Perusahaan Wajib Daftarkan Pekerja untuk Program JKP Paling Lambat 30 Hari Sejak Tanggal Bekerja

Kompas.com - 22/02/2021, 14:59 WIB
Ilustrasi pengangguran shutterstock.comIlustrasi pengangguran

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah meneken regulasi turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Terdapat empat turunan rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang kini telah disahkan dari sektor ketenagakerjaan.

Salah satunya PP Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Nomor 37 Tahun 2021.

Baca juga: Masuk Program JKP, Ini Manfaat yang Akan Diterima Pekerja

JKP merupakan program tambahan atau pelengkap di BPJS Ketenagakerjaan yang akan diberikan kepada pekerja/buruh yang terkena PHK, cacat total, pensiun, dan meninggal dunia.

Untuk mendapatkan JKP, ada tata caranya.

Pengusaha atau pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerja/buruhnya dalam program JKP di BPJS Ketenagakerjaan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pengusaha yang mendaftarkan pekerja/buruh dalam program JKP wajib menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 30 hari sejak tanggal pekerja/buruh mulai bekerja," demikian isi dari PP tersebut yang tertulis pada Pasal 6 ayat 1 dikutip Kompas.com, Senin (22/2/2021).

Usai mendaftarkan pekerja/buruh, BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan nomor kepesertaan paling lama satu hari sejak diserahkannya formulir tersebut oleh perusahaan atau pemberi kerja.

Baca juga: Tahun ini, Pemerintah Cairkan Subsidi Gaji ke Pekerja yang Belum Menerima Pada 2020

Nantinya, dari perusahaan akan menerima sertifikat kepesertaan program JKP, sementara pekerja/buruh akan diberikan bukti kepesertaannya oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pada Pasal 9 tertulis, apabila perusahaan mengalami pergantian nama, alamat kantor, skala usaha, data upah serta data pekerja/buruh maka diwajibkan untuk menyampaikan perubahan tersebut ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 7 hari kerja.

Bila tidak, maka pekerja/buruh tidak akan mendapatkan manfaat dari program JKP tersebut.

Adapun bentuk penerima manfaat program JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Selain itu, manfaat uang tunai dari JKP diberikan tiap bulan paling banyak enam bulan upah.

Baca juga: Link Download 49 Aturan Turunan UU Cipta Kerja, Cek di Sini

Dengan ketentuan sebesar 45 persen dari upah untuk tiga bulan pertama.

Selanjutnya akan diberikan sebesar 25 persen dengan besaran upah pekerja/buruh tersebut sebesar Rp 5 juta yang menjadi acuan batas atas upah.

"Dalam hal upah melebihi batas atas upah maka upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai sebesar batas atas upah," isi keterangan dari Pasal 21 pada PP tersebut.

Tak lupa juga sanksi yang dikenakan kepada perusahaan atau pengusaha apabila tidak mendaftarkan pekerja/buruh dalam program JKP ini, mulai dari sanksi administratif hingga tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Etos Kerja: Pengertian, Ciri-ciri, dan Cara Menumbuhkannya

Etos Kerja: Pengertian, Ciri-ciri, dan Cara Menumbuhkannya

Work Smart
Cara Transfer Saldo DANA ke Rekening Bank dan Biaya Transaksinya

Cara Transfer Saldo DANA ke Rekening Bank dan Biaya Transaksinya

Whats New
Menhub: Penerapan Ganjil-Genap Cegah Kepadatan di Kawasan Wisata

Menhub: Penerapan Ganjil-Genap Cegah Kepadatan di Kawasan Wisata

Whats New
Bappebti Blokir 249 Situs Investasi Bodong pada Agustus 2021

Bappebti Blokir 249 Situs Investasi Bodong pada Agustus 2021

Whats New
Cara Transfer OVO ke Rekening Bank dan Biaya Transaksinya

Cara Transfer OVO ke Rekening Bank dan Biaya Transaksinya

Spend Smart
PT KAI Buka Lowongan Berbagai Formasi untuk Lulusan SMA hingga S1

PT KAI Buka Lowongan Berbagai Formasi untuk Lulusan SMA hingga S1

Work Smart
Ini Bisnis yang Diprediksi Terus Tumbuh Pesat Selama Pandemi Covid-19

Ini Bisnis yang Diprediksi Terus Tumbuh Pesat Selama Pandemi Covid-19

Whats New
Kemenhub Segera Terbitkan Aturan Ganjil Genap di Berbagai Kawasan Wisata

Kemenhub Segera Terbitkan Aturan Ganjil Genap di Berbagai Kawasan Wisata

Whats New
Lengkap, Biaya Transaksi dan Perhitungan Denda GoPay PayLater

Lengkap, Biaya Transaksi dan Perhitungan Denda GoPay PayLater

Spend Smart
Perusahaan-perusahaan Raksasa Dikabarkan Akan Tinggalkan Vietnam, Ini Alasannya

Perusahaan-perusahaan Raksasa Dikabarkan Akan Tinggalkan Vietnam, Ini Alasannya

Whats New
Pahami 17 Subsektor Ekonomi Kreatif Indonesia Beserta Contohnya

Pahami 17 Subsektor Ekonomi Kreatif Indonesia Beserta Contohnya

Whats New
Rincian Biaya Cicilan, Bunga, dan Denda Shopee PayLater

Rincian Biaya Cicilan, Bunga, dan Denda Shopee PayLater

Spend Smart
Perpanjangan Diskon Pajak Mobil Diyakini Dongkrak Penjualan 35.553 Unit Kendaraan

Perpanjangan Diskon Pajak Mobil Diyakini Dongkrak Penjualan 35.553 Unit Kendaraan

Whats New
Tutorial Lengkap Cara Daftar, Login, Transfer di KlikBCA Individual

Tutorial Lengkap Cara Daftar, Login, Transfer di KlikBCA Individual

Spend Smart
Bangun Sistem Pangan Berkelanjutan di Dunia, Indonesia Siap Menjadi Ketua AWG G20 2022

Bangun Sistem Pangan Berkelanjutan di Dunia, Indonesia Siap Menjadi Ketua AWG G20 2022

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.