Simak, Ini 14 Alasan Perusahaan Boleh PHK Buruh di Aturan Terbaru

Kompas.com - 01/03/2021, 14:21 WIB
Massa buruh berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2020). Dalam aksinya itu ribuan buruh menolak 'omnibus law' draf pemerintah dan menuntut agar PHK massal dampak COVID-19 dihentikan. ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAMassa buruh berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2020). Dalam aksinya itu ribuan buruh menolak 'omnibus law' draf pemerintah dan menuntut agar PHK massal dampak COVID-19 dihentikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

PP ini menjadi aturan turunan dari UU Cipta Kerja di bidang perburuhan alias merevisi regulasi lama, yakni UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan).

Salah satu pasal yang jadi kontroversi dan ditentang serikat buruh adalah Bab V tentang Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja. Bagian regulasi terkait PHK diatur dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39.

Dalam PP Nomor 35 Tahun 2021, pemerintah memperbolehkan perusahaan atau pengusaha melakukan PHK kepada karyawannya dengan 7 alasan. Berikut rinciannya:

Baca juga: Begini Nasib Karyawan Outsourcing di Peraturan Terbaru Jokowi

  1. Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan Perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh
  2. Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian
  3. Perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 tahun
  4. Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeure)
  5. Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang
  6. Perusahaan pailit
  7. Adanya permohonan PHK yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan.
  8. Pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal pengunduran, tidak terikat ikatan dinas, dan melaksanakan kewajiban sampai tanggal pengunduran diri
  9. Pekerja mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali secara patut dan tertulis
  10. Pekerja atau buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masingmasing berlaku untuk paling lama 6 bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama
  11. Pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana
  12. Pekerja mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan
  13. Pekerja atau buruh pensiun
  14. Pekerja atau buruh meninggal

Baca juga: Aturan Baru Jokowi: Status Pegawai Kontrak Kini Semakin Lama

Pesangon

PP Nomor 35 Tahun 2021 juga mengatur soal hak pesangon bagi pekerja korban PHK. Berdasarkan Pasal 40 ayat (2), berikut perhitungan pesangon korban PHK:

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alamat BNI, BRI, BTN dan Mandiri untuk Tukar Uang Baru di Surabaya dan Sekitarnya

Alamat BNI, BRI, BTN dan Mandiri untuk Tukar Uang Baru di Surabaya dan Sekitarnya

Whats New
Erick Thohir Ajak Milenial Buka Lapangan Kerja Agar Tak Bergantung Pemerintah

Erick Thohir Ajak Milenial Buka Lapangan Kerja Agar Tak Bergantung Pemerintah

Whats New
Industri Tambak Udang di Bangka Menggeliat, Permintaan Listrik Ikut Melonjak

Industri Tambak Udang di Bangka Menggeliat, Permintaan Listrik Ikut Melonjak

Whats New
Di Wilayah Ini, Harga Cabai, Bawang, Daging Sapi, Ayam, dan Telur Mulai Naik

Di Wilayah Ini, Harga Cabai, Bawang, Daging Sapi, Ayam, dan Telur Mulai Naik

Whats New
Alamat BCA dan Bank Swasta Lain di Jabodebek untuk Tukar Uang Baru

Alamat BCA dan Bank Swasta Lain di Jabodebek untuk Tukar Uang Baru

Whats New
Erick Thohir Sebut Perekonomian Indonesia Mampu Tumbuh 7 Persen, ini Alasannya

Erick Thohir Sebut Perekonomian Indonesia Mampu Tumbuh 7 Persen, ini Alasannya

Whats New
Erick Thohir: Apartement untuk Generasi Milenial akan Segera Hadir

Erick Thohir: Apartement untuk Generasi Milenial akan Segera Hadir

Whats New
Banyak Negara Batasi Ekspor Vaksin Covid-19, Erick Thohir Fokus Pengadaan dari Dalam Negeri

Banyak Negara Batasi Ekspor Vaksin Covid-19, Erick Thohir Fokus Pengadaan dari Dalam Negeri

Whats New
Dua Kandidat Utama Pengelola TMII, Taman Wisata Candi yang Terkuat

Dua Kandidat Utama Pengelola TMII, Taman Wisata Candi yang Terkuat

Whats New
Baru Diblokir, Website Baru Binomo Sudah Muncul Lagi

Baru Diblokir, Website Baru Binomo Sudah Muncul Lagi

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Berburu Takjil Berbuka | Tantangan Berpuasa di Eropa | Referensi Menu Berbuka

[POPULER DI KOMPASIANA] Berburu Takjil Berbuka | Tantangan Berpuasa di Eropa | Referensi Menu Berbuka

Rilis
Visi Bisnis Gojek dan Tokopedia, Visi Anda Apa?

Visi Bisnis Gojek dan Tokopedia, Visi Anda Apa?

Whats New
Kalahkan Jeff Bezos, Elon Musk Menangkan Kontrak Bangun Roket dari NASA

Kalahkan Jeff Bezos, Elon Musk Menangkan Kontrak Bangun Roket dari NASA

Whats New
Proses Perizinan dan Pengadaan Lahan Habiskan 50 Persen Total Waktu Pengembangan Hulu Migas

Proses Perizinan dan Pengadaan Lahan Habiskan 50 Persen Total Waktu Pengembangan Hulu Migas

Whats New
Lokasi Tukar Uang untuk Lebaran Wilayah Jabodebek di BTN dan Mandiri

Lokasi Tukar Uang untuk Lebaran Wilayah Jabodebek di BTN dan Mandiri

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X