Kompas.com - 11/02/2021, 14:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan memberikan sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melanggar kebijakan larangan bepergian ke luar kota selama libur panjang Tahun Baru Imlek.

Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini menyebutkan, terdapat tiga kategori hukuman disiplin, yakni ringan, sedang, dan berat. Hal ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

"Apabila tidak mengikuti kebijakan pemerintah maka bersangkutan dalam Pasal 5 akan dijatuhi hukuman disiplin. Di dalam PP tersebut sudah diatur hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Hukuman disiplin ringan seperti teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Kamis (11/2/2021).

Baca juga: Kemenpan RB: Larangan Bepergian bagi PNS saat Libur Panjang Bisa Terus Dilakukan

Sementara itu, untuk pemberian hukuman disiplin sedang dan berat akan tergantung jenis dan dampak pelanggaran yang dilakukan oleh PNS tersebut.

Rini mengatakan, hukuman disiplin sedang akan diberikan kepada PNS yang melanggar aturan dan dianggap memberikan dampak negatif terhadap instansi.

Berdasarkan Pasal 7 PP Nomor 53 Tahun 2010, hukuman disiplin sedang meliputi penundaan kenaikan gaji berkala selama tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

Sementara untuk hukuman disiplin berat akan diberikan kepada PNS yang melanggar aturan dan dianggap memberikan dampak negatif terhadap pemerintah atau negara.

Hukuman disiplin berat meliputi penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Baca juga: Sah, Wishnutama Diangkat Jadi Komisaris Utama Telkomsel

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2021 tentang pembatasan mobilitas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sepanjang libur panjang Tahun Baru Imlek, yang berlaku mulai 11-14 Februari 2021.

Surat edaran ini juga mencantumkan penerapan disiplin bagi PNS yang melanggar arahan tersebut. Diminta kepada PPK kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menegakkan disiplin PNS dalam protokol kesehatan.

Apabila PNS kedapatan melanggar, akan diberikan hukuman disiplin sesuai dengan PP Nomor 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan PP No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Baca juga: Pupuk Bersubsidi Langka? Ini Penjelasan Kementan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sandiaga Uno Bakal Bangun 1.000 Toilet di Destinasi Wisata Indonesia

Sandiaga Uno Bakal Bangun 1.000 Toilet di Destinasi Wisata Indonesia

Whats New
Rincian Biaya Admin BNI per Bulan Berdasarkan Jenis Tabungan

Rincian Biaya Admin BNI per Bulan Berdasarkan Jenis Tabungan

Whats New
Antisipasi Banjir di Tol BSD, Ini Solusi Pengelola

Antisipasi Banjir di Tol BSD, Ini Solusi Pengelola

Whats New
Ini 9 Provinsi dengan UMR Lebih dari Rp 3,5 Juta Tetap dapat BSU 2022

Ini 9 Provinsi dengan UMR Lebih dari Rp 3,5 Juta Tetap dapat BSU 2022

Whats New
BPH Migas dan Polda Sumsel Ungkap Kasus Penyelewangan 7 Ton BBM Berubsidi di Muara Enim

BPH Migas dan Polda Sumsel Ungkap Kasus Penyelewangan 7 Ton BBM Berubsidi di Muara Enim

Rilis
Bogasari Bantu 45 Sertifikasi Halal untuk UKM di Jakarta hingga Bali

Bogasari Bantu 45 Sertifikasi Halal untuk UKM di Jakarta hingga Bali

Whats New
BPJS Ketenagakerjaan Diminta Pertimbangkan Skema Perlindungan Penumpang Ojol

BPJS Ketenagakerjaan Diminta Pertimbangkan Skema Perlindungan Penumpang Ojol

Whats New
Pegadaian Raup Transaksi Rp 2 Miliar di KustomFest 2022

Pegadaian Raup Transaksi Rp 2 Miliar di KustomFest 2022

Rilis
DBS Perkirakan BI Akan Naikkan Suku Bunga hingga 5 Persen

DBS Perkirakan BI Akan Naikkan Suku Bunga hingga 5 Persen

Whats New
Gubernur BI Ingatkan Tantangan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Merusak Lingkungan

Gubernur BI Ingatkan Tantangan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Merusak Lingkungan

Whats New
Coca Cola Genjot Penerapan Ekonomi Sirkular, Ini yang Dilakukan

Coca Cola Genjot Penerapan Ekonomi Sirkular, Ini yang Dilakukan

Whats New
Ini Sederet Tantangan yang Bikin Milenial Susah Beli Rumah

Ini Sederet Tantangan yang Bikin Milenial Susah Beli Rumah

Spend Smart
Bio Farma Gandeng ProFactor Pharma Inggris Kembangkan Obat Hemofilia

Bio Farma Gandeng ProFactor Pharma Inggris Kembangkan Obat Hemofilia

Whats New
Rencana Kenaikan Cukai Rokok Tahun Depan Perlu Pertimbangkan Nasib Buruh Tani dan Pekerja SKT

Rencana Kenaikan Cukai Rokok Tahun Depan Perlu Pertimbangkan Nasib Buruh Tani dan Pekerja SKT

Whats New
Tol BSD Sering Banjir, Kementerian PUPR Akan Tinggikan Badan Jalan 2 Meter

Tol BSD Sering Banjir, Kementerian PUPR Akan Tinggikan Badan Jalan 2 Meter

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.