JKP Tak Bisa Diberikan Jika Perjanjian Kerja Berakhir dan Pekerja Meninggal Dunia

Kompas.com - 03/03/2021, 18:30 WIB
Ilustrasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) TOTO SIHONOIlustrasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator di Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Sumirah menjelaskan, manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) tidak dapat diberikan apabila pekerja tersebut berakhir masa kontrak perjanjian kerjanya.

"JKP ini diberikan kepada pekerja yang putus kontrak, bukan yang berakhir perjanjian kerjanya. Jadi yang berakhir perjanjian kerjanya bisa ke Kartu Prakerja atau BLK (Balai Latihan Kerja)," ujar Sumirah secara virtual dalam sosialisasi mengenai JKP, Rabu (3/3/2021).

Baca juga: Kemenaker: Implementasi Program JKP Indonesia Lebih Cepat Dibanding Malaysia

Selain itu, JKP juga tidak akan didapatkan apabila pekerja tersebut meninggal dunia. Sebab, JKP tidak dapat diberikan kepada ahli waris.

Begitu pula, bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) harus segera mengajukan klaim JKP dengan batas waktu tiga bulan setelah pekerja tersebut di-PHK.

"Hak atas manfaat JKP akan hilang, apabila tidak mengajukan klaim JKP selama tiga bulan sejak terjadi PHK atau telah mendapatkan pekerjaan baru. Atau yang bersangkutan meninggal dunia, tentu saja tidak dapat mengambil manfaat," ucap Sumirah.

"Karena manfaat JKP tidak dapat diturunkan kepada ahli waris, seperti JHT (Jaminan Hari Tua) atau JP (Jaminan Pensiun). Jadi, kalau meninggal akan hilang atau hangus," sambung dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sumirah menambahkan, program JKP ini berlaku sejak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 ini diundangkan.

Baca juga: Pemerintah Harus Berikan JKP jika Pekerja Kena PHK Tanpa Pesangon Penuh

Dengan kata lain, bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terkena PHK sebelum PP tersebut diundangkan, dipastikan belum dapat menerima manfaat JKP.

"JKP akan berlaku 12 bulan lagi, itu pun kalau dia berturut-turut membayar iuran. Kalau dia tadi berturut-turut membayar masa iuran 12 bulan dalam 24 bulan, baru bisa mengklaim manfaat," jelas dia.

Perlu diketahui, JKP merupakan program tambahan baru di BPJS Ketenagakerjaan.

Pekerja yang mengikuti program ini bakal menerima banyak manfaat, mulai uang tunai, akses pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Asalkan, pekerja tersebut telah terdaftar dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhub Resmi Perkenalkan I-Motion, Apa Itu?

Menhub Resmi Perkenalkan I-Motion, Apa Itu?

Whats New
 Menhub Ajak Milenial Jadi Pelopor Gerakan Sadar Keselamatan Berlalu Lintas

Menhub Ajak Milenial Jadi Pelopor Gerakan Sadar Keselamatan Berlalu Lintas

Rilis
PMI Manufaktur RI 53,9, Kemenkeu: Langkah Pengendalian Pandemi Membuahkan Hasil

PMI Manufaktur RI 53,9, Kemenkeu: Langkah Pengendalian Pandemi Membuahkan Hasil

Rilis
Metrodata Gandeng Amazon Web Services Sediakan Layanan Transformasi dengan Cloud

Metrodata Gandeng Amazon Web Services Sediakan Layanan Transformasi dengan Cloud

Whats New
Berkat Sinergi dan Inovasi dalam Pemulihan Ekonomi, Gojek Raih Bank Indonesia Award 2021

Berkat Sinergi dan Inovasi dalam Pemulihan Ekonomi, Gojek Raih Bank Indonesia Award 2021

BrandzView
Ini Kata Luhut Soal Persiapan Program 5 DPSP 2022

Ini Kata Luhut Soal Persiapan Program 5 DPSP 2022

Whats New
Ini Cara Listing di LandX, UKM Bisa Dapat Modal dari Berbagai Investor

Ini Cara Listing di LandX, UKM Bisa Dapat Modal dari Berbagai Investor

Rilis
Daftar UMK Bali 2022: Badung Terbesar, Melebihi UMK Denpasar 2022

Daftar UMK Bali 2022: Badung Terbesar, Melebihi UMK Denpasar 2022

Whats New
Erick Thohir Tutup 74 Anak-Cucu BUMN,  Terbanyak dari Pertamina dan Telkom

Erick Thohir Tutup 74 Anak-Cucu BUMN, Terbanyak dari Pertamina dan Telkom

Whats New
Gandeng UI, LPS Tingkatkan Pemahaman Publik Terkait Penjaminan Simpanan

Gandeng UI, LPS Tingkatkan Pemahaman Publik Terkait Penjaminan Simpanan

Rilis
AFPI: Tahun Ini Cukup Menantang Bagi Industri Fintech

AFPI: Tahun Ini Cukup Menantang Bagi Industri Fintech

Whats New
Tel Aviv Ambil Alih Posisi Hong Kong sebagai Kota Termahal di Dunia

Tel Aviv Ambil Alih Posisi Hong Kong sebagai Kota Termahal di Dunia

Whats New
Apa Itu Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagaimana Menghitungnya?

Apa Itu Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagaimana Menghitungnya?

Work Smart
Mengenal Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dan Tujuan Berdirinya

Mengenal Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dan Tujuan Berdirinya

Whats New
Rumah Perubahan, Alibaba, dan BNI Gelar Pelatihan Ekonomi Digital untuk Guru

Rumah Perubahan, Alibaba, dan BNI Gelar Pelatihan Ekonomi Digital untuk Guru

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.