Ini Dalih Pemerintah "Terpaksa" Impor Beras 1 Juta Ton

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan melakukan impor beras sebanyak sekitar 1 juta ton pada awal tahun ini. Impor terpaksa dilakukan untuk menjaga stok beras nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan bahwa impor beras sebesar 1 juta ton, yang terbagi 500.000 ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500.000 ton sesuai kebutuhan Bulog.

"Pemerintah juga melihat bahwa komoditas pangan itu menjadi penting, sehingga salah satu yang penting adalah penyediaan beras dengan stok 1-1,5 juta ton," terang Airlangga dikutip dari Kontan, Sabtu (6/3/2021).

Ia bilang, stok beras perlu dijaga karena pemerintah perlu melakukan pengadaan beras besar-besaran untuk pasokan beras bansos selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Baca juga: Ini Dalih Mendag Soal Impor Beras saat Produksi Lokal Diproyeksikan Naik

Selain itu, adanya banjir yang menerjang beberapa daerah mengancam ketersediaan pasokan beras.

Politikus Partai Golkar ini mengeklaim, pemerintah tetap melakukan pengadaan beras beras-besaran dari petani lokal.

Upaya menjaga ketersediaan stok beras tersebut dilakukan melalui penyerapan gabah oleh Bulog dengan target setara beras 900.000 ton pada saat panen raya Maret hingga Mei 2021 dan 500.000 ton pada Juni hingga September 2021.

Dalih impor beras

Sementara itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, rencana impor ini telah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas, Kementerian Perdagangan bahkan telah mengantongi jadwal impor beras tersebut.

Menurut dia, impor beras akan digunakan untuk menambah cadangan atau pemerintah menyebutnya dengan istilah iron stock.

Baca juga: Pengusaha Minta Pemerintah Kurangi Impor Beras Khusus, Ini Alasannya

"Iron stock itu barang yang memang ditaruh untuk Bulog sebagai cadangan, dia mesti memastikan barang itu selalu ada. Jadi tidak bisa dipengaruhi oleh panen atau apapun karena memang dipakai sebagai iron stock," jelas Lutfi.