BKPM: Izin Pembangunan Industri Miras Sudah Ada sejak 1931

Kompas.com - 02/03/2021, 19:30 WIB
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin (17/2/2019). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAKepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin (17/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, izin investasi minuman keras (miras) bukanlah hal baru di Indonesia, sebab sudah ada sejak 1931.

Menurutnya, sejak 1931 itu sudah ada izin pembangunan pabrik minuman beralkohol yang terus berlanjut sampai saat ini. Total kini sudah ada 109 izin yang dikeluarkan pemerintah untuk pembangunan industri miras yang tersebar di 13 provinsi.

"Sebenarnya sejak tahun 1931 di negara kita sebelum merdeka, sudah ada izin untuk pembangunan (industri) minuman alkohol ini dan terus berlanjut, baik di zaman sebelum dan setelah merdeka. Pada orde lama, orde baru, dan reformasi, dalam pemerintahan berganti-ganti sampai dengan sekarang," ungkap Bahlil dalam konferensi pers virtual, Selasa (2/3/2021).

Baca juga: Soal Aturan Investasi Miras, BKPM Akui Sempat Ada Perdebatan Panjang

Ia menjelaskan, izin investasi miras yang sempat tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, mencakup tata cara investasi di industri tersebut.

Bahlil mengatakan, aturan itu dimaksudkan untuk mengatur tata kelola industri miras menjadi lebih baik, sehingga nilai ekonomis yang diraup bisa optimal dan merambah pasar ekpor.

Dia menjelaskan, terdapat beberapa daerah di Indonesia yang masyarakatnya tak asing dengan minuman beralkohol, bahkan menjadikannya sebagai kearifan lokal.

Namun karena terbentur dengan aturan bahwa industri miras masuk dalam bidang usaha tertutup untuk penanaman modal, sehingga potensinya tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di daerah tersebut.

Baca juga: Satu Tahun Pandemi: Jumlah Pengangguran Nyaris 10 Juta, Angka Kemiskinan Tembus 10 Persen

Ia mencontohkan, seperti pada Provinsi Bali yang sebagain besar masyarakatnya akrab dengan minuman beralkohol dan memproduksi arak lokal secara kecil-kecilan. Kendati memiliki arak lokal berkualitas ekspor, masyarakat Bali dinilai tak bisa menikmati nilai ekonomis dari produk tersebut.

"Itu akan ekonomis jika dibangun berbentuk industri, tapi jika dibangun sedikit-sedikit (kecil-kecilan), apalagi dilarang maka enggak ada nilai ekonomis," kata dia.

Kendati demikian, dengan mempertimbangkan pemikiran dari para tokoh agama, masyarakat, dan pemuda, maka Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mencabut lampiran yang mengatur investasi di industri miras pada Perpres 10/2021.

Ia mengatakan, hal terpenting adalah kini pemerintah telah mencabut aturan tersebut, yang dengan kebijakan tersebut sekaligus mengakhiri polemik mengenai pembukakan investasi di industri miras.

"Jadi maksud saya sampaikan ini ke seluruh masyarakat Indonesia, bahwa perizinan ini sudah terjadi sejak pemerintahan pertama hingga terakhir. Namun ini tidak untuk kita menyalahkan antara satu dengan yang lain," kata Bahlil.

Baca juga: Ini Alasan Presiden Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kalahkan Jeff Bezos, Elon Musk Menangkan Kontrak Bangun Roket dari NASA

Kalahkan Jeff Bezos, Elon Musk Menangkan Kontrak Bangun Roket dari NASA

Whats New
Proses Perizinan dan Pengadaan Lahan Habiskan 50 Persen Total Waktu Pengembangan Hulu Migas

Proses Perizinan dan Pengadaan Lahan Habiskan 50 Persen Total Waktu Pengembangan Hulu Migas

Whats New
Lokasi Tukar Uang untuk Lebaran Wilayah Jabodebek di BTN dan Mandiri

Lokasi Tukar Uang untuk Lebaran Wilayah Jabodebek di BTN dan Mandiri

Whats New
Para Komisaris BUMN Waskita: Eks Kapolri, Jaksa, hingga Relawan Jokowi

Para Komisaris BUMN Waskita: Eks Kapolri, Jaksa, hingga Relawan Jokowi

Whats New
Sulap Minyak Jelantah Jadi Biodiesel, Pria Ini  Raup Omzet hingga Ratusan Juta

Sulap Minyak Jelantah Jadi Biodiesel, Pria Ini Raup Omzet hingga Ratusan Juta

Whats New
Silaturahmi ke Kadin Jakarta, Arsjad Rasjid Beberkan Strategi Kunci agar Pengusaha Bisa Bangkit dari Pandemi

Silaturahmi ke Kadin Jakarta, Arsjad Rasjid Beberkan Strategi Kunci agar Pengusaha Bisa Bangkit dari Pandemi

Whats New
Lokasi Tukar Uang Baru untuk Lebaran 2021 di BNI dan BRI Jabodebek

Lokasi Tukar Uang Baru untuk Lebaran 2021 di BNI dan BRI Jabodebek

Whats New
Bukalapak Dapat Suntikan Modal dari Mandiri Capital Indonesia

Bukalapak Dapat Suntikan Modal dari Mandiri Capital Indonesia

Whats New
Selain TMII, Ini Aset Keluarga Cendana yang Disita Negara

Selain TMII, Ini Aset Keluarga Cendana yang Disita Negara

Whats New
Ambil Alih TMII, Pemerintah Rogoh Kocek Buat Asuransi

Ambil Alih TMII, Pemerintah Rogoh Kocek Buat Asuransi

Whats New
Blibli.com Buka Lowongan Kerja Untuk Fresh Graduate, Cek Syaratnya

Blibli.com Buka Lowongan Kerja Untuk Fresh Graduate, Cek Syaratnya

Whats New
Masih Bisa Daftar, Begini Cara Ajukan BLT UMKM Rp 1,2 Juta Secara Online

Masih Bisa Daftar, Begini Cara Ajukan BLT UMKM Rp 1,2 Juta Secara Online

Whats New
Rincian Harga Emas Antam Hari ini

Rincian Harga Emas Antam Hari ini

Whats New
Imbal Hasil US Treasury Diproyeksikan Akan Bergerak Naik Terbatas, Mengapa ?

Imbal Hasil US Treasury Diproyeksikan Akan Bergerak Naik Terbatas, Mengapa ?

Rilis
Sepekan, Transaksi Harian Pasar Modal Naik 2,63 Persen

Sepekan, Transaksi Harian Pasar Modal Naik 2,63 Persen

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X