Ini Langkah Erick Thohir Selamatkan Garuda Indonesia dari Jurang Kerugian

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terus melakukan pembenahan di tubuh maskapai Garuda Indonesia. Tujuannya, agar maskapai nasional itu tak bernasib sama seperti Merpati Airlines yang kini tak bisa lagi mengudara.

Salah satu caranya dengan melakukan sejumlah efisiensi dalam operasionalnya. Teranyar, adik Boy Thohir itu meminta Garuda Indonesia memulangkan lebih cepat 12 pesawat jenis Bombardier CRJ1000 kepada pihak leasing.

Padahal, perjanjian kontrak sewa pesawat itu baru akan berakhir di 2027. Artinya, Erick memutuskan mengakhiri kontrak sewa pesawat tersebut 6 tahun lebih cepat.

Baca juga: Aroma Suap dalam Kontrak 12 Pesawat Bombardier yang Rugikan Garuda

Bukannya tanpa alasan Erick melakukan hal tersebut. Dia mengaku mempunyai landasan kuat untuk memutus kontrak sewa pesawat itu secara sepihak dari Nordic Aviation Capital (NAC).

Keputusan itu diambil setelah melihat hasil dari pengusutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia dan juga penyelidikan Serious Fraud Office (SFO) Inggris terhadap indikasi pidana suap dari pihak pabrikan kepada oknum pimpinan Garuda saat proses pengadaan pesawat tahun 2011 lalu.

Selain itu, keputusan mengakhiri kontrak sewa pesawat itu juga untuk efisiensi biaya. Sebab, Garuda Indonesia tercatat sebagai maskapai yang paling banyak merogoh kocek untuk urusan leasing pesawat.

“Yang tidak kalah pentingnya dari data-data kita lihat bahwa Garuda itu salah satu perusahaan penerbangan yang leasing-nya paling tinggi di dunia, cost leasing-nya 27 persen,” ujar Erick dalam konferensi pers virtual, Rabu (10/2/2021).

Tidak Gegabah Beli Pesawat

Atas dasar itu, Erick ingin ke depannya Garuda Indonesia tak gegabah dalam membeli atau menyewa pesawat. Dia menginginkan maskapai pelat merah itu dalam memilih pesawat harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Baca juga: Pesan OJK ke Dirut BSI: Semua Produk Keuangan Konvesional Harus Ada dan Lebih Murah

“Kita enggak mau misalnya dikotomi hanya Airbus, atau Boeing. Tapi kita akah lihat strategi besar dari Airbus dan Boeing mana yang lebih baik untuk Garuda. Sesuai dengan strategi Garuda. Jadi bukan lagi asal beli, asal sewa,” kata dia.

Oleh karena itu, Kementerian BUMN akan mengawal Garuda Indonesia untuk bernegosiasi langsung dengan pabrikan pesawat. Hal ini dikakukan untuk mencegah ada praktik percaloan.

“Ini komitmen dari direksi, Komisaris dan kementerian kami. Kami tidak segan-segan mengawal tim Garuda terbang langsung ke AS negoisasi dengan Boeing atau dengan Airbus, supaya kita juga mengurangi adanya middle man, kita langsung saja transaksi dengan produsen pesawat yang hari ini juga kesulitan,” ungkapnya.

Pendiri Mahaka Media itu menginginkan dalam negoisasi pembelian atau penyewaan pesawat harus saling menguntungkan.

Rugi Rp 420 Per Tahun

Ucapan Erick ini pun diamini oleh Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra. Menurut Irfan, perusahaannya mengalami kerugian besar akibat mengoperasikan pesawat jenis Bombardier CRJ1000.

“Jadi memang tidak dapat dimungkiri selama 7 tahun mengoperasikan, tiap tahun secara rata-rata kita mengalami kerugian penggunaan pesawat CRJ1000 ini lebih dari 30 juta dollar AS (sekitar Rp 420 miliar kurs Rp 14.000) per tahun. Sementara sewa pesawatnya sendiri di angka 27 juta dollar AS,” ujar Irfan.

Irfan menambahkan, terminasi kontrak secara sepihak itu sudah dilakukan sejak 1 Februari 2021 kemarin. Dengan langkah itu, manajemen Garuda Indonesia bisa melakukan penghematan kerugian yang ditimbulkan apabila pesawat itu baru dikembalikan pada 2027 mendatang.

Baca juga: Sektor Tambang Makin Kinclong, Saham Andalan Kaesang Melesat 7,3 Persen

“Apabila kita terminasi pada Februari kemarin sampai dengan akhir masa kontraknya, kita akan saving lebih dari 220 juta Dollar AS. Ini upaya kita untuk menghilangkan, minimal mengurangi kerugian dari penggunaan pesawat ini di Garuda,” kata Irfan.

Selain itu, lanjut dia, pesawat CRJ1000 ini juga tak cocok dengan market Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya terus mengalami kerugian selama pengoperasian pesawat tersebut.

“Kami dari tahun ke tahun mengalami kerugian menggunakan pesawat ini, ditambah dengan kondisi pandemi ini memaksa kami tidak punya pilihan lain secara profesional untuk menghentikan kontrak ini,” ungkapnya.