Kewirausahaan adalah "Vaksin" Sesungguhnya

TANGGAL 2 Maret nanti bisa dikatakan merupakan hari ulang tahun pertama Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 di Indonesia yang diketahui pertama kali menyerang korban di Depok, Jawa Barat, 2 Maret 2020.

Jutaan korban berjatuhan, banyak yang meninggal dunia, tapi jauh lebih banyak yang sembuh.

Vaksin Covid-19 sudah disuntikkan untuk yang perdana kepada Presiden Joko Widodo pada 13 Januari lalu. Selama 18 bulan ke depan vaksinasi terhadap 181,5 juta penduduk Indonesia ditargetkan selesai.

Selain kesehatan masyarakat, pandemi Covid-19 juga membawa dampak buruk terhadap perekonomian Indonesia. Ribuan perusahaan berguguran. Tak terkecuali Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Data Smesco Indonesia, 35,6 persen UMKM sektor olahan makanan omzetnya menurun drastis. Disusul sektor fesyen 16 persen, kerajinan 13,8 persen dan sisanya sektor lain seperti rumah makan, jasa, manufaktur, pertanian, warung kopi, kue kering dan lain-lain.

Untuk mengatasi dampak kesehatan, telah dan sedang dilakukan vaksinasi. Lantas, untuk mengatasi dampak ekonomi akibat Covid-19, apa yang harus dilakukan pemerintah?

Tak lain adalah menggalakkan kewirausahaan. Bahkan kewirausahan bisa disebut sebagai "vaksin" sesungguhnya untuk mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Menteri Teten: Wirausaha Merupakan Pilihan Tepat!

Masih di belakang

Ya, sebagian besar pengusaha jatuh dan sebagian kecil bisa bertahan bahkan bertumbuh. Ini diprediksi masih akan terus terjadi hingga 2023.

Kewirausahaan bisa direlasikan dengan dukungan iklim kewirausahaan di Indonesia. Saat ini Indonesia menjadi negara dengan urutan terbelakang dilihat dari Global Entrepreneurship Index 2019, yakni peringkat ke-85 dari 129 negara.

Jika dilihat dari Global Entrepreneurship Monitoring 2019, Indonesia masih di belakang daripada negara lain. Salah satu penyebabnya ialah dukungan infrastruktur. Tidak heran kalau hal ini kemudian menjadi keutamaan program pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Pembangunan infrastruktur

Periode pertama Jokowi, pembangunan infrastruktur 2015-2019 mencapai 3.194 kilometer (km) jalan perbatasan, 1.387 km jalan tol, 811,9 km rel kereta api, 136 pelabuhan, 15 bandar udara, 65 bendungan, dan 12,148 km jaringan serat optik Palapa Ring.

Tahun 2020, meski dihadang krisis akibat pandemi Covid-19, pemerintah berhasil menyelesaikan sejumlah target infrastruktur mulai dari jalan, bendungan, hingga jembatan. Progres tahun 2020, dari pagu 103,78 persen realisasi anggaran 93,9 persen dengan realisasi fisik (capaian infrastruktur) 94,9 persen.

Tahun 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur Rp 417,8 triliun.