonjakan Kunjungan ke Pusat Perbelanjaan Diramal Bakal Terjadi Saat Libur Lebaran

Lonjakan Kunjungan ke Pusat Perbelanjaan Diramal Bakal Terjadi Saat Libur Lebaran

Whats New
PLN akan Bangun Pembangkit EBT Setelah Program 35.000 MW Selesai

PLN akan Bangun Pembangkit EBT Setelah Program 35.000 MW Selesai

Whats New
Jelang Lebaran, BCA Siapkan Uang Tunai Rp 53 Triliun

Jelang Lebaran, BCA Siapkan Uang Tunai Rp 53 Triliun

Whats New
Kanwil DJP Nusa Tenggara Serahkan Tersangka Kasus Tindak Pidana Perpajakan

Kanwil DJP Nusa Tenggara Serahkan Tersangka Kasus Tindak Pidana Perpajakan

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X