Fakta Seputar Utang Luar Negeri RI yang Kini Rp 5.803 Triliun

Kompas.com - 16/02/2021, 08:15 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (31/10/2020). Presiden Joko Widodo mengecam keras terjadinya kekerasan yang terjadi di Kota Paris dan Nice yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, selain itu Presiden juga mengecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia. ANTARA FOTO/Biro Pers/Rusman/Handout/wsj. ANTARA FOTO/RUSMANPresiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (31/10/2020). Presiden Joko Widodo mengecam keras terjadinya kekerasan yang terjadi di Kota Paris dan Nice yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, selain itu Presiden juga mengecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia. ANTARA FOTO/Biro Pers/Rusman/Handout/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal IV 2020 tercatat sebesar 417,5 miliar dollar AS, atau sekitar Rp 5.803,2 triliun (kurs Rp 13.900 per dollar AS).

Posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal IV 2020 tercatat lebih tinggi dibandingkan akhir kuartal III yang sebesar 413,4 miliar dollar AS.

Besaran utang itu terdiri dari utang luar negeri (ULN) sektor publik pada akhir kuartal IV 2020, yakni pemerintah dan bank sentral, sebesar 209,2 miliar dollar AS atau Rp 2.907 triliun dan ULN sektor swasta termasuk BUMN sebesar 208,3 miliar dollar AS atau Rp 2.895 triliun.

Jika dirunut dari tahun ke tahun, utang luar negeri Indonesia, dalam hal ini utang pemerintah, memang terus mengalami lonjakan. Menbengkaknya utang luar negeri Indonesia di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini tercatat sudah terjadi sebelum pandemi virus corona (Covid-19). 

Dari catatan BI pada Juli 2019, utang luar negeri Indonesia yakni sebesar 395,3 miliar dollar AS. Rinciannya, utang publik 197,5 miliar serta utang swasta dan BUMN sebesar 197,8 miliar dollar AS.

Baca juga: Membandingkan Utang Luar Negeri RI di Era Jokowi dan SBY

Sementara jika dibandingkan dengan awal periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi atau saat masih bersama JK, jumlah utang luar negeri bahkan sudah meningkat tajam. 

Pada akhir kuartal IV-2014, posisi ULN Indonesia tercatat sebesar 292,6 miliar dollar AS dengan rasio terhadap PDB sebesar 32,9 persen.

Total ULN pada kuartal terakhir 2014 ini terdiri dari sektor publik sebesar 129,7 miliar dollar AS (44,3 persen dari total ULN) dan ULN sektor swasta 162,8 miliar dollar AS (55,7 persen dari total ULN).

Pada November tahun lalu saja, pemerintah Indonesia juga baru saja menarik utang cukup besar dalam bentuk utang bilateral. Rinciannya sebesar Rp 15,45 triliun dari Australia dan Rp 9,1 triliun dari Jerman.

Selain utang luar negeri, utang pemerintah yang ditarik dari dalam negeri juga relatif terus meningkat dari tahun ke tahun. Utang dalam negeri tersebut ditarik dari obligasi surat utang negara (SUN). 

Janji tolak utang

Pada masa kampanye Pilpres 2014, Presiden Jokowi sempat berjanji untuk tidak menambah beban utang negara dari luar negeri. Utang pemerintah tak perlu lagi ditambah, asalkan pengelolaan APBN bisa dilakukan dengan efisien.

Baca juga: Janji Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen Jokowi yang Tak Pernah Terealisasi

Saat itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tjahjo Kumolo (Saat ini menjabat Menpan RB) mengatakan, pasangan calon presiden (capres) Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) secara tegas menolak untuk menambah porsi utang luar negeri bila terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada pemilu presiden 9 Juli mendatang.

"Kita mau mandiri, sehingga segala bentuk proses pembangunan pendidikan, infrastruktur harus menggunakan dana sendiri. (Jokowi-JK) menolak bentuk utang baru supaya bisa mengurangi beban utang setiap tahun," kata Tjahjo dikutip dari pemberitaan Kompas.com pada 3 Juni 2014 silam.

Selanjutnya, Tjahjo menjelaskan, pasangan Jokowi-JK akan menggenjot pembiayaan untuk program-program pembangunan ekonomi, antara lain pembangunan jalan, infrastruktur laut, bandara dan sebagainya dengan cara memaksimalkan penerimaan negara.

"Penerimaan dari pajak kita tingkatkan, mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp 1.800 triliun, di samping terus membuka pintu investasi lokal maupun asing masuk ke sini," papar Tjahjo.

Baca juga: Daftar 5 Menteri Jokowi Paling Kaya Saat Ini

Tjahjo menyebutkan, pasangan Jokowi-JK mempunyai visi dan misi untuk melakukan berbagai program di bidang ekonomi dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

Program tersebut, ungkap dia, diharapkan dapat direalisasikan secepatnya jika pasangan tersebut terpilih menjadi kepala negara.

Sementara, Jokowi kala itu juga sempat menyinggung soal kebijakan utang pemerintah. Jokowi bilang, kalau utang sebenarnya tak perlu dilakukan. Asalkan pengelolaan keuangan negara bisa dilakukan dengan cermat dengan memanfaatkan penerimaan yang ada. 

"Diutnya saja banyak ngapain harus utang-utang," ucap Jokowi saat itu. 

