BPJS Watch: Sanksi Penghentian Jaminan Sosial Bagi Penolak Vaksinasi Langgar UU

Kompas.com - 15/02/2021, 20:15 WIB
Ilustrasi Vaksin Covid-19 ShutterstockIlustrasi Vaksin Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menetapkan sanksi administratif, penghentian jaminan sosial dan bantuan sosial bagi setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran namun menolak vaksinasi Covid-19.

Hal itu tertuang dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, keputusan pemerintah menghentikan layanan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bila tak mengikuti vaksinasi, dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Baca juga: Erick Thohir Ungkap Kabar Baik soal Vaksin Merah Putih

"Untuk masalah sanksi tidak mendapatkan jaminan sosial seperti JKN, bagi yang menolak vaksin, menurut saya itu sudah melanggar UU SJSN," ujarnya Timboel dalam keterangannya, Senin (15/2/2021).

Ia menjelaskan, pada Pasal 20 Ayat 1 dalam beleid tersebut disebutkan bahwa peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Maka, lanjutnya, jaminan sosial merupakan hak masyarakat apabila sudah melakukan pembayaran iuran. Sehingga tidak tepat bagi negara untuk menghentikan layanan JKN bila masyarakat tersebut sudah displin dalam melakukan pembayaran iuran.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Vaksin untuk TNI-Polri Baru Tersedia di Akhir Februari

"Bila seseorang sudah membayar iuran JKN maka orang tersebut berhak mendapat pelayanan JKN, dan tidak boleh karena menolak di vaksin orang tersebut tidak mendapat pelayanan JKN," ungkap dia.

Selain itu, Timboel menilai, kedudukan Perpres berada di bawah UU, sehingga sanksi dalam Perpres 14/2021 sudah melanggar isi UU SJSN.

Oleh karena itu, BPJS Watch menyarankan untuk merevisi sanksi terkait jaminan sosial dalam aturan tersebut, guna memastikan konsistensi regulasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.