Naik Lagi, Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Ini Jadi Rp 688,3 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali meningkatkan anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) untuk tahun 2021 ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengtakan, untuk tahun ini anggaran PEN dialokasikan sebesar Rp 688,3 triliun. Jumlah tersebut meningkat bila dibandingkan dengan realisasi anggaran PEN tahun lalu yang sebesar Rp 579 triliun.

"Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dianggarkan Rp 688,3 triliun, dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp 579 triliun menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan," jelas Sri Mulyani dalam Rapim TNI-Polri 2021 secara virtual, Senin (15/2/2021).

Dengan kenaikan anggaran tersebut, maka hingga Februari ini pemerintah telah merombak alokasi anggaran PEN sebanyak enam kali.

Baca juga: Luhut Ingin Program Padat Karya Bisa Terealisasi Sebelum Ramadhan

Sementara, bila dibandingkan dengan anggaran awal, jumlah Rp 688,3 triliun tersebut meningkat sebanyak dua kali.

Mulanya, pada pembahasan APBN 2021 tahun lalu, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk PEN menjadi 372,3 triliun.

Kemudian kemudian di awal Februari, jumlah tersebut meningkat jadi Rp 403,9 triliun, kembali dinaikkan Rp 149,19 triliun menjadi Rp 553,09 triliun, kemudian kembali naik di awal Februari menjadi Rp 619 triliun dan Rp 627,9 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan, hampir seluruh klaster mengalami kenaikan anggaran. Namun, kenaikan anggaran terbesar terjadi pada klaster kesehatan.

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 173 triliun untuk bidang kesehatan. Sementara tahun lalu hanya Rp 63,51 triliun.

Anggaran tersebut untuk vaksinasi Covid-19, tracing serta testing, biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan, serta insentif pajak.

Baca juga: Defisit APBN Capai 6,09 Persen PDB, Kepala BKF: Cukup Menggembirakan Saat Ekonomi Lesu

Selain itu untuk klaster perlindungan sosial dianggarkan Rp 150,21 triliun, turun dibandingkan realisasi tahun lalu Rp 220,39 triliun.

Klaster perlindungan sosial ini termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, BLT Dana Desa, Bansos Tunai, Diskon Listrik, hingga Iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Di sisi lain pemerintah juga menyiapkan Rp 123,8 triliun untuk klaster program prioritas pada PEN 2021. Sementara tahun lalu, klaster yang disebut dengan sektoral kementerian/lembaga dan pemda, mencatatkan realisasi sebesar Rp 56,59 triliun.

Sri Mulyani juga menganggarkan Rp 187,17 triliun untuk dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi menjadi satu klaster. Tahun lalu, total anggaran untuk UMKM dan pembiayaan korporasi terealisasi Rp 173,17 triliun.

Terakhir, insentif usaha dianggarkan Rp 53,86 triliun dalam PEN 2021. Adapun di tahun lalu, realisasi anggaran sektor ini sebesar Rp 56,12 triliun.