Ini Alasan Kemenko Marves Tak Setuju Moratorium ABK RI Bekerja di Kapal Asing

Kompas.com - 17/02/2021, 21:01 WIB
Sejumlah warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi anak buah kapal (ABK) Kapal Pesiar MV Viking Orion tiba di Pelabuhan JICT, Tanjung Priok, Jakarta, Senin (11/5/2020). Sebanyak 42 orang WNI ABK kapal pesiar tersebut menjalani serangkaian tes kesehatan sesuai protokol pencegahan COVID-19 seperti tes swab, sebelum dibawa menuju hotel untuk melakukan isolasi mandiri. M RISYAL HIDAYATSejumlah warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi anak buah kapal (ABK) Kapal Pesiar MV Viking Orion tiba di Pelabuhan JICT, Tanjung Priok, Jakarta, Senin (11/5/2020). Sebanyak 42 orang WNI ABK kapal pesiar tersebut menjalani serangkaian tes kesehatan sesuai protokol pencegahan COVID-19 seperti tes swab, sebelum dibawa menuju hotel untuk melakukan isolasi mandiri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah didesak menghentikan atau tidak lagi mengirimkan anak buah kapal (ABK) dari Indonesia untuk bekerja di kapal asing.

Hal ini dilandasi kerap terjadinya perlakuan buruk yang diterima oleh ABK RI selama bekerja di kapal asing.

Deputi bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Basilio Dias Araujo mengatakan, permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi.

Baca juga: Kemenko Marves Klaim Pelaut Mampu Tambah Devisa Negara hingga Rp 150 Triliun

Lantaran bakal banyak permasalahan yang terjadi.

Salah satunya ketentuan dari Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang telah menetapkan ABK yang bekerja harus melalui setahun masa kontrak kerja.

Selain itu, pelaut yang saat ini tertahan di kapal butuh pengganti, yakni ABK yang dikirim selanjutnya. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Karena para pelaut bekerja di ruang yang sangat terbatas. Mereka di satu ruang kapal. Kalau kapal besar masih lumayan. Tapi kalau kapal ikan 300 GT, 100 GT, itu kan kalau bahasa di sini ketemunya lu lagi, lu lagi, itu setiap hari, selama lebih dari 1 tahun. Sementara konvensi ILO mengatakan harus 12 bulan, dan setelah 12 bulan itu mereka harus turun," kata Basilio melalui konfrensi pers virtual, Rabu (17/2/2021).

Ditambah lagi, kata Basilio, terkait kondisi mental para ABK RI yang dipastikan tertekan selama setahun melaut serta kapasitas kapal yang tidak mendukung.

"Jadi ketentuannya, mereka hanya boleh bekerja di atas kapal sampai 12 bulan. Nah sementara dalam kondisi saat ini, sudah ada sekitar 400.000 yang bekerja melebihi waktu 12 bulan. Dengan demikian, pasti banyak yang stres, akhirnya ribut," kata Basilio.

Baca juga: Lewat Program Pengukuran Kapal Gratis, Kemenhub Terbitkan 73.348 Pas Kecil dan 124.393 Buku Pelaut

Basilio menambahkan, terutama di kapal ikan, ABK asal Indonesia kerap menjadi korban karena ruang lingkupnya yang sempit.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.