Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Naik Lagi, Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Ini Jadi Rp 688,3 Triliun

Kompas.com - 15/02/2021, 19:30 WIB
Mutia Fauzia,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali meningkatkan anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) untuk tahun 2021 ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengtakan, untuk tahun ini anggaran PEN dialokasikan sebesar Rp 688,3 triliun. Jumlah tersebut meningkat bila dibandingkan dengan realisasi anggaran PEN tahun lalu yang sebesar Rp 579 triliun.

"Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dianggarkan Rp 688,3 triliun, dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp 579 triliun menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan," jelas Sri Mulyani dalam Rapim TNI-Polri 2021 secara virtual, Senin (15/2/2021).

Dengan kenaikan anggaran tersebut, maka hingga Februari ini pemerintah telah merombak alokasi anggaran PEN sebanyak enam kali.

Baca juga: Luhut Ingin Program Padat Karya Bisa Terealisasi Sebelum Ramadhan

Sementara, bila dibandingkan dengan anggaran awal, jumlah Rp 688,3 triliun tersebut meningkat sebanyak dua kali.

Mulanya, pada pembahasan APBN 2021 tahun lalu, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk PEN menjadi 372,3 triliun.

Kemudian kemudian di awal Februari, jumlah tersebut meningkat jadi Rp 403,9 triliun, kembali dinaikkan Rp 149,19 triliun menjadi Rp 553,09 triliun, kemudian kembali naik di awal Februari menjadi Rp 619 triliun dan Rp 627,9 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan, hampir seluruh klaster mengalami kenaikan anggaran. Namun, kenaikan anggaran terbesar terjadi pada klaster kesehatan.

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 173 triliun untuk bidang kesehatan. Sementara tahun lalu hanya Rp 63,51 triliun.

Anggaran tersebut untuk vaksinasi Covid-19, tracing serta testing, biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan, serta insentif pajak.

Baca juga: Defisit APBN Capai 6,09 Persen PDB, Kepala BKF: Cukup Menggembirakan Saat Ekonomi Lesu

Selain itu untuk klaster perlindungan sosial dianggarkan Rp 150,21 triliun, turun dibandingkan realisasi tahun lalu Rp 220,39 triliun.

Klaster perlindungan sosial ini termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, BLT Dana Desa, Bansos Tunai, Diskon Listrik, hingga Iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Di sisi lain pemerintah juga menyiapkan Rp 123,8 triliun untuk klaster program prioritas pada PEN 2021. Sementara tahun lalu, klaster yang disebut dengan sektoral kementerian/lembaga dan pemda, mencatatkan realisasi sebesar Rp 56,59 triliun.

Sri Mulyani juga menganggarkan Rp 187,17 triliun untuk dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi menjadi satu klaster. Tahun lalu, total anggaran untuk UMKM dan pembiayaan korporasi terealisasi Rp 173,17 triliun.

Terakhir, insentif usaha dianggarkan Rp 53,86 triliun dalam PEN 2021. Adapun di tahun lalu, realisasi anggaran sektor ini sebesar Rp 56,12 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com