Besar Pasak daripada Tiang, APBN Januari Sudah Defisit Rp 45,7 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Januari 2021 sebesar Rp 45,7 triliun atau mencapai 0,26 persen.

Sri Mulyani menyatakan defisit yang dialami Indonesia sebesar 0,26 persen tersebut merupakan 4,5 persen terhadap APBN yakni 5,7 persen atau Rp 1.006,4 triliun.

"Defisit Rp 45,7 triliun atau 0,26 persen dibandingkan tahun lalu yang Rp 34,8 triliun mungkin tidak terlalu banyak berbeda karena Januari tahun lalu belum terjadi Covid-19,” kata Sri Mulyani dilansir dari Antara, Rabu (24/2/2021).

Sri Mulyani menuturkan defisit 0,26 persen terjadi karena realisasi penerimaan negara yang pada Januari sebesar Rp 100,1 triliun lebih rendah dibandingkan realisasi belanja yang telah mencapai Rp 145,8 triliun.

Baca juga: Utang Pemerintah Jokowi Tembus Rp 6.074 Triliun, Mampukah Membayar?

Ia menjelaskan pendapatan negara Rp 100,1 triliun itu terkontraksi 4,8 persen karena penerimaan pajak turun hingga 15,3 persen (yoy) yaitu dari Rp 80,8 triliun pada Januari tahun lalu menjadi Rp 68,5 triliun.

Sementara untuk penerimaan kepabeanan dan cukai yang terealisasi Rp 12,5 triliun atau 5,8 persen dari target Rp 215 triliun mampu tumbuh 175,3 persen (yoy) dibanding periode sama 2020 yakni Rp 4,5 triliun.

Untuk PNBP yang pada Januari 2021 sebesar Rp 19,1 triliun atau 6,4 persen dari target Rp 298,2 triliun juga terkontraksi 2,9 persen dibanding Januari tahun lalu Rp 19,7 triliun.

Di sisi lain, untuk realisasi belanja sebesar Rp 145,8 triliun pada Januari 2021 telah tumbuh 4,2 persen dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 139,9 triliun.

Baca juga: 2 Periode Jokowi, Utang Luar Negeri RI Bertambah Rp 1.721 Triliun

“Belanja APBN sebagai instrumen fiskal yang melakukan akselerasi pemulihan dan terlihat di dalam belanja yaitu semua tumbuh positif dibandingkan Januari tahun lalu,” tegas Sri Mulyani.

Realisasi belanja Rp 145,8 triliun berasal dari belanja pemerintah pusat Rp 94,7 triliun atau 4,8 persen dari target sebesar Rp 1.954,5 triliun dengan rincian belanja K/L Rp 48 triliun dan belanja non K/L Rp 46,6 triliun.

Tak hanya itu, peningkatan belanja turut ditunjang oleh realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yaitu Rp 51,1 triliun atau 6,4 persen dari target Rp 795,5 triliun.

Realisasi TKDD tersebut terdiri dari transfer ke daerah yang mencapai Rp 50,3 triliun dan Dana Desa sebesar Rp 0,8 triliun.

Baca juga: Sri Mulyani Segera Rampungkan Aturan Mobil Bebas PPnBM

Utang pemerintah

Sebagai informasi, rasio utang Indonesia mengalami peningkatan sejak pandemi Covid-19 menghantam RI pada Maret 2021.

Kementerian Keuangan mencatat, rasio utang mencapai 38,5 persen dari PDB, lebih tinggi dari rasio utang tahun 2019 sebesar 30,5 persen.

Sri Mulyani bahkan menyebut, rasio utang tersebut naik 8,5 persen. Hal ini wajar lantaran semua negara menggunakan APBN sebagai senjata andalan untuk meminimalisir pemburukan ekonomi.