Dalam Aturan Turunan UU Cipta Kerja Urus Perizinan UMKM Hanya Perlu 2-3 Jam

Kompas.com - 24/02/2021, 16:00 WIB
Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia usai mengikuti rapat koordinasi di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Senin (24/2/2020). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIKepala BKPM, Bahlil Lahadalia usai mengikuti rapat koordinasi di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Senin (24/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan, aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja mengenai usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bakal mempermudah proses perizinan hingga akses pembiayaan.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (K-UMKM).

Bahlil menjelaskan, melalui beleid baru tersebut Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi perizinan tunggal bagi pelaku UMKM. Pengurusan izin ini dapat dilakukan dengan sistem online single submission (OSS) dan biayanya dibebaskan bagi UMKM.

Baca juga: OJK ke Fintech: Jangan Sampai Ada yang Merasa Data Pribadi Diambil Ilegal

"Jadi izinnya cukup NIB tidak perlu notifikasi yang jauh, itu udah bisa jalan, paten. Itu bahkan mungkin (mengurusnya) 2-3 jam sudah selesai," ujar Bahlil dalam konferensi pers virtual, Rabu (24/2/2021).

Dengan kemudahan mengurus perizinan, diharapkan jumlah UMKM yang masuk ke sektor formal pun semakin bertambah banyak. Menurutnya, saat ini 50 persen dari total 64 juta UMKM di Indonesia masih berada di sektor informal.

Bahlil menjelaskan, selama ini kondisi UMKM yang belum memiliki perizinan berusaha menjadi kendala untuk mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan. Padahal untuk memiliki izin usaha prosesnya cukup lama dan memakan biaya yang cukup besar Rp 5-Rp 10 juta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kondisi tersebut tentu menyulitkan pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Maka lewat aturan baru mengurus perizinan menjadi lebih mudah dan murah, sehingga dengan kepemilikan NIB nantinya UMKM akan turut mudah mengakses permodalan.

Baca juga: Untuk Keluar dari Resesi, Hong Kong Alokasikan Anggaran Rp 217 Triliun

"Jadi kita formalkan UMKM supaya dapat akses pembiayaan dari perbankan. Karena selama ini kan orang masuk ke bank (tidak bisa dapat pembiayaan) kalau belum ada izin usaha," jelas dia.

Dalam aturan baru pemerintah juga menetapkan alokasi 30 persen dari lahan komersial, tempat perbelanjaan, maupun infrastruktur publik diperuntukkan bagi UMKM.

Selain itu, alokasi minimal 40 persen pengadaan barang dan jasa dalam belanja pemerintah maupun BUMN harus merupakan produk UMKM.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.