Sri Mulyani Jelaskan Kronologi Kasus Suap Pegawai Ditjen Pajak

Kompas.com - 04/03/2021, 07:57 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Sabtu (21/11/2020). BPMI SetpresMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Sabtu (21/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait dugaan kasus suap di Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kasus tersebut sebelumnya penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Ditjen Pajak sebelumnya diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (2/3/2021).

"Kami sedang melakukan penyidikan, tetapi tersangkanya nanti dalam penyidikan itu kan mencari alat bukti untuk menetapkan tersangka. Ini yang sedang kami lakukan," ujar Alexander.

Baca juga: Jeff Bezos Terancam Bayar Pajak Rp 79,8 Triliun Per Tahun, Kok Bisa?

Dengan status penanganan perkara yang sudah masuk tahap penyidikan, KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Namun, Alex belum mengungkap pihak-pihak mana yang telah ditetapkan sebagai tersangka serta informasi detail terkait kasus itu.

Adapun berikut kronologi kasus suap terjadi menurut Sri Mulyani

1. Aduan Masyarakat di Awal 2020

Sri Mulyani mengatakan, penyidikan oleh KPK merupakan tindak lanjut dari hasil pengaduan masyarakat yang dilakukan pada awal tahun 2020 lalu. Sebelum diperiksa oleh KPK, unit kepatuhan internal Kemenkeu sudah melakukan tindak lanjut atas pengaduan tersebut

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pengaduan masyarakat atas dugaan suap tersebut terjadi pada tahun 2020 awal yang kemudian dilakukan tindakan oleh unit kepatuhan internal Kemenkeu dan KPK untuk melakukan tindak lanjut dari pengaduan tersebut," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (3/3/2021).

Nilai suap di dalam kasus ini ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Adapun modus yang digunakan sama seperti kasus yang pernah ditangani KPK sebelumnya, yakni wajib pajak memberikan suap kepada pemeriksa pajak agar nilai pajaknya menjadi lebih rendah dari kewajiban yang harus dibayar.

2. Pegawai DJP Sudah Dibebastugaskan

Sri Mulyani pun mengatakan, saat ini pegawai Ditjen Pajak yang terlibat dalam kasys suap sudah dibebastugaskan dan mengundurkan diri dari jabatannya.

Menurutnya, hal itu dilakukan untuk mempermudah proses penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Mengenal Pajak PPnBM: Definisi, Tarif, Perhitungan, dan Contohnya

"Terhadap pegawai DJP, yang oleh KPK diduga terlibat di dalam dugaan suap tersebut, telah dilakukan pembebasan tugas dari jabatannya agar mudahkan penyidikan oleh KPK," ujar dia.

"Dan yang bersangkutan telah mengundurkan diri dan sedang diproses dari sisi adminsitrasi ASN," ujar dia.

Sri Mulyani pun mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang saat ini sedang dilakukan KPK.

"Kami di kemenkeu, menghormati proses hukum, yang sedag dilakukan oleh KPK untuk dapat menuntaskan dugaan suap yang dilakukan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak, dengan tetap memgang azas praduga tidak bersalah," ujar Sri Mulyani.

3. Ditjen Pajak Periksa Wajib Pajak yang Bersangkutan

Lebih lanjut dijelaskan, saat ini pihak DItjen Pajak sedang melakukan penelitian terhadap wajib pajak (WP) yang diduga terkait dengan kasus tersebut.

Sri Mulyani mengatakan, bula terdapat bukti kekurangan pembayaran pajak oleh WP yang bersangkutan, maka Ditjen Pajak bakal mengambil tindakan sesuai aturan yang berlaku.

"Saya juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran dan pimpinan unit di Kemenkeu, agar terus melakukan pengawasan dan oembinaan kepada sleuruh jajarannya," ujar Sri Mulyani.

Selain iut, dirinya juga meminta kepada setiap WP, konsultan pajak, serta kuasa WP untuk membantu menjaga integritas dari Ditjen Pajak.

Baca juga: Sri Mulyani Anjurkan Masyarakat Manfaatkan Diskon Pajak Mobil Baru

Hal itu dilakukan dengan tidak menjanjikan atau berupaya untuk memberi imbalan, hadiah, atau sogokan kepada pegawai Ditjen Pajak.

"Upaya yang dilakukan seperti itu merusak tidak hanya Ditjen Pajak atau individu, tetapi juga langkah-langkah seperti itu adalah merusak pondasi negara kita," uajr Sri Mulyani.

"Saya juga meminta ke sleuruh wajib pajak, kuasa wajib pajak, dan konsultan pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan mengisi surat pemberitahuan (SPT) tahunan secara benar, lengkap, dan jelas," ujar Sri Mulyani.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.