Kasus Penimbunan Pupuk Bersubsidi di Blora, Ini Tanggapan Pupuk Indonesia

Kompas.com - 11/02/2021, 19:50 WIB
Barang Bukti Pupuk Bersubsidi yang Diamankan di Blora KOMPAS.com/ARIA RUSTA YULI PRADANABarang Bukti Pupuk Bersubsidi yang Diamankan di Blora

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai produsen pupuk bersubsidi angkat suara terkait kasus penyelewangan yang terjadi di Blora, Jawa Tengah.

Diketahui, terdapat oknum yang menimbun ratusan sak pupuk bersubsidi dan dijual melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.

Kepala Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia Wijaya Laksana mengatakan, pihaknya mendukung penuh langkah aparat berwenang untuk mengusut tuntas masalah penyelewengan pupuk bersubsidi tersebut.

Baca juga: Pupuk Bersubsidi Langka? Ini Penjelasan Kementan

"Kami menyatakan dukungan penuh kepada pihak aparat untuk mengusut tuntas hingga pelaku dapat diketahui dan mendapatkan tindakan hukum," ujar Wijaya dalam keterangan tertulis, Kamis (11/2/2021).

Wijaya menegaskan, distributor wajib mengikuti aturan-aturan yang berlaku yang ditetapkan pemerintah. Jika melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi dan dapat berujung pencabutan izin.

Adapun ketentuan pupuk bersubsidi diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian secara nasional mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tertuang pula dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021.

"Bagi petani, kami menghimbau untuk selalu membeli pupuk bersubsidi di kios resmi dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Wijaya.

Baca juga: Dirut Pupuk Indonesia Buka-bukaan Soal Permainan Pupuk Subsidi

Menurut dia, sebagai BUMN penyedia pupuk bersubsidi Pupuk Indonesia berkomitmen untuk memastikan proses penyaluran pupuk kepada petani berjalan lancar dan sesuai ketentuan pemerintah.

Hal itu berdasarkan prinsip 6T, yakni tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.