Pemilik Kapal Perikanan Wajib Beri Jaminan Kesehatan hingga Jaminan Hari Tua untuk ABK

Kompas.com - 03/03/2021, 12:35 WIB
Ilustrasi nelayan KOMPAS/GREGORIUS MAGNUS FINESSOIlustrasi nelayan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilik kapal perikanan wajib memberikan berbagai jaminan sosial untuk anak buah kapal (ABK) alias awak kapal perikanan.

Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan sebagai aturan turunan dari UU Cipta Kerja.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, jaminan sosial terdiri atas jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan kehilangan pekerjaan.

Baca juga: Holding Tambang BUMN Prihatin dengan Kondisi Industri Timah, Ini Alasannya

"Telah diatur mengenai keharusan bagi pemilik kapal perikanan, operator kapal perikanan, agen awak kapal perikanan atau nahkoda untuk memberi jaminan sosial terhadap awak kapal perikanan," kata Trenggono dalam sosialisasi PP 27 Tahun 2021 di Jakarta, Rabu (3/3/2021).

Trenggono menjelaskan, jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja diperlukan agar awak kapal mendapat pertanggungan biaya perawatan dan biaya pengobatan bila mengalami sakit atau cedera selama berada di atas kapal.

"Sementara jaminan kematian diperlukan agar ahli waris mendapat jaminan kehidupan jika awak kapal meninggal dunia saat bekerja," tutur Trenggono.

Sedangkan jaminan hari tua adalah jaminan penghidupan kepada awak kapal dan keluarganya apabila terjadi PHK maupun ketika usia pensiun tiba dan tidak mampu bekerja kembali.

"Adapun jaminan kehilangan pekerjaan dimaksudkan untuk memberikan jaminan, mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat awak kapal kehilangan pekerjaan," pungkas Trenggono.

Sebagai informasi, PP Nomor 27/2021, merupakan aturan yang disiapkan KKP secara khusus. Materi muatannya terdiri dari perubahan status zona inti, kriteria dan persyaratan pendirian pembongkaran bangunan dan instalasi di laut.

Baca juga: Turunan UU Ciptaker, Kementerian Kelautan dan Perikanan Kebut 57 Aturan

Kemudian mengenai pengelolaan sumber daya perikanan, standar mutu hasil perikanan, penangkapan dan pembudidayaan ikan di WPP-NDI bukan untuk tujuan komersial, kapal perikanan, kepelabuhanan perikanan, standar layak operasi, serta pengendalian impor komoditas perikanan.

Nantinya akan ada 40 aturan turunan dari PP tersebut berbentuk Peraturan Menteri (Permen).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kalahkan Jeff Bezos, Elon Musk Menangkan Kontrak Bangun Roket dari NASA

Kalahkan Jeff Bezos, Elon Musk Menangkan Kontrak Bangun Roket dari NASA

Whats New
Proses Perizinan dan Pengadaan Lahan Habiskan 50 Persen Total Waktu Pengembangan Hulu Migas

Proses Perizinan dan Pengadaan Lahan Habiskan 50 Persen Total Waktu Pengembangan Hulu Migas

Whats New
Lokasi Tukar Uang untuk Lebaran Wilayah Jabodebek di BTN dan Mandiri

Lokasi Tukar Uang untuk Lebaran Wilayah Jabodebek di BTN dan Mandiri

Whats New
Para Komisaris BUMN Waskita: Eks Kapolri, Jaksa, hingga Relawan Jokowi

Para Komisaris BUMN Waskita: Eks Kapolri, Jaksa, hingga Relawan Jokowi

Whats New
Sulap Minyak Jelantah Jadi Biodiesel, Pria Ini  Raup Omzet hingga Ratusan Juta

Sulap Minyak Jelantah Jadi Biodiesel, Pria Ini Raup Omzet hingga Ratusan Juta

Whats New
Silaturahmi ke Kadin Jakarta, Arsjad Rasjid Beberkan Strategi Kunci agar Pengusaha Bisa Bangkit dari Pandemi

Silaturahmi ke Kadin Jakarta, Arsjad Rasjid Beberkan Strategi Kunci agar Pengusaha Bisa Bangkit dari Pandemi

Whats New
Lokasi Tukar Uang Baru untuk Lebaran 2021 di BNI dan BRI Jabodebek

Lokasi Tukar Uang Baru untuk Lebaran 2021 di BNI dan BRI Jabodebek

Whats New
Bukalapak Dapat Suntikan Modal dari Mandiri Capital Indonesia

Bukalapak Dapat Suntikan Modal dari Mandiri Capital Indonesia

Whats New
Selain TMII, Ini Aset Keluarga Cendana yang Disita Negara

Selain TMII, Ini Aset Keluarga Cendana yang Disita Negara

Whats New
Ambil Alih TMII, Pemerintah Rogoh Kocek Buat Asuransi

Ambil Alih TMII, Pemerintah Rogoh Kocek Buat Asuransi

Whats New
Blibli.com Buka Lowongan Kerja Untuk Fresh Graduate, Cek Syaratnya

Blibli.com Buka Lowongan Kerja Untuk Fresh Graduate, Cek Syaratnya

Whats New
Masih Bisa Daftar, Begini Cara Ajukan BLT UMKM Rp 1,2 Juta Secara Online

Masih Bisa Daftar, Begini Cara Ajukan BLT UMKM Rp 1,2 Juta Secara Online

Whats New
Rincian Harga Emas Antam Hari ini

Rincian Harga Emas Antam Hari ini

Whats New
Imbal Hasil US Treasury Diproyeksikan Akan Bergerak Naik Terbatas, Mengapa ?

Imbal Hasil US Treasury Diproyeksikan Akan Bergerak Naik Terbatas, Mengapa ?

Rilis
Sepekan, Transaksi Harian Pasar Modal Naik 2,63 Persen

Sepekan, Transaksi Harian Pasar Modal Naik 2,63 Persen

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X