Satu Tahun Covid-19 di Indonesia: Bongkar Pasang Anggaran untuk Pulihkan Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hari ini Selasa (2/3/2021), tepat satu tahun sejak kasus pertama Covid-19 dikonfirmasi di Indonesia.

Akibat pandemi Covid-19, banyak kegiatan ekonomi tidak bisa berjalan normal lantaran beragam aktivitas masyarakat sebisa mungkin dibatasi agar tidak melakukan kontak secara fisik.

Dengan demikian, kinerja perekonomian pun juga tertekan. Hingga Akhir 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat mengalami minus 2,07 persen.

Sepanjang tahun 2020, secara berturut-turut Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebanyak tiga kali, yakni sebesar minus 5,32 persen di kuartal II, minus 3,49 persen di kuartal III, dan terakhir minus 2,19 persen di kuartal IV.

Baca juga: Mengenal Resesi untuk Pemula

Pada kuartal pertama, perekonomian Indonesia tercatat masih menunjukkan kinerja positif meski sudah lebih rendah bila dibandingkan dengan rata-rata kinerja pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5 persen. Di kuartal I-2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 2,97 persen.

Kinerja perekonomian yang melambat dan bahkan mengalami kontraksi tersebut membuat pemerintah memutar otak agar kegiatan ekonomi terstimulasi.

Pada awal masa pandemi, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Stabilitas Perekonomian di Masa Pandemi Corona yang kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 2 tahun 2020.

Mulanya melalui Perppu, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 405,1 triliun untuk penanganan pandemi.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk bidang kesehatan termasuk insentif tenaga medis Rp 75 triliun, jaring pengamanan sosial (social safety nett) kepada warga Rp 110 triliun, dukungan untuk sektor industri Rp 70,1 triliun, dan dukungan pembiayaan anggaran untuk Covid-19 Rp 150 triliun.

Pandemi berjalan beberapa bulan, dan masih belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan, pemerintah pun kemudian menambahkan anggaran menjadi Rp 641,17 triliun di kisaran bulan Mei.

Jumlah tersebut terus bergerak secara dinamis, sehingga secara berturut-turut menjadi sebesar Rp 677,2 triliun di bulan Juni dan beurbah menjadi Rp 686,2 triliun pada bulan yang sama.

Hingga akhirnya, pemerintah melakukan alokasi sebesar Rp 695,2 triliun.

Baca juga: Airlangga: Insentif PPnBM Mobil dan Rumah Bisa Dongkrak Ekonomi RI 1 Persen

Realisasi hanya 83,39 Persen

Dari total anggaran PEN yang sudah ditetapkan tersebut, hingga akhir 2020, realisasinya hanya sebesar Rp 579,98 triliun.

Jumlah tersebut setara dengan 83,39 persen dari total anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 695,2 triliun. Dengan demikian, serapan anggaran untuk penanganan Covid-19 dan PEN hingga tutup akhir tahun masih kurang Rp 115,42 triliun.

Rincian dari realisasi tersebut, untuk anggaran kesehatan dari pagu yang ditetapkan Rp 99,5 triliun, realisasinya hingga akhir tahun mencapai Rp 63,51 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk insentif tenaga kesehatan, biaya klaim perawatan, pengadaan alat pelindung diri (APD), pengadaan alat kesehatan/sarana prasarana, serta penegakan PSBB dan protokol kesehatan. Untuk anggaran perlindungan sosial, dari pagu Rp 230,21 triliun, realisasi hingga 31 Desember 2020 mencapai Rp 220,39 triliun.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, program perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah berhasil menekan laju angka kemiskinan menjadi 8,99 persen. Sebab bila program perlindungan sosial tidak diberlakukan, maka angka kemiskinan bisa menjadi 10,96 persen akibat pandemi Covid-19.

Sementara untuk anggaran sektoran Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah realisasinya sebesar Rp 66,59 triliun dari pagu anggaran yang sebesar Rp 67,86 triliun. Alokasi anggaran tersebut dimanfaatkan untuk memberi hibah kepada 101 pemda untuk pemulihan sektor pariwisata.

Selain itu juga untuk menjalankan program padat karya K/L yang telah menyerap 2,25 juta tenaga kerja. Adapun melalui dana alokasi khusus (DAK) fisik telah menyerap 1,39 juta tenaga kerja. Untuk dukungan UMKM, realisasinya sebesar Rp 112,44 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp 116,31 triliun. Anggaran pembiayaan koerporasi terealisasi keseluruhan, yakni sebesar Rp 60,73 triliun dan anggaran insentif usaha hanya terealisasi kurang dari separuh, yakni Rp 56,12 triliun dari keseluruhan total anggaran yang sebesar Rp 120,61 triliun.

