Pemerintah Beri Keringanan Pelunasan Utang ke Negara, Bagaimana Mekanismenya ?
Kompas.com - 26/02/2021, 17:33 WIB
Ilustrasi
Penulis Kiki Safitri
| Editor Erlangga Djumena
Lukman juga mengatakan, program ini tidak berlaku untuk jenis piutang negara dari tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan (TGR/TP), ikatan dinas, dan aset kredit eks Bank Dalam Likuidasi (BDL).
Adapun alur proses keringanan pelunasan utang negara, yakni dengan menyampaikan permohonan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) paling lambat 1 Desember 2021.
“Ini tidak rumit yang penting SOP terpenuhi semua, kalau disetuji diterbitkan surat lunas. Enggak berbelit tapi pasti, dipastikan kelengkapan dokumen,” tegas dia.
Baca juga: Sri Mulyani Sebut 56 Persen Surat Utang Negara Dikantongi Ibu-ibu
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
-
![]()
Sri Mulyani: Ada LPI, Pembangunan Infrastruktur Tak Hanya Andalkan Utang
-
![]()
Jika Kaya Raya Mendadak, Jangan Lupa Bayar Utang hingga Investasi
-
![]()
Rasio Utang Naik 8,5 Persen, Sri Mulyani: Lebih Baik dari AS hingga Inggris
-
![]()
Stafsus Sri Mulyani: Penambahan Utang RI Salah Satu Paling Kecil di ASEAN
-
![]()
Utang Pemerintah Jokowi Tembus Rp 6.074 Triliun, Mampukah Membayar?
Video Pilihan
Rekomendasi untuk anda
Powered by
Jixie mencari berita yang dekat dengan preferensi dan pilihan Anda. Kumpulan berita tersebut disajikan sebagai berita pilihan yang lebih sesuai dengan minat Anda.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & Ketentuan
Kolom komentar masih kosong
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Terkini Lainnya
Whats New
23/05/2022, 06:18 WIB
![[POPULER MONEY] Denda BPJS Kesehatan jika Telat Bayar Iuran | Luhut Bantah Pembangunan IKN Minim Pendanaan](https://asset.kompas.com/crops/kCbeIDyIbZYrXO1ObDOB0N_L_vI=/0x0:750x500/177x117/data/photo/2022/02/25/6218d0d43e6b3.jpg)
Whats New
23/05/2022, 05:40 WIB
Whats New
22/05/2022, 21:24 WIB
Rilis
22/05/2022, 21:24 WIB
Whats New
22/05/2022, 20:33 WIB
Terpopuler
Now Trending
Mungkin Anda melewatkan ini
Jelajahi
Penghargaan dan sertifikat:
