Marak Kasus Gagal Bayar Asuransi, BPKN: Pemerintah Harus Segera Ambil Tindakan

Kompas.com - 14/02/2021, 16:36 WIB
Ilustrasi rupiah ShutterstockIlustrasi rupiah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus gagal bayar yang terjadi pada perusahaan asuransi besar merambah di publik. Teranyar, kasus Asuransi Jiwa Kresna menambah deretan panjang kasus Bumiputera dan Jiwasraya.

Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Johan Efendi mengatakan, kasus asuransi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh lemahnya pengawasan regulator.

Hal ini menyebabkan kesenjangan antara ketatnya aturan dengan lemahnya pengawasan di lapangan oleh OJK. Oleh karena itu, pemerintah perlu turun tangan memastikan hak semua nasabah terpenuhi.

"Pemerintah dalam hal ini regulator yang menaungi kebijakan polis asuransi harus segera mengambil tindakan penegakan proses hukum untuk melindungi konsumen, apabila ditemukan pelanggaran atas peraturan dengan mengedepankan pemulihan hak konsumen," kata Johan dalam siaran pers.

Baca juga: Asuransi Perjalanan Buat yang Hobi Travelling, Perlukah?

Johan menyebut, hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 1 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Di sana disebut, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

"Perlindungan konsumen yang dijamin oleh UU ini adalah adanya kepastian hukum segala kebutuhan konsumen," sebut Johan.

Di sisi lain pada tahun 2019, BPKN sudah memberikan rekomendasi terkait asuransi kepada presiden RI Joko Widodo dalam Perpres No. 50/2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen.

Perpres tersebut menerapkan sektor keuangan adalah salah satu sektor prioritas. Adapun krisis yang terjadi di beberapa perusahaan asuransi, seperti Jiwasraya, Bumiputera, hingga Kresna Life adalah kasus sektor keuangan dan merugikan konsumen.

Ketua BPKN RI Rizal E Halim menambahkan, sebab itu pihaknya terus berkomitmen pada perlindungan hak para korban asuransi, termasuk Jiwasraya yang masih belum dibayarkan.

"Meski dari Jiwasraya telah memberikan opsi restrukturisasi yang ditawarkan ke nasabah, Jiwasraya tidak boleh merugikan hak konsumen dan tetap mengedepankan unsur keadilan serta kepastian hukum," pungkasnya.

Baca juga: Tips Memilih Asuransi Properti dan Kendaraan



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X