Baca juga: Erick Thohir: Vaksinasi Mandiri Butuh 7,5 Juta Dosis Vaksin Covid-19

Anggaran 2021

Baru dua bulan berjalan di 2021, pemerintah pun sudah merombak anggaran PEN tahun ini sebanyak tujuh kali.

Harapannya, kinerja perekonomian sepanjang tahun 2021 ini bisa tumbuh sesuai target yakni sebesar 5 persen.

Mulanya, pemerintah mengalokasikan anggaran tahun ini sebesar Rp 372,3 triliun. Kemudian kemudian di awal Februari, jumlah tersebut meningkat jadi Rp 403,9 triliun, kembali dinaikkan Rp 149,19 triliun menjadi Rp 553,09 triliun, kemudian kembali naik di awal Februari menjadi Rp 619 triliun dan Rp 627,9 triliun.

Angka tersebut kembali berubah jadi Rp 688,3 triliun, dan terakhir Rp 699,43 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, dengan kenaikan anggaran tersebur diharapkan bisa memacu kinerja perekonomian Indonesia pada kuartal I ini.

"Anggaran PEN yang naik 21 persen, kita harapkan akan menjadi daya dorong terutama front loading yaitu di kuartal I, Januari, Februari, dan nanti diharapkan terus continue sampai Maret 2021," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Januari, Selasa (23/2/2021).

Ia menyebut, kenaikan anggaran PEN yang terjadi beberapa kali ini terutama disebabkan oleh naiknya alokasi belanja bantuan sosial (bansos) dan program prioritas UMKM yang masih berlanjut di tahun 2021.

Belum lagi anggaran kesehatan yang melonjak hingga 178 persen dari realisasi tahun lalu Rp 63,51 triliun. Anggaran dinaikkan untuk memperlancar vaksinasi Covid-19, tracing, testing, biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan, serta insentif pajak.

Secara lebih rinci, anggaran bansos yang disiapkan pemerintah saat ini sebesar Rp 157,41 triliun. Anggaran ditujukan untuk PKH 10 juta KPM sebesar Rp 28,72 triliun, Kartu Sembako Rp 45,12 triliun, Kartu Prakerja Rp 20 triliun, Bansos Tunai Rp 12 triliun, BLT Dana Desa Rp 14,4 triliun, dan perlindungan sosial lainnya sebesar Rp 37,18 triliun.

Baca juga: Menko Airlangga: 1,2 Juta Orang Telah Dapat Vaksin Covid-19

Sementara itu, anggaran kesehatan kembali naik dari Rp 173 triliun menjadi Rp 176,30 triliun. Anggaran dialokasikan untuk testing dan tracing Rp 9,91 triliun, biaya perawatan Rp 61,94 triliun, program vaksinasi Rp 58,18 triliun, insentif pajak kesehatan Rp 18,61 triliun, dan penanganan lainnya Rp 22,67 triliun.

"Anggaran kesehatan yang kita harapkan akan diakselerasi pada bulan Februari Maret," ujar Sri Mulyani.

Kemudian, anggaran UMKM menjadi Rp 186,81 triliun dengan rincian alokasi subsidi bunga UMKM Rp 31,95 triliun, subsidi IJP Rp8,51 triliun, BPUM Rp 17,34 triliun, PMN BUMN, LPEI, dan LPI Rp 58,76 triliun, penempatan dana Rp 66,99 triliun, dan dukungan lainnya Rp 3,27 triliun.

Untuk insentif usaha Rp 53,86 triliun, yang terdiri dari PPh 21 DTP Rp 5,78 triliun, pembebasan PPh 22 Impor Rp 13,08 triliun, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 Rp 19,71 triliun, PPnBM DTP kendaraan bermotor Rp 2,98 triliun, dan insentif lainnya Rp12,3 triliun.

Terakhir untuk program prioritas sebesar Rp 125,06 triliun meliputi padat karya K/L Rp 27,33 triliun, ketahanan pangan Rp 47,1 triliun, kawasan industri Rp 11,33 triliun, pinjaman daerah Rp10 triliun, ICT Rp 16,65 triliun, pariwisata Rp 8,66 triliun, prioritas lainnya Rp4,11 triliun.

"Inilah yang kita terus fokuskan untuk melihat bagaimana APBN bekerja luar biasa extraordinary, ekstra keras, dan luar biasa untuk mengembalikan rakyat dan ekonominya pulih dari Covid-19," ujar dia.

Baca juga: BLT UMKM Rp 2,4 Juta Cair Maret 2021, Simak Syarat hingga Cara Mendapatkannya