Pemerintah Beri Keringanan Pelunasan Utang ke Negara, Bagaimana Mekanismenya ?

Kompas.com - 26/02/2021, 17:33 WIB
Ilustrasi Thinkstockphotos.comIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)  Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempertegas komitmennya untuk meningkatkan kualitas tata kelola piutang negara, dengan memberi keringanan pelunasan piutang negara.

Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain, Lukman Effendi mengatakan, keringanan pertama akan diberikan dalam bentuk nominal yang harus dibayarkan oleh debitur, dan dalam bentuk memoratoriun.

“Kita ingin selesaikan utang lama yang ada. Kita juga mau tingkatkan kualitas tata kelola piutang negara. Keringanan pertama dalam bentuk jumlah berapa yang harus dibayar debitur, dan kedua bentuk moratorium,” kata Lukman dalam virtual konferensi, Jumat (26/2/2021).

Baca juga: Erick Thohir: Pemerintah Ingin Proyek Terus Dibangun, tapi Tidak dengan Utang

Keringanan yang diberikan ini berdasarkan PMK Nomor 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2021.

Lukman mengatakan, obyek keringanan yang termasuk di dalamnya ada tiga, pertama UMKM dengan pagu kredit maksimal Rp 5 miliar. Kedua, debitur Kredit Pemilikan Rumah / Rumah Sederhana (KPR /RS) atau Rumah Sangat Sederhana (RSS) sampai Rp 100 juta, dan ketiga debitur dengan maksimal pagu kredit Rp 1 miliar.

“Kami juga ingin menyambut itikad baik debitur. Banyak masyarakat yang terdampak dan tersendat piutang. Tapi ada batasannya juga ini. Piutang ini yang sudah diberikan pada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan telah diterbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) sampai 31 Desember 2020,” jelas dia.

Lukman bilang, program keringanan piutang atau moratorium ini obyeknya piutang macet yang terjadi karena pandemi Covid-19 berbentuk pengurangan pembayaran pelunasan.

Bentuk memoratoriumnya bisa berbentuk penundaan penyitaan barang jaminan atau harta kekayaan, penundaan pelaksanaan lelang, dan penundaan paksa badan sampai pandemi dinyatakan berakhir.

Baca juga: Emak-emak Jadi Salah Satu Pemborong Terbesar Surat Utang Pemerintah ORI019

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X