Defisit APBN Januari 2021 Capai Rp 45,7 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan terjadi defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 45,7 triliun sepanjang Januari 2021, atau 0,26 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit APBN Januari 2021 meningkat 31,5 persen dibanding Rp 34,8 triliun pada Januari 2020.

"Sebab Januari tahun lalu Indonesia belum mengalami Covid-19," kata Sri Mulyani dalam konferensi Pers APBN KiTa Edisi Januari, Selasa (23/2/2021).

Baca juga: Ini Alasan Kasus BPJS Ketenagakerjaan Berbeda dengan Jiwasraya

Sri Mulyani menyebut, defisit anggaran terjadi lantaran penerimaan negara lebih kecil dibanding belanja negara. Tercatat penerimaan negara pada Januari 2021 mencapai Rp 100,1 triliun, turun 4,8 persen dibanding Rp 105 triliun dibanding tahun 2020.

Kontraksi dikontribusi oleh penerimaan pajak yang terkontraksi 15,3 persen menjadi Rp 68,5 triliun dari Rp 80,8 triliun. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pun turun 2,9 persen menjadi Rp 19,1 triliun dari yang tahun lalu mampu mencapai Rp 19,7 triliun.

Penerimaan perpajakan dan PNBP ini turun karena aktifitas ekonomi dan harga minyak yang belum sepenuhnya pulih.

Namun dari sisi kepabeanan dan cukai, terjadi lonjakan besar mencapai Rp 12,5 triliun dibanding Rp 4,5 triliun pada tahun lalu. Lonjakan tercatat sebesar 175,3 persen.

"Cukai sendiri naiknya tinggi cukai mencapai Rp 9 triliun dibanding tahun lalu hanya Rp 1,5 triliun. Bea keluar juga mencapai Rp 1,1 triliun yang melonjak tinggi. Tahun lau hanya Rp 100 miliar," ungkap bendahara negara ini.

Baca juga: 3 Kendala Ekspor Produk UMKM

Belanja Negara

Sementara itu, belanja negara tumbuh positif didorong oleh peningkatan belanja modal dan bantuan sosial untuk melindungi konsumsi masyarakat dari pandemi Covid-19.

Sri Mulyani merinci, belanja negara mencapai Rp 145 triliun atau tumbuh 4,2 persen secara tahunan dibanding Rp 139 triliun pada tahun lalu.

"Belanja pemerintah pusat sudah mencapai Rp 94,7 triliun atau melonjak 32 persen dibanding tahun lalu Rp 71,5 triliun. Ini menjadi daya dorong belanja K/L yang melonjak Rp 48 triliun," ungkap Sri Mulyani.

Adapun belanja non K/L sebesar Rp 46,6 triliun, naik 44,6 persen dari tahun lalu Rp 40,6 triliun. Sedangkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) menurun 25,3 persen karena penerimaan negara yang juga mengalami penurunan.

Namun jika dirinci lebih dalam, dana desa masih melonjak 126,4 persen dari Rp 300 miliar menjadi Rp 800 miliar.

"Kenaikan anggaran dana desa (melonjak) karena untuk mendukung rakyat kita untuk menghadapi Covid-19 lewat BLT desa sehingga defisit APBN mencapai 0,26 persen," pungkas Sri Mulyani.

Baca juga: Pemerintah Terus “Pepet” Tesla agar Investasi di Indonesia