Fakta Seputar Utang Pemerintah Era Jokowi yang Tembus Rp 6.074 Triliun

Baca juga: Makin Menumpuk, Utang Luar Negeri Indonesia Capai Rp 5.803 Triliun

Kata dia, pemerintah menetapkan langkah-langkah dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian sehingga kontraksi ekonomi cukup moderat dan defisit APBN sebesar 6 persen, juga relatif lebih kecil dibanding negara lain yang di atas 10 persen.

Ia menjelaskan defisit yang semakin tinggi menunjukkan utang yang dimiliki juga semakin banyak seperti defisit Amerika Serikat (AS) mendekati 15 persen dan Perancis 10,8 persen.

“Ini artinya apa? negara-negara ini hanya dalam satu tahun utang negaranya melonjak lebih dari 10 persen sementara Indonesia tetap bisa terjaga di kisaran 6 persen,” jelas dia.

Tak hanya itu, ia menyebutkan banyak negara maju yang utang pemerintahnya telah melampaui nilai PDB seperti AS sekitar 103 persen, Perancis lebih dari 118 persen, Jerman 72 persen dari PDB, China hampir 66 persen, dan India mendekati 90 persen.

Baca juga: 2 Periode Jokowi, Utang Luar Negeri RI Bertambah Rp 1.721 Triliun

Sementara itu, Indonesia juga mengalami kenaikan utang, namun rasio terhadap PDB di level 38,5 persen sehingga masih dalam posisi prudent dibandingkan negara maju dan ASEAN seperti Malaysia 66 persen, Singapura 131 persen, Filipina 54,8 persen dan Thailand 50 persen.

“Kita perkirakan (utang Indonesia) akan mendekati 40 persen dari PDB namun sekali lagi Indonesia masih relatif dalam posisi yang cukup hati-hati atau prudent,” tegas Sri Mulyani.

Meski demikian, Sri Mulyani menegaskan pemerintah akan terus memulihkan perekonomian nasional melalui APBN maupun instrumen lain termasuk dari sisi moneter.

Belanja APBN 2021 akan mencapai Rp 2.750 triliun meliputi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp 1.059 triliun, belanja non K/L Rp910 triliun dan transfer ke pemerintah daerah mencapai Rp780 triliun.

“Ini lah yang menjadi bekal kita untuk terus menjaga pemulihan ekonomi nasional dan tetap menjaga kesehatan dari APBN dan perekonomian kita,” ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Kala Jokowi Janji Setop Impor Kedelai dan Realitasnya Kini