Fakta Seputar Utang Luar Negeri RI yang Kini Rp 5.803 Triliun

Kompas.com - 16/02/2021, 08:15 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (31/10/2020). Presiden Joko Widodo mengecam keras terjadinya kekerasan yang terjadi di Kota Paris dan Nice yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, selain itu Presiden juga mengecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia. ANTARA FOTO/Biro Pers/Rusman/Handout/wsj. ANTARA FOTO/RUSMANPresiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (31/10/2020). Presiden Joko Widodo mengecam keras terjadinya kekerasan yang terjadi di Kota Paris dan Nice yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, selain itu Presiden juga mengecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia. ANTARA FOTO/Biro Pers/Rusman/Handout/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal IV 2020 tercatat sebesar 417,5 miliar dollar AS, atau sekitar Rp 5.803,2 triliun (kurs Rp 13.900 per dollar AS).

Posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal IV 2020 tercatat lebih tinggi dibandingkan akhir kuartal III yang sebesar 413,4 miliar dollar AS.

Besaran utang itu terdiri dari utang luar negeri (ULN) sektor publik pada akhir kuartal IV 2020, yakni pemerintah dan bank sentral, sebesar 209,2 miliar dollar AS atau Rp 2.907 triliun dan ULN sektor swasta termasuk BUMN sebesar 208,3 miliar dollar AS atau Rp 2.895 triliun.

Jika dirunut dari tahun ke tahun, utang luar negeri Indonesia, dalam hal ini utang pemerintah, memang terus mengalami lonjakan. Menbengkaknya utang luar negeri Indonesia di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini tercatat sudah terjadi sebelum pandemi virus corona (Covid-19). 

Dari catatan BI pada Juli 2019, utang luar negeri Indonesia yakni sebesar 395,3 miliar dollar AS. Rinciannya, utang publik 197,5 miliar serta utang swasta dan BUMN sebesar 197,8 miliar dollar AS.

Baca juga: Membandingkan Utang Luar Negeri RI di Era Jokowi dan SBY

Sementara jika dibandingkan dengan awal periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi atau saat masih bersama JK, jumlah utang luar negeri bahkan sudah meningkat tajam. 

Pada akhir kuartal IV-2014, posisi ULN Indonesia tercatat sebesar 292,6 miliar dollar AS dengan rasio terhadap PDB sebesar 32,9 persen.

Total ULN pada kuartal terakhir 2014 ini terdiri dari sektor publik sebesar 129,7 miliar dollar AS (44,3 persen dari total ULN) dan ULN sektor swasta 162,8 miliar dollar AS (55,7 persen dari total ULN).

Pada November tahun lalu saja, pemerintah Indonesia juga baru saja menarik utang cukup besar dalam bentuk utang bilateral. Rinciannya sebesar Rp 15,45 triliun dari Australia dan Rp 9,1 triliun dari Jerman.

Selain utang luar negeri, utang pemerintah yang ditarik dari dalam negeri juga relatif terus meningkat dari tahun ke tahun. Utang dalam negeri tersebut ditarik dari obligasi surat utang negara (SUN). 

Janji tolak utang

Pada masa kampanye Pilpres 2014, Presiden Jokowi sempat berjanji untuk tidak menambah beban utang negara dari luar negeri. Utang pemerintah tak perlu lagi ditambah, asalkan pengelolaan APBN bisa dilakukan dengan efisien.

Baca juga: Janji Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen Jokowi yang Tak Pernah Terealisasi

Saat itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tjahjo Kumolo (Saat ini menjabat Menpan RB) mengatakan, pasangan calon presiden (capres) Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) secara tegas menolak untuk menambah porsi utang luar negeri bila terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada pemilu presiden 9 Juli mendatang.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[KURASI KOMPASIANA] Susah Move On dari Mantan? Belajarlah dari Petugas SPBU | 5 Cara Move On dari Mantan agar Prosesnya Lancar Luncur

[KURASI KOMPASIANA] Susah Move On dari Mantan? Belajarlah dari Petugas SPBU | 5 Cara Move On dari Mantan agar Prosesnya Lancar Luncur

Rilis
Kadin Dorong Peran Asosiasi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Covid-19

Kadin Dorong Peran Asosiasi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Covid-19

Whats New
Sepekan Terakhir, IHSG Menguat Tipis 0,98 Persen

Sepekan Terakhir, IHSG Menguat Tipis 0,98 Persen

Whats New
GeNose Tersedia di Bandara Ngurah Rai, Tarif Rp 40.000

GeNose Tersedia di Bandara Ngurah Rai, Tarif Rp 40.000

Whats New
1.275.387 Formasi ASN 2021 Resmi Dibuka, Ini Rinciannya

1.275.387 Formasi ASN 2021 Resmi Dibuka, Ini Rinciannya

Whats New
Menko Airlangga Gelontorkan Subsidi Ongkir, Asosiasi E-Commerce Sambut Baik

Menko Airlangga Gelontorkan Subsidi Ongkir, Asosiasi E-Commerce Sambut Baik

Whats New
Cara Daftar UMKM Online untuk Mencairkan BLT Rp 1,2 Juta

Cara Daftar UMKM Online untuk Mencairkan BLT Rp 1,2 Juta

Earn Smart
[POPULER DI KOMPASIANA] Royalti Memutar Lagu | Kena Ghosting Rekruter | Patah Hati dan Lagu 'Hey Jude'

[POPULER DI KOMPASIANA] Royalti Memutar Lagu | Kena Ghosting Rekruter | Patah Hati dan Lagu "Hey Jude"

Rilis
THR PNS Cair, Kurang Efektif Dorong Konsumsi dan Ekonomi di Kuartal II 2021

THR PNS Cair, Kurang Efektif Dorong Konsumsi dan Ekonomi di Kuartal II 2021

Whats New
Pemerintah China Denda Grup Alibaba Rp 40,6 Triliun, Mengapa?

Pemerintah China Denda Grup Alibaba Rp 40,6 Triliun, Mengapa?

Whats New
Jadi CPNS Kemenkumham Jalur Ikatan Dinas, Simak Dokumen Persyaratannya

Jadi CPNS Kemenkumham Jalur Ikatan Dinas, Simak Dokumen Persyaratannya

Whats New
Ingin Berinvestasi? Simak Dulu Perbedaan Reksa Dana Syariah dan Konvensional

Ingin Berinvestasi? Simak Dulu Perbedaan Reksa Dana Syariah dan Konvensional

Earn Smart
Erick Thohir: Kalau Izin Buka Pertashop Sulit, Pertamina Mesti Turun

Erick Thohir: Kalau Izin Buka Pertashop Sulit, Pertamina Mesti Turun

Whats New
DPR RI Sahkan RUU IE–CEPA, Apa Manfaatnya?

DPR RI Sahkan RUU IE–CEPA, Apa Manfaatnya?

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Pilih Pakaian Bekas Merek Internasional atau Pakaian Baru Merek Lokal?

[KURASI KOMPASIANA] Pilih Pakaian Bekas Merek Internasional atau Pakaian Baru Merek Lokal?

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X