Sri Mulyani bandingkan dengan negara lain

Sementara itu dikutip dari Antara, Sri Mulyani menuturkan selama ini pemerintah menetapkan langkah-langkah dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian sehingga kontraksi ekonomi cukup moderat dan defisit APBN sebesar 6 persen, juga relatif lebih kecil dibanding negara lain yang di atas 10 persen.

Ia menjelaskan defisit yang semakin tinggi menunjukkan utang yang dimiliki juga semakin banyak seperti defisit negara maju yakni Amerika Serikat (AS) mendekati 15 persen dan Perancis 10,8 persen.

Baca juga: 2 Periode Jokowi, Utang Luar Negeri RI Bertambah Rp 1.721 Triliun

“Ini artinya apa? negara-negara ini hanya dalam satu tahun utang negaranya melonjak lebih dari 10 persen sementara Indonesia tetap bisa terjaga di kisaran 6 persen,” jelas Sri Mulyani.

Tak hanya itu, ia menyebutkan banyak negara maju yang utang pemerintahnya telah melampaui nilai Produk Domestik Bruto (PDB) seperti AS sekitar 103 persen, Perancis lebih dari 118 persen, Jerman 72 persen dari PDB, China hampir 66 persen, dan India mendekati 90 persen.

Sementara itu, Indonesia juga mengalami kenaikan utang, namun rasio terhadap PDB di level 38,5 persen sehingga masih dalam posisi prudent dibandingkan negara maju dan ASEAN seperti Malaysia 66 persen, Singapura 131 persen, Filipina 54,8 persen dan Thailand 50 persen.

“Kita perkirakan (utang Indonesia) akan mendekati 40 persen dari PDB namun sekali lagi Indonesia masih relatif dalam posisi yang cukup hati-hati atau prudent,” tegas Sri Mulyani.

Baca juga: Janji Jokowi Bawa RI Swasembada Kedelai dalam 3 Tahun dan Realisasinya



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[TREN WISATA KOMPASIANA] Macau Bukan Sekadar Tempat Berjudi | Urban Tourism, Tren Global yang Jadi Peluang Lokal | 'Traveling' Hemat ke Jerman Selama Corona

[TREN WISATA KOMPASIANA] Macau Bukan Sekadar Tempat Berjudi | Urban Tourism, Tren Global yang Jadi Peluang Lokal | "Traveling" Hemat ke Jerman Selama Corona

Rilis
Selama Larangan Mudik, Trafik di Bandara Kelolaan AP I Hanya 66.096 Penumpang

Selama Larangan Mudik, Trafik di Bandara Kelolaan AP I Hanya 66.096 Penumpang

Whats New
Mengenalkan Huruf dan Angka kepada Anak Prasekolah | Ini Cara Mengetahui dan Mengasah Bakat Anak Sejak Dini | Menilai dan Merumuskan Definisi Variabel Penelitian

Mengenalkan Huruf dan Angka kepada Anak Prasekolah | Ini Cara Mengetahui dan Mengasah Bakat Anak Sejak Dini | Menilai dan Merumuskan Definisi Variabel Penelitian

Rilis
Mahalnya Iron Dome, Teknologi Israel Penghalau Roket Hamas

Mahalnya Iron Dome, Teknologi Israel Penghalau Roket Hamas

Whats New
Menaker Ida Harap Bulan Syawal Jadi Spirit Baru untuk Tingkatkan Kinerja Para Pegawai

Menaker Ida Harap Bulan Syawal Jadi Spirit Baru untuk Tingkatkan Kinerja Para Pegawai

Rilis
Antisipasi Kerugian Saat Gagal Panen, Mentan Minta Petani Ikut AUTP

Antisipasi Kerugian Saat Gagal Panen, Mentan Minta Petani Ikut AUTP

Rilis
PPKM Mikro Diperpanjang, Tempat Wisata di Zona Merah dan Oranye Harus Tutup

PPKM Mikro Diperpanjang, Tempat Wisata di Zona Merah dan Oranye Harus Tutup

Whats New
Mulai Besok, KRL Kembali Beroperasi hingga Pukul 22.00 WIB

Mulai Besok, KRL Kembali Beroperasi hingga Pukul 22.00 WIB

Whats New
Kartu ATM atau Kartu Kredit Hilang, Ini yang Harus Dilakukan

Kartu ATM atau Kartu Kredit Hilang, Ini yang Harus Dilakukan

Whats New
Larangan Mudik Berakhir, Simak Jadwal KRL Terbaru Mulai Besok

Larangan Mudik Berakhir, Simak Jadwal KRL Terbaru Mulai Besok

Whats New
Syarat Perjalanan Terbaru Setelah Larangan Mudik Berakhir

Syarat Perjalanan Terbaru Setelah Larangan Mudik Berakhir

Whats New
Rencana Kenaikan PPN Belum Dibahas Antar-Kementerian

Rencana Kenaikan PPN Belum Dibahas Antar-Kementerian

Whats New
Ini Syarat Naik Kereta Jarak Jauh Setelah Larangan Mudik Berakhir

Ini Syarat Naik Kereta Jarak Jauh Setelah Larangan Mudik Berakhir

Whats New
Telkom Nyatakan Kualitas Layanan Suara dan Data di Jayapura Sudah Meningkat

Telkom Nyatakan Kualitas Layanan Suara dan Data di Jayapura Sudah Meningkat

Rilis
Selama Larangan Mudik, KAI Layani 81.000 Penumpang Non-mudik

Selama Larangan Mudik, KAI Layani 81.000 Penumpang Non-mudik

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X