Naik Lagi, Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Ini Hampir Sentuh Rp 700 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk tahun ini 2021 kembali meningkat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran PEN tembus Rp 699,43 triliun dari yang sebelumnya Rp 688,33 triliun.

Anggaran tersebut naik sekitar 21 persen dari realisasi PEN tahun lalu yang sebesar Rp 579,78 triliun. Kenaikan anggaran tersebut adalah perubahan yang ketujuh kalinya.

"Anggaran PEN yang naik 21 persen, kita harapkan akan menjadi daya dorong terutama front loading yaitu di kuartal I, Januari, Februari, dan nanti diharapkan terus continue sampai Maret 2021," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Januari, Selasa (23/2/2021).

Baca juga: Gelombang 12 Kartu Prakerja Resmi Dibuka, Simak Persyaratannya

Bendahara negara menyebut, kenaikan anggaran PEN yang terjadi beberapa kali ini terutama disebabkan oleh naiknya alokasi belanja bantuan sosial (bansos) dan program prioritas UMKM yang masih berlanjut di tahun 2021.

Belum lagi anggaran kesehatan yang melonjak hingga 178 persen dari realisasi tahun lalu Rp 63,51 triliun. Anggaran dinaikkan untuk memperlancar vaksinasi Covid-19, tracing, testing, biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan, serta insentif pajak.

Secara lebih rinci, anggaran bansos yang disiapkan pemerintah saat ini sebesar Rp 157,41 triliun.

Anggaran ditujukan untuk PKH 10 juta KPM sebesar Rp 28,72 triliun, Kartu Sembako Rp 45,12 triliun, Kartu Prakerja Rp 20 triliun, Bansos Tunai Rp 12 triliun, BLT Dana Desa Rp 14,4 triliun, dan perlindungan sosial lainnya sebesar Rp 37,18 triliun.

Sementara itu, anggaran kesehatan kembali naik dari Rp 173 triliun menjadi Rp 176,30 triliun. Anggaran dialokasikan untuk testing dan tracing Rp 9,91 triliun, biaya perawatan Rp 61,94 triliun, program vaksinasi Rp 58,18 triliun, insentif pajak kesehatan Rp 18,61 triliun, dan penanganan lainnya Rp 22,67 triliun.

"Anggaran kesehatan yang kita harapkan akan diakselerasi pada bulan Februari Maret," ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Ini Alasan Kasus BPJS Ketenagakerjaan Berbeda dengan Jiwasraya

Kemudian, anggaran UMKM menjadi Rp 186,81 triliun dengan rincian alokasi subsidi bunga UMKM Rp 31,95 triliun, subsidi IJP Rp8,51 triliun, BPUM Rp 17,34 triliun, PMN BUMN, LPEI, dan LPI Rp 58,76 triliun, penempatan dana Rp 66,99 triliun, dan dukungan lainnya Rp 3,27 triliun.

Untuk insentif usaha Rp53,86 triliun, yang terdiri dari PPh 21 DTP Rp5,78 triliun, pembebasan PPh 22 Impor Rp13,08 triliun, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 Rp19,71 triliun, PPnBM DTP kendaraan bermotor Rp2,98 triliun, dan insentif lainnya Rp12,3 triliun.

Terakhir untuk program prioritas sebesar Rp125,06 triliun meliputi padat karya K/L Rp27,33 triliun, ketahanan pangan Rp47,1 triliun, kawasan industri Rp11,33 triliun, pinjaman daerah Rp10 triliun, ICT Rp16,65 triliun, pariwisata Rp8,66 triliun, prioritas lainnya Rp4,11 triliun.

"Inilah yang kita terus fokuskan untuk melihat bagaimana APBN bekerja luar biasa extraordinary, ekstra keras, dan luar biasa untuk mengembalikan rakyat dan ekonominya pulih dari Covid-19," pungkasnya.