Apa Itu Predatory Pricing yang Disebut Jokowi Jadi Pembunuh UMKM RI?

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkhawatirkan