Perusahaan Tunggak Iuran BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah Bakal Tunda Pencairan JKP

Kompas.com - 22/02/2021, 16:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan tidak akan membayarkan iuran program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) apabila perusahaan menunggak pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Hal ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, yang menjadi regulasi turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

"Iya (tidak akan mendapatkan iuran JKP apabila perusahaan menunggak pembayaran). Bila batas tunggakan tersebut sudah melebihi maka perusahaan yang harus bertanggung jawab atas pemenuhan hak tersebut kepada pekerja," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenaker Anwar Sanusi, dihubungi Kompas.com, Senin (22/2/2021).

Baca juga: Masuk Program JKP, Ini Manfaat yang Akan Diterima Pekerja

Namun, apabila terdapat tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan bukan berarti hak pekerja yang memenuhi syarat atas manfaat JKP menjadi tidak terpenuhi.

"Dalam batas tunggakan tertentu, BPJS Ketenagakerjaan yang akan membayar manfaat JKP," ujar Anwar.

Dalam Pasal 16 ayat 1 PP No.36/2021 disebutkan bahwa dalam hal pelaksanaan rekomposisi iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 5 menagalami keterlambatan maka pemerintah pusat tidak membayarkan iuran.

Rekomposisi yang dimaksud adalah iuran dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang menjadi sumber dana Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Sebagaimana diketahui, JHT menjadi program pelengkap di BPJS Ketenagakerjaan, setelah adanya Jaminan Hari Tua (JHT), JKK, JKM, dan Jaminan Pensiun.

Baca juga: Perusahaan Wajib Daftarkan Pekerja untuk Program JKP Paling Lambat 30 Hari Sejak Tanggal Bekerja

Apalagi pemerintah mengklaim JKP ini bakal memberikan manfaat lebih kepada pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) terutama, berupa uang tunai, akses pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Namun, untuk mendapatkan manfaat JKP, perusahaan harus mendaftarkan pekerja/buruhnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, paling lama 30 hari sejak mempekerjakan pekerja tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Perlu Mewaspadai Peningkatan Inflasi

Pemerintah Diminta Perlu Mewaspadai Peningkatan Inflasi

Whats New
Pekan Depan, Kemendag Kirim 1.000-3.000 Ton Minyakita ke Papua dan Maluku

Pekan Depan, Kemendag Kirim 1.000-3.000 Ton Minyakita ke Papua dan Maluku

Whats New
Pantau Bapok di Pasar Raya Padang, Mendag Zulhas: Stok Melimpah, Harga Cenderung Turun

Pantau Bapok di Pasar Raya Padang, Mendag Zulhas: Stok Melimpah, Harga Cenderung Turun

Whats New
Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 40 Dibuka, Simak Cara Daftar dan Syaratnya

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 40 Dibuka, Simak Cara Daftar dan Syaratnya

Work Smart
Luhut Sebut Tesla Sudah Teken Kontrak Pembelian Nikel dari 2 Perusahaan di Indonesia

Luhut Sebut Tesla Sudah Teken Kontrak Pembelian Nikel dari 2 Perusahaan di Indonesia

Whats New
Ekspansi EBT, Grup Astra Melalui UNTR Tambah Kepemilikian Saham ARKO

Ekspansi EBT, Grup Astra Melalui UNTR Tambah Kepemilikian Saham ARKO

Whats New
Lion Air Group: Penerbangan Wings Air dengan Pesawat ATR Merugi, tapi Tetap Beroperasi

Lion Air Group: Penerbangan Wings Air dengan Pesawat ATR Merugi, tapi Tetap Beroperasi

Whats New
Pembangkit Ekonomi (Masih) Bertenaga Batubara

Pembangkit Ekonomi (Masih) Bertenaga Batubara

Whats New
Sambut HUT RI, Pegadaian Bebaskan Bunga Pinjaman Selama 45 Hari

Sambut HUT RI, Pegadaian Bebaskan Bunga Pinjaman Selama 45 Hari

Whats New
Kondisi Ekonomi 2023 Diprediksi Lebih Sulit, Mampukah Indonesia Bertahan?

Kondisi Ekonomi 2023 Diprediksi Lebih Sulit, Mampukah Indonesia Bertahan?

Whats New
Sambut Tanggal Cantik 8.8, Simak Restoran yang Tebar Diskon Spesial

Sambut Tanggal Cantik 8.8, Simak Restoran yang Tebar Diskon Spesial

Whats New
Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan dengan Mudah Tanpa Harus Keluar Rumah

Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan dengan Mudah Tanpa Harus Keluar Rumah

Spend Smart
Kata Erick Thohir, Ini Peran BUMN untuk Ekonomi Indonesia

Kata Erick Thohir, Ini Peran BUMN untuk Ekonomi Indonesia

Whats New
Sektor Transportasi Tumbuh 21,27 Persen Triwulan II-2022, Menhub: Pemulihan Sudah Terjadi

Sektor Transportasi Tumbuh 21,27 Persen Triwulan II-2022, Menhub: Pemulihan Sudah Terjadi

Whats New
Hati-hati, Menggoyangkan Kendaraan Saat Isi BBM Bisa Picu Kebakaran

Hati-hati, Menggoyangkan Kendaraan Saat Isi BBM Bisa Picu Kebakaran

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.