Sri Mulyani Jelaskan Kronologi Kasus Suap Pegawai Ditjen Pajak

Kompas.com - 04/03/2021, 07:57 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Sabtu (21/11/2020). BPMI SetpresMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Sabtu (21/11/2020).

"Terhadap pegawai DJP, yang oleh KPK diduga terlibat di dalam dugaan suap tersebut, telah dilakukan pembebasan tugas dari jabatannya agar mudahkan penyidikan oleh KPK," ujar dia.

"Dan yang bersangkutan telah mengundurkan diri dan sedang diproses dari sisi adminsitrasi ASN," ujar dia.

Sri Mulyani pun mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang saat ini sedang dilakukan KPK.

"Kami di kemenkeu, menghormati proses hukum, yang sedag dilakukan oleh KPK untuk dapat menuntaskan dugaan suap yang dilakukan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak, dengan tetap memgang azas praduga tidak bersalah," ujar Sri Mulyani.

3. Ditjen Pajak Periksa Wajib Pajak yang Bersangkutan

Lebih lanjut dijelaskan, saat ini pihak DItjen Pajak sedang melakukan penelitian terhadap wajib pajak (WP) yang diduga terkait dengan kasus tersebut.

Sri Mulyani mengatakan, bula terdapat bukti kekurangan pembayaran pajak oleh WP yang bersangkutan, maka Ditjen Pajak bakal mengambil tindakan sesuai aturan yang berlaku.

"Saya juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran dan pimpinan unit di Kemenkeu, agar terus melakukan pengawasan dan oembinaan kepada sleuruh jajarannya," ujar Sri Mulyani.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain iut, dirinya juga meminta kepada setiap WP, konsultan pajak, serta kuasa WP untuk membantu menjaga integritas dari Ditjen Pajak.

Baca juga: Sri Mulyani Anjurkan Masyarakat Manfaatkan Diskon Pajak Mobil Baru

Hal itu dilakukan dengan tidak menjanjikan atau berupaya untuk memberi imbalan, hadiah, atau sogokan kepada pegawai Ditjen Pajak.

"Upaya yang dilakukan seperti itu merusak tidak hanya Ditjen Pajak atau individu, tetapi juga langkah-langkah seperti itu adalah merusak pondasi negara kita," uajr Sri Mulyani.

"Saya juga meminta ke sleuruh wajib pajak, kuasa wajib pajak, dan konsultan pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan mengisi surat pemberitahuan (SPT) tahunan secara benar, lengkap, dan jelas," ujar Sri Mulyani.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.