Marak Kasus Gagal Bayar Asuransi, BPKN: Pemerintah Harus Segera Ambil Tindakan

Kompas.com - 14/02/2021, 16:36 WIB
Ilustrasi rupiah ShutterstockIlustrasi rupiah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus gagal bayar yang terjadi pada perusahaan asuransi besar merambah di publik. Teranyar, kasus Asuransi Jiwa Kresna menambah deretan panjang kasus Bumiputera dan Jiwasraya.

Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Johan Efendi mengatakan, kasus asuransi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh lemahnya pengawasan regulator.

Hal ini menyebabkan kesenjangan antara ketatnya aturan dengan lemahnya pengawasan di lapangan oleh OJK. Oleh karena itu, pemerintah perlu turun tangan memastikan hak semua nasabah terpenuhi.

"Pemerintah dalam hal ini regulator yang menaungi kebijakan polis asuransi harus segera mengambil tindakan penegakan proses hukum untuk melindungi konsumen, apabila ditemukan pelanggaran atas peraturan dengan mengedepankan pemulihan hak konsumen," kata Johan dalam siaran pers.

Baca juga: Asuransi Perjalanan Buat yang Hobi Travelling, Perlukah?

Johan menyebut, hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 1 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Di sana disebut, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Perlindungan konsumen yang dijamin oleh UU ini adalah adanya kepastian hukum segala kebutuhan konsumen," sebut Johan.

Di sisi lain pada tahun 2019, BPKN sudah memberikan rekomendasi terkait asuransi kepada presiden RI Joko Widodo dalam Perpres No. 50/2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen.

Perpres tersebut menerapkan sektor keuangan adalah salah satu sektor prioritas. Adapun krisis yang terjadi di beberapa perusahaan asuransi, seperti Jiwasraya, Bumiputera, hingga Kresna Life adalah kasus sektor keuangan dan merugikan konsumen.

Ketua BPKN RI Rizal E Halim menambahkan, sebab itu pihaknya terus berkomitmen pada perlindungan hak para korban asuransi, termasuk Jiwasraya yang masih belum dibayarkan.

"Meski dari Jiwasraya telah memberikan opsi restrukturisasi yang ditawarkan ke nasabah, Jiwasraya tidak boleh merugikan hak konsumen dan tetap mengedepankan unsur keadilan serta kepastian hukum," pungkasnya.

Baca juga: Tips Memilih Asuransi Properti dan Kendaraan



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kredivo Umumkan Rencana Merger dan IPO, Berapa Valuasinya?

Kredivo Umumkan Rencana Merger dan IPO, Berapa Valuasinya?

Rilis
Penyaluran BPUM Tahap 2 Dipercepat, Targetkan 3 Juta Penerima di Akhir Agustus 2021

Penyaluran BPUM Tahap 2 Dipercepat, Targetkan 3 Juta Penerima di Akhir Agustus 2021

Whats New
Watsons Tebar Diskon Hingga 70 Persen, Mulai 6–12 Agustus 2021

Watsons Tebar Diskon Hingga 70 Persen, Mulai 6–12 Agustus 2021

Spend Smart
Lindungi UMKM Lokal, Lazada Tutup Keran Impor Produk Fashion Hingga Kuliner

Lindungi UMKM Lokal, Lazada Tutup Keran Impor Produk Fashion Hingga Kuliner

Whats New
Mengapa Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2021 Kemendibud Ristek Belum Diumumkan?

Mengapa Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2021 Kemendibud Ristek Belum Diumumkan?

Work Smart
FIFGroup Telah Salurkan Bantuan Sembako Senilai Rp 23,8 Miliar Selama Pandemi Covid-19

FIFGroup Telah Salurkan Bantuan Sembako Senilai Rp 23,8 Miliar Selama Pandemi Covid-19

Rilis
 Bagaimana Cara Mencairkan Bilyet Giro?

Bagaimana Cara Mencairkan Bilyet Giro?

Whats New
Sambut BI-Fast, Anabatic Siapkan Digital Xformation Platform

Sambut BI-Fast, Anabatic Siapkan Digital Xformation Platform

Whats New
Kemendikbud Ristek Sebut Anggaran Rp 3,7 Triliun Tak Hanya untuk Laptop

Kemendikbud Ristek Sebut Anggaran Rp 3,7 Triliun Tak Hanya untuk Laptop

Whats New
Pemanfaatan Fitur Wakaf pada Produk Asuransi Syariah Masih Rendah

Pemanfaatan Fitur Wakaf pada Produk Asuransi Syariah Masih Rendah

Whats New
Erick Thohir: Pertamina Punya Kapabilitas Jadi Perusahaan Besar Dunia

Erick Thohir: Pertamina Punya Kapabilitas Jadi Perusahaan Besar Dunia

Whats New
Pemerintah Gelontorkan Anggaran PEN Rp 305,50 Triliun untuk Penanganan Covid-19

Pemerintah Gelontorkan Anggaran PEN Rp 305,50 Triliun untuk Penanganan Covid-19

Whats New
Kabar Gembira, Sri Mulyani Bebaskan Pajak Sewa Toko di Pasar dan Mal hingga Oktober 2021

Kabar Gembira, Sri Mulyani Bebaskan Pajak Sewa Toko di Pasar dan Mal hingga Oktober 2021

Whats New
Cara TaniHub Group Menjaga Kualitas Pelayanan di Tengah Pandemi Covid-19

Cara TaniHub Group Menjaga Kualitas Pelayanan di Tengah Pandemi Covid-19

Rilis
Erick Thohir Rombak Jajaran Komisaris IFG

Erick Thohir Rombak Jajaran Komisaris IFG

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X