Akibat Pandemi, Ketimpangan Penduduk Kaya dan Miskin Kian Lebar

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, terjadi peningkatan tingkat ketimpangan penduduk atau rasio gini (gini ratio) pada September 2020.

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia sebesar 0,385.

Angka tersebut meningkat 0,0004 poin dibandingkan dengan posisi Maret yang sebesar 0,381.

Baca juga: Angka Kemiskinan RI Kembali Sentuh 10 Persen

Posisi gini ratio di Maret pun meningkat 0,005 poin bila dibandingkan denngan September 2019 yang sebesar 0,380.

"Seiring dengan peningkatan kemiskinan, gini ratio juga meningkat, baik di desa dan kota," kata Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers secara virtual, Senin (15/2/2021).

Berdasarkan laporan BPS, gini ratio di pedesaan pada September 2020 tercatat sebesar 0,319, naik dibanding Maret 2020 yang sebesar 0,317 September 2019 yang sebesar 0,315.

Sementara gini ratio perkotaan pada September 2020 tercatat sebesar 0,399, naik dibanding Maret 2020 yang sebesar 0,393 dan September 2019 yang sebesar 0,391.

Suhariyanto sebelumnya juga sempat menjelaskan terjadi peningkatan angka kemiskinan baik di kota dan di desa.

Baca juga: Akibat Pandemi, Jumlah Penduduk Miskin RI Naik Jadi 27,55 Juta Orang

Namun demikian, menurut dia, pandemi Covid-19 memberikan dampak yang lebih signifikan di perkotaan.

"Di sana bisa terlihat penduduk miskin perkotaan karena pandemi naik 1,32 persen sementara pedesaan alami kenaikan, tapi hanya separuhnya yakni 0,60 persen," jelas Suhariyanto.

"Kalau dilihat komposisi penduduk miskin desa dan kota, di pedesaan masih jauh lebih tinggi dari kota dan itu perlu dapat perhatian," ujar dia.

Bila dilihat berdasarkan provinsi, gini ratio tertinggi tercatat di Yogyakarta sebesar 0,437.

Baca juga: Bappenas: 4 Juta Jiwa Kembali Jatuh Miskin Bila...

Sementara gini ratio terendah berada di Kepulauan Bangka Belitung, dengan gini ratio sebesar 0,257.

Jika dibandingkan dengan gini ratio nasional yang sebesar 0,385, terdapat tujuh provinsi dengan tingkat ketimpangan pengeluaran yang melebar besar, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta 0,437, Gorontalo 0,406, DKI Jakarta 0,400, Jawa Barat 0,398, Papua 0,395, Sulawesi Tenggara 0,388, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) 0,386.