Satu Tahun Covid-19 di Indonesia: Bongkar Pasang Anggaran untuk Pulihkan Ekonomi

Rincian dari realisasi tersebut, untuk anggaran kesehatan dari pagu yang ditetapkan Rp 99,5 triliun, realisasinya hingga akhir tahun mencapai Rp 63,51 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk insentif tenaga kesehatan, biaya klaim perawatan, pengadaan alat pelindung diri (APD), pengadaan alat kesehatan/sarana prasarana, serta penegakan PSBB dan protokol kesehatan. Untuk anggaran perlindungan sosial, dari pagu Rp 230,21 triliun, realisasi hingga 31 Desember 2020 mencapai Rp 220,39 triliun.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, program perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah berhasil menekan laju angka kemiskinan menjadi 8,99 persen. Sebab bila program perlindungan sosial tidak diberlakukan, maka angka kemiskinan bisa menjadi 10,96 persen akibat pandemi Covid-19.

Sementara untuk anggaran sektoran Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah realisasinya sebesar Rp 66,59 triliun dari pagu anggaran yang sebesar Rp 67,86 triliun. Alokasi anggaran tersebut dimanfaatkan untuk memberi hibah kepada 101 pemda untuk pemulihan sektor pariwisata.

Selain itu juga untuk menjalankan program padat karya K/L yang telah menyerap 2,25 juta tenaga kerja. Adapun melalui dana alokasi khusus (DAK) fisik telah menyerap 1,39 juta tenaga kerja. Untuk dukungan UMKM, realisasinya sebesar Rp 112,44 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp 116,31 triliun. Anggaran pembiayaan koerporasi terealisasi keseluruhan, yakni sebesar Rp 60,73 triliun dan anggaran insentif usaha hanya terealisasi kurang dari separuh, yakni Rp 56,12 triliun dari keseluruhan total anggaran yang sebesar Rp 120,61 triliun.

Baca juga: Erick Thohir: Vaksinasi Mandiri Butuh 7,5 Juta Dosis Vaksin Covid-19

Anggaran 2021

Baru dua bulan berjalan di 2021, pemerintah pun sudah merombak anggaran PEN tahun ini sebanyak tujuh kali.

Harapannya, kinerja perekonomian sepanjang tahun 2021 ini bisa tumbuh sesuai target yakni sebesar 5 persen.

Mulanya, pemerintah mengalokasikan anggaran tahun ini sebesar Rp 372,3 triliun. Kemudian kemudian di awal Februari, jumlah tersebut meningkat jadi Rp 403,9 triliun, kembali dinaikkan Rp 149,19 triliun menjadi Rp 553,09 triliun, kemudian kembali naik di awal Februari menjadi Rp 619 triliun dan Rp 627,9 triliun.

Angka tersebut kembali berubah jadi Rp 688,3 triliun, dan terakhir Rp 699,43 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, dengan kenaikan anggaran tersebur diharapkan bisa memacu kinerja perekonomian Indonesia pada kuartal I ini.

"Anggaran PEN yang naik 21 persen, kita harapkan akan menjadi daya dorong terutama front loading yaitu di kuartal I, Januari, Februari, dan nanti diharapkan terus continue sampai Maret 2021," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Januari, Selasa (23/2/2021).

Ia menyebut, kenaikan anggaran PEN yang terjadi beberapa kali ini terutama disebabkan oleh naiknya alokasi belanja bantuan sosial (bansos) dan program prioritas UMKM yang masih berlanjut di tahun 2021.

Belum lagi anggaran kesehatan yang melonjak hingga 178 persen dari realisasi tahun lalu Rp 63,51 triliun. Anggaran dinaikkan untuk memperlancar vaksinasi Covid-19, tracing, testing, biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan, serta insentif pajak.

Secara lebih rinci, anggaran bansos yang disiapkan pemerintah saat ini sebesar Rp 157,41 triliun. Anggaran ditujukan untuk PKH 10 juta KPM sebesar Rp 28,72 triliun, Kartu Sembako Rp 45,12 triliun, Kartu Prakerja Rp 20 triliun, Bansos Tunai Rp 12 triliun, BLT Dana Desa Rp 14,4 triliun, dan perlindungan sosial lainnya sebesar Rp 37,18 triliun.

Baca juga: Menko Airlangga: 1,2 Juta Orang Telah Dapat Vaksin Covid-19