Kompas.com - 27/02/2021, 08:45 WIB
Sindikat penipu jual beli rumah mewah menggunakan nama notaris dr. H. Idham, S,H, M,Kn saat beraksi. Para tersangka memasang plang menggunakan nama Idham di kantor notaris palsu di Jalan Tebet Timur Raya, Jakarta Selatan. Kantor Notaris PPAT RINDI NURIS VELAROSDELASindikat penipu jual beli rumah mewah menggunakan nama notaris dr. H. Idham, S,H, M,Kn saat beraksi. Para tersangka memasang plang menggunakan nama Idham di kantor notaris palsu di Jalan Tebet Timur Raya, Jakarta Selatan. Kantor Notaris PPAT

Untuk semua notaris yang menjalankan usaha kantor notaris di Indonesia, harus tunduk pada kode etik profesi yang diterbitkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI).

PPAT

Sementara tugas dan fungsi PPAT diatur dalam regulasi terpisah, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1998 tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Dalam Pasal 1 PP tersebut dijelaskan, PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Baca juga: Mengintip Besaran Gaji dan Tunjangan Profesi Jaksa

Berbeda dengan notaris yang diangkat Kemenkum HAM, PPAT artinya pejabat yang diangkat oleh kantor pertahanan dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Kantor PPAT juga bekerja mengikuti kode etik yang juga diatur Kementerian ATR/BPN yakni Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang No.112/KEP-4.1/IV/2017.

Tugas PPAT paling banyak dilakukan yakni pengurusan Akta Jual Beli (AJB) tanah. Beberapa tugas dan fungsi lain PPAT antara lain tukar menukar, hibah, pemberian HGB, dan hak tanggungan.

Selain itu, beberapa kantor PPAT juga menawarkan jasa pengurusan sertifikat tanah di BPN. 

Baca juga: Penasaran Berapa Gaji Polisi Berpangkat Jenderal?

Dalam hal wilayah kerja juga ada perbedaan notaris dan PPAT. Kantor PPAT dibatasi oleh wilayah hukum. Dengan kata lain, lingkung wilayah kerja kantor PPAT adalah per wilayah atau per kota.

Sebagai contoh, kantor PPAT yang berada di Kota Surabaya tidak bisa menangani pembuatan akta untuk jual beli tanah yang berada di Kota Jakarta.

Pengurusan akta tanah yang berada di Kota Jakarta haruslah melalui kantor PPAT yang berada di ibu kota.

Namun tak jarang meski ada perbedaan notaris dan PPAT, jasa profesi notaris PPAT saling melengkapi. Beberapa tahapan pengurusan dokumen memerlukan dua kewenangan notaris dan PPAT hingga selesai. Itu sebabnya, kantor notaris PPAT seringkali berdampingan.

Baca juga: Apa Itu Biaya Provisi pada KPR Bank?

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X