Ini 12 Benda Gratifikasi Jokowi Senilai Rp 8,7 Miliar yang Jadi Barang Milik Negara

Kompas.com - 15/02/2021, 13:07 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com – Sebanyak 12 barang gratifikasi atas laporan Presiden Joko Widodo (Jokowi) senilai Rp 8,788 miliar kini resmi jadi milik negara.

Sekretariat Negara bersama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah melakukan serah terima barang milik negara (BMN) tersebut pada Selasa (9/2/2021) pekan lalu.

Presiden Jokowi sebagai pelapor gratifikasi diwakili oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dalam prosesi serah terima tersebut.

Baca juga: Barang Gratifikasi Jokowi Senilai Rp 8,7 Miliar Resmi Milik Negara

Heru lantas menyerahkan benda gratifikasi kepala negara ini kepada Pelaksana tugas Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Syarief Hidayat.

Selanjutnya, KPK menyerahkan BMN tersebut kepada Kementerian Keuangan melalui DJKN.

Dengan penyerahan barang oleh KPK kepada Kemenkeu, maka kewenangan pengelolaan BMN selanjutnya ada pada Kemenkeu.

Berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018, barang-barang ini rencananya dikelola dengan ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Sekretariat Negara untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Berikut 12 benda yang dilaporkan Jokowi sebagai gratifikasi, yang kini menjadi milik negara:

  1. Satu buah lukisan bergambar Kabah
  2. Satu kalung dengan taksiran emas 18 karat
  3. Satu buah gelang dengan taksiran emas 18 karat
  4. Satu pasang anting dengan taksiran emas 18 karat
  5. Satu buah cincin dengan taksiran emas 18 karat
  6. Satu buah jam tangan Bovet AIEB001
  7. Satu buah cincin bermata blue sapphire 12,46 karat
  8. Cufflink bermata blue sapphire 6,63 karat dan 8,01 karat
  9. Satu buah pulpen berhias berlian 17,57 karat
  10. Tasbih berbahan batu mulia (berlian dan blue sapphire)
  11. Dua buah minyak wangi
  12. Satu set Al Quran

Baca juga: Ketika Gratifikasi Dianggap Wajar di Kalangan Pengusaha

“Seluruh barang-barang gratifikasi yang telah dilaporkan oleh Presiden Joko Widodo kepada KPK ditetapkan menjadi milik negara dengan keputusan. Sesuai peraturan, setelah keputusan ditetapkan maka KPK wajib menyerahkan barang-barang dimaksud kepada Kemenkeu melalui DJKN,” kata Syarief.

Atas alasan keamanan, Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) Purnama T Sianturi yang mewakili DJKN menitipkan 12 BMN tersebut kepada Sekretariat Presiden.

“Dengan pertimbangan keamanan, tidaklah tepat untuk membawa barang ini. Oleh karena itu, Kemenkeu melakukan penitipan atas barang kepada Sekretariat Presiden, dengan harapan setelah Kemenkeu menerima usulan PSP (Penetapan Status Penggunaan), maka kami akan segera menetapkan PSP-nya pada Kemensetneg,” tutur Purnama.

Serah terima BMN gratifikasi ini merupakan tindak lanjut terbitnya Keputusan Pimpinan KPK Nomor 1527 Tahun 2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi, atas laporan Bapak Joko Widodo Presiden RI.

Baca juga: IHSG Menguat di Sesi I, Saham-saham Otomotif Melesat

Pelaporan oleh Presiden adalah wujud kepatuhan penyelenggara negara sesuai amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan diharapkan menjadi contoh bagi pegawai negeri/ASN dan penyelenggara negara Lainnya dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan untuk melaporkan gratifikasi yang diterima.

“Tuntas sudah proses yang harus dilakukan sesuai peraturan atas laporan gratifikasi oleh Bapak Presiden. Seluruh prosesi ini juga akan didokumentasikan menjadi lembaran negara,” ungkap Heru.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Tahun 2023 Akan Lebih Gelap, Akibat Perang Rusia-Ukraina

Jokowi Sebut Tahun 2023 Akan Lebih Gelap, Akibat Perang Rusia-Ukraina

Whats New
Raker dengan Komisi XI DPR, Bos Garuda Jelaskan Hasil PKPU

Raker dengan Komisi XI DPR, Bos Garuda Jelaskan Hasil PKPU

Whats New
Duduk Perkara Esteh Indonesia Somasi Konsumen Usai Kritik Produk Minumannya

Duduk Perkara Esteh Indonesia Somasi Konsumen Usai Kritik Produk Minumannya

Whats New
Menaker: Jika Pekerja Tidak Ikut Program Jamsostek, Tidak Ada Jalan Dapatkan BSU

Menaker: Jika Pekerja Tidak Ikut Program Jamsostek, Tidak Ada Jalan Dapatkan BSU

Whats New
Lowongan Kerja BCA untuk Lulusan S1 Fresh Graduate, Ini Persyaratannya

Lowongan Kerja BCA untuk Lulusan S1 Fresh Graduate, Ini Persyaratannya

Work Smart
Dirut Japfa Indonesia Handojo Santosa Tutup Usia

Dirut Japfa Indonesia Handojo Santosa Tutup Usia

Whats New
Suku Bunga Acuan BI Naik, Bank Mandiri Bersiap Kerek Bunga Kredit

Suku Bunga Acuan BI Naik, Bank Mandiri Bersiap Kerek Bunga Kredit

Whats New
Ini 6 Rute Penerbangan Baru di Bandara Juanda, Mulai September 2022

Ini 6 Rute Penerbangan Baru di Bandara Juanda, Mulai September 2022

Whats New
Banyak Daerah Sering Mati Listrik, Kebijakan Konversi ke Kompor Listrik Diminta Tak Dipaksakan

Banyak Daerah Sering Mati Listrik, Kebijakan Konversi ke Kompor Listrik Diminta Tak Dipaksakan

Whats New
IHSG Parkir di Zona Merah, Saham Energi Rontok

IHSG Parkir di Zona Merah, Saham Energi Rontok

Whats New
BSU Tahap III Cair, Ini Cara Daftar Akun dan Cara Cek Status via kemnaker.go.id

BSU Tahap III Cair, Ini Cara Daftar Akun dan Cara Cek Status via kemnaker.go.id

Whats New
Adu Tarif Listrik PLN Indonesia Vs TNB Malaysia, Lebih Murah Mana?

Adu Tarif Listrik PLN Indonesia Vs TNB Malaysia, Lebih Murah Mana?

Whats New
Minyakita Kembali Dikirim ke Maluku via Tol Laut, Kemenhub: Harga Jualnya Harus Lebih Murah

Minyakita Kembali Dikirim ke Maluku via Tol Laut, Kemenhub: Harga Jualnya Harus Lebih Murah

Rilis
Gagal Terima BSU 2022 akibat Rekening Bermasalah, Ini Solusi Kemnaker

Gagal Terima BSU 2022 akibat Rekening Bermasalah, Ini Solusi Kemnaker

Whats New
100 Hari Kerja Mendag Zulhas, Ini Permintaan Gapki

100 Hari Kerja Mendag Zulhas, Ini Permintaan Gapki

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.