Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inda Deryanne Hasman Kini Jadi Anggota Dewas BPJS Kesehatan

Kompas.com - 23/02/2021, 13:22 WIB
Ade Miranti Karunia,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik para Direksi dan Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, pada Senin (22/02/2021) di Istana Negara, Jakarta.

Dari sekian nama yang dilantik, terdapat satu nama Anggota Dewas BPJS Kesehatan yang menjadi sorotan yakni Inda Deryanne Hasman. Ia sebelumnya merupakan Anggota Dewas di BPJS Ketenagakerjaan.

Seperti dikatahui, BPJS Ketenagakerjaan sedang disorot publik lantaran adanya dugaan kasus korupsi.

Saat pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon Dewas BPJS Kesehatan di DPR pada akhir Januari 2021, Inda sempat disorot anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay.

Baca juga: KSPI Surati Presiden dan Kejagung Minta Selamatkan Dana Buruh di BPJS Ketenagakerjaan

Saat itu, Saleh menanyakan alasan Inda yang ingin pindah dari BPJS Ketenagakerjaan ke BPJS Kesehatan.

"Ini agak aneh pertanyaan saya. Biasanya orang BPJS Kesehatan mau pindah ke BPJS Ketenagakerjaan, ini sekarang ibu malah mau pindah dari BPJS Ketenagakerjaan ke BPJS Kesehatan," ucap dia.

"Kenapa saya katakan begitu, di BPJS Kesehatan ini kan lebih banyak masalah secara umum. Di BPJS Ketenagakerjaan ini biasa- biasa saja, tapi kok ibu mau pindah ke sini (BPJS Kesehatan)?," sambungnya.

Menanggapi hal tersebut, Inda mengatakan BPJS Ketenagakerjaan memang tengah dirundung masalah dugaan kasus korupsi. Namun ia memberikan penjelasan terkait hal tersebut.

"Saat ini memang ada masalah yang kita dengar di media tentang BPJS Ketenagakerjaan. Tapi yang setahu saya, Rp 43 triliun itu adalah potential loss yang diakibatkan oleh makro ekonomi pada saat investasi kita memang turun pada masa satu ke belakang," kata Inda.

Belum usai dia memaparkan, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar meminta kepada Inda untuk berkomitmen tidak korupsi.

Inda pun menyanggupi permintaan Ansory dengan berjanji tidak akan melakukan korupsi apabila dirinya nanti terpilih menjadi Dewas BPJS Kesehatan.

Baca juga: Tak Ada Gagal Bayar ke RS, Cashflow BPJS Kesehatan Surplus Rp 18,7 Triliun pada 2020

"Saya tidak akan korupsi pak," sahut dia.

Adapun nama-nama pejabat Direksi BPJS Kesehatan yang dilantik antara lain:

1. Ali Ghufron Mukti, sebagai Direktur Utama menggantikan Fahmi Idris;

2. Andi Afdal, sebagai direktur;

3. Arief Witjaksono Juwono Putro, sebagai direktur;

4. David Bangun, sebagai direktur;

5. Edwin Aristiawan, sebagai direktur;

6. Lily Kresnowati, sebagai direktur;

7. Mahlil Ruby, sebagai direktur; dan

8. Mundiharno, sebagai direktur.

Sedangkan para Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan yang dilantik diantaranya:

1. Achmad Yurianto yang dulu merupakan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 dilantik menjadi Ketua merangkap anggota, mewakili unsur pemerintah;

2. Regina Maria Wiwieng Handayani, sebagai anggota, mewakili unsur pemerintah;

3. Indra Yana, sebagai anggota, mewakili unsur pekerja;

4. Siruaya Utamawan, sebagai anggota, mewakili unsur pekerja;

5. Iftida Yasar, sebagai anggota, mewakili unsur pemberi kerja;

6. Inda Deryanne Hasman yang merupakan Anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan, kini beralih sebagai anggota, mewakili unsur pemberi kerja; dan

7. Ibnu Naser Arrohimi, sebagai anggota, mewakili unsur tokoh masyarakat.

Baca juga: Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Menaker: Dana Manfaat Jamsos Buruh Tetap Aman

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com