Lusa, KSPI Bakal Demo Kantor BPJS Ketenagakerjaan yang Ada di 10 Provinsi

Kompas.com - 15/02/2021, 15:30 WIB
Presiden KSPI, Said Iqbal memberikan keterangan pers kepada awak media di Jakarta, Kamis (5/3/2020). (KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARI)Presiden KSPI, Said Iqbal memberikan keterangan pers kepada awak media di Jakarta, Kamis (5/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi unjuk rasa pada 17 Februari di depan Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek dan kantor wilayahnya yang ada di 10 provinsi.

"KSPI mewakili buruh Indonesia, pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, jam 10.00 sampai dengan jam 12.00 sesuai protokol kesehatan, kami akan melakukan aksi di depan Kantor BPJS Ketenagakerjaan," ujar Presiden KSPI Said Iqbal, Senin (15/2/2021).

Kemudian pada 18 Februari 2021, KSPI juga akan melangsungkan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Agung serta Kejaksaan Tinggi (Kejati).

Baca juga: KSPI Surati Presiden dan Kejagung Minta Selamatkan Dana Buruh di BPJS Ketenagakerjaan

Dalam aksi tersebut ada beberapa tuntutan yang mereka sampaikan. Pertama, mengawal terus proses penyidikan oleh Kejagung terhadap kasus dugaan korupsi Rp 20 triliun di BPJS Ketenagakerjaan.

"Tuntutan yang akan dilakukan adalah meminta Kejaksaan Agung terus memeriksa kasus indikasi dugaan korupsi senilai Rp 20 triliun di BPJS Ketenagakerjaan akibat salah kelolaan dana investasi saham dan reksadana ke tingkat Pengadilan Negeri Tipikor," katanya.

Tuntutan kedua, KSPI meminta Kejagung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan DPR RI memanggil jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan serta 18 lembaga pengelola dana investasi, untuk dimintai keterangan mengenai pengelolaan dana investasi tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Klarifikasi Calon Petahana Dewan Pengawas Soal Dugaan Nepotisme di BPJS Ketenagakerjaan

Sebelumnya, Kejagung memperkirakan kerugian karena korupsi pengelolaan dana investasi BUMN itu mencapai Rp 20 triliun. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah menyebut, kerugian BPJS Ketenagakerjaan itu terjadi setidaknya dalam tiga tahun terakhir. Febrie mempermasalahkan pengambilan keputusan BUMN itu mengelola dana nasabah.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.