BPJS Watch: Sanksi Penghentian Jaminan Sosial Bagi Penolak Vaksinasi Langgar UU

Kompas.com - 15/02/2021, 20:15 WIB
Ilustrasi Vaksin Covid-19 ShutterstockIlustrasi Vaksin Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menetapkan sanksi administratif, penghentian jaminan sosial dan bantuan sosial bagi setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran namun menolak vaksinasi Covid-19.

Hal itu tertuang dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, keputusan pemerintah menghentikan layanan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bila tak mengikuti vaksinasi, dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Baca juga: Erick Thohir Ungkap Kabar Baik soal Vaksin Merah Putih

"Untuk masalah sanksi tidak mendapatkan jaminan sosial seperti JKN, bagi yang menolak vaksin, menurut saya itu sudah melanggar UU SJSN," ujarnya Timboel dalam keterangannya, Senin (15/2/2021).

Ia menjelaskan, pada Pasal 20 Ayat 1 dalam beleid tersebut disebutkan bahwa peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Maka, lanjutnya, jaminan sosial merupakan hak masyarakat apabila sudah melakukan pembayaran iuran. Sehingga tidak tepat bagi negara untuk menghentikan layanan JKN bila masyarakat tersebut sudah displin dalam melakukan pembayaran iuran.

Baca juga: Vaksin untuk TNI-Polri Baru Tersedia di Akhir Februari

"Bila seseorang sudah membayar iuran JKN maka orang tersebut berhak mendapat pelayanan JKN, dan tidak boleh karena menolak di vaksin orang tersebut tidak mendapat pelayanan JKN," ungkap dia.

Selain itu, Timboel menilai, kedudukan Perpres berada di bawah UU, sehingga sanksi dalam Perpres 14/2021 sudah melanggar isi UU SJSN.

Oleh karena itu, BPJS Watch menyarankan untuk merevisi sanksi terkait jaminan sosial dalam aturan tersebut, guna memastikan konsistensi regulasi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Penetapan Suku Bunga BI, IHSG Parkir di Zona Merah, Rupiah Menguat

Jelang Penetapan Suku Bunga BI, IHSG Parkir di Zona Merah, Rupiah Menguat

Whats New
THR PNS Dibayar Full H-10 Idul Fitri, Swasta Paling Lambat H-7

THR PNS Dibayar Full H-10 Idul Fitri, Swasta Paling Lambat H-7

Whats New
Dukung RDMP Kilang Jangkah Menengah, PGN Bangun 2 Proyek Ini

Dukung RDMP Kilang Jangkah Menengah, PGN Bangun 2 Proyek Ini

Whats New
Kelola 97 Persen Infrastruktur Gas Bumi, PGN Siapkan Infrastruktur Terintegrasi

Kelola 97 Persen Infrastruktur Gas Bumi, PGN Siapkan Infrastruktur Terintegrasi

Rilis
IHSG Diprediksi Masih Betah di Zona Merah, Berikut Rekomendasi Sahamnya

IHSG Diprediksi Masih Betah di Zona Merah, Berikut Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Berakhir 30 April, Pahami Alur Pendaftaran dan Seleksi Sekolah Kedinasan

Berakhir 30 April, Pahami Alur Pendaftaran dan Seleksi Sekolah Kedinasan

Whats New
Update Daftar Bandara AP II yang Buka Layanan Tes GeNose C19

Update Daftar Bandara AP II yang Buka Layanan Tes GeNose C19

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Melihat Tantangan yang Dialami Perempuan Berkarier

[KURASI KOMPASIANA] Melihat Tantangan yang Dialami Perempuan Berkarier

Rilis
Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Yogyakarta Terbaru Tahun 2021

Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Yogyakarta Terbaru Tahun 2021

Whats New
Bank BCA Buka 5 Lowongan Kerja Untuk Lulusan Baru, Cek Syaratnya

Bank BCA Buka 5 Lowongan Kerja Untuk Lulusan Baru, Cek Syaratnya

Whats New
Kemenparekraf Segera Rampungkan Aturan Subsidi Ongkir, Ini Bocorannya

Kemenparekraf Segera Rampungkan Aturan Subsidi Ongkir, Ini Bocorannya

Whats New
Apa Itu Asuransi Unit Link: Definisi, Cara Kerja, Risiko dan Contohnya

Apa Itu Asuransi Unit Link: Definisi, Cara Kerja, Risiko dan Contohnya

Spend Smart
Bali Masuk Zona Merah Penyebaran Covid-19, Bagaimana Rencana Pembukaan Kawasan Wisata?

Bali Masuk Zona Merah Penyebaran Covid-19, Bagaimana Rencana Pembukaan Kawasan Wisata?

Whats New
Pemerintah Dorong Industri Makanan dan Minuman Terapkan Industri 4.0

Pemerintah Dorong Industri Makanan dan Minuman Terapkan Industri 4.0

Rilis
Tempat Wisata Dibuka Tetapi Mudik Dilarang, Sandiaga: Pariwisata Bukan Jadi Masalah

Tempat Wisata Dibuka Tetapi Mudik Dilarang, Sandiaga: Pariwisata Bukan Jadi Masalah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X