Sebuah Rekam Jejak Vaksinasi Covid-19: Tulisan Kedua dari Seri Pemulihan Ekonomi dan Vaksinasi Halaman 2

Anda bisa menjadi kolumnis !

Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Daftar di sini Kirim artikel

Editor Palupi Annisa Auliani

Sejak Maret 2020 saya sering sampaikan, pemulihan ekonomi itu tergantung pandemi. Karena itu, TKP harus dijalankan dengan disiplin. Tapi karena takut ekonomi merosot, kita tidak disiplin.

Dalam tulisan pertama saya tentang “Pemulihan ekonomi dan vaksinasi”, saya tunjukkan bagaimana kedisiplinan Vietnam dan Taiwan membuat pandemi terkendali dan ekonomi pulih. Sementara Indonesia, pandemi memburuk, ekonominya resesi.

Karena saya tidak yakin pemerintah dan rakyat bakal disiplin, mau tidak mau vaksin menjadi andalan. Soal vaksin, upaya pemerintah menjamin ketersediaannya patut diapresiasi.

Upaya ini tidak mudah karena vaksin dan obat Covid-19 sudah menjadi komoditas strategis seperti minyak. Negara-negara maju memborong vaksin untuk rakyatnya agar kehidupan ekonomi dan sehari-hari segera pulih. Akibatnya, nasionalisme vaksin pun bermunculan.

Karena itu, kerja sama pemerintah dengan Sinovac, Novavax, AstraZeneca/Oxford, dan Pfizer/BioNTech, serta COVAC yang difasilitasi WHO, GAVI dan CEPI adalah langkah yang tepat.

Kontrak dini dengan Sinovac dan peran Bio Farma sebagai pabrik fill finish membuat Indonesia mampu menghadapi nasionalisme vaksin.

Namun, kita tidak boleh hanya tergantung pada Sinovac. Vaksin Covid-19 ini diduga mirip dengan vaksin flu, imunitasnya tidak bertahan multi-tahun. Jadi, setiap tahun Indonesia bakal butuh ratusan juta vaksin.

Karena itu, pengembangan vaksin Merah Putih bukan lagi hanya prioritas kesehatan. Dia sudah menjadi prioritas politik, pertahanan, keamanan, dan ekonomi nasional.

Kebijakan ekonomi

Terus terang saya sulit memahami kebijakan ekonomi pemerintah. Yang sering saya kritik adalah lemahnya pengendalian pandemi sebagai kunci utama pemulihan ekonomi. Tapi ada juga beberapa hal lain.

Contohnya, harapan yang tidak realistis terhadap serapan anggaran. Presiden Jokowi beberapa kali marah tentang ini.

Di Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (11/8/2020), misalnya, Presiden menyebutkan bahwa kecepatan penyerapan anggaran Juli-September 2020 menjadi kunci agar kita tidak masuk resesi.

Saya tidak tahu masukan apa yang diberikan kepada Presiden dan oleh siapa. Serapan anggaran harus baik, itu jelas. Tapi serapan anggaran sebagai andalan mencegah resesi? Wow!

Kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto itu hanya sekitar 9 persen secara tahunan. Rinciannya 9,53 persen (2016), 9,12 persen (2017), 9,02 persen (2018), 8,81 persen (2019), dan 9,29 persen (2020).

Angka ini naik ke sekitar 12 persen pada setiap kuartal ke-4 karena biasanya serapan melonjak di akhir tahun. Untuk Q4/2020, kontribusinya 12,26 persen.

Karena itu, mau digenjot berapa pun serapan anggaran sulit menjadi andalan mencegah resesi. Kecuali, jika dia mampu memicu konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (investasi).

Sayangnya, saya melihat pengeluaran pemerintah 2020 tidak mampu. Buktinya, saat pengeluaran pemerintah tumbuh 9,76 persen pada Q3/2020, konsumsi tetap terkontraksi -4,05 persen (Q3) dan -3,61 persen (Q4).

Dua pos konsumsi terbesar, yaitu makanan/minuman dan transportasi/komunikasi, terus terkontraksi. Konsumsi makanan/minuman bahkan makin besar anjloknya, dari -0,69 persen (Q3) menjadi -1,39 persen (Q4).

Konsumsi perumahan dan perlengkapan rumah tangga justru turun pertumbuhannya dari 2,36 persen (Q2) menjadi 1,82 persen (Q3) dan 0,71 persen (Q4).