Menaker: Penyandang Disabilitas Justru Punya Etos Kerja Lebih Tinggi

Kompas.com - 24/02/2021, 13:47 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan sambutan webinar daring K3 Nasional di Jakarta, Senin (15/2/2021). Dokumentasi Humas Kementerian KetenagakerjaanMenteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan sambutan webinar daring K3 Nasional di Jakarta, Senin (15/2/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan bahwa perusahaan harus inklusif dan bisa membangun hubungan ketenagakerjaan tanpa diskriminasi, termasuk dengan disabilitas.

Namun yang menjadi permasalahan adalah masih adanya stigma di lingkungan perusahaan bahwa penyandang disabilitas tidak bisa berkontribusi di dunia kerja.

"Padahal pada kenyataannya, kita seringkali dapat menemukan penyandang disabilitas yang justru memiliki etos kerja dan produktivitas yang lebih tinggi," ucapnya dalam diskusi virtual membahas mengenai inklusi ketenagakerjaan, Rabu (24/2/2021).

Baca juga: Lelang Sukuk Negara, Pemerintah Kantongi Rp 4,9 Triliun

Oleh karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya mendorong dunia usaha untuk semakin tanggap dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan inklusif.

Upaya pertama, Kementerian ketenagakerjaan terus melakukan sinergi dengan perusahaan swasta, BUMN dan BUMD serta pemangku kebijakan lainnya, untuk membuka lapangan kerja yang iinklusif seluas-luasnya.

"Salah satunya pada tanggal 22 Juli 2020, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian BUMN telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tentang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas pada Badan Usaha Milik Negara," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemenaker juga terlibat secara langsung dalam penyusunan modul yang diperuntukkan dalam penyelenggaraan pelatihan sensitivitas disabilitas baik di sektor pemerintah, perusahaan swasta, BUMN dan BUMD.

Baca juga: Suku Bunga BI Rendah, DPR Soroti Suku Bunga Kredit yang Tak Kunjung Turun

Selain itu, pihak Kemenaker juga telah menyusun PP Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan Permenaker Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di Daerah.

"Ke depannya, kami akan bersinergi dengan Kemenko PMK, Kemendagri dan Bappenas untuk mendukung penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan di daerah, termasuk untuk mengoptimalkan peran ULD dalam memasifkan pemahaman keteangakerjaan inklusif di daerah," pungkas Menaker.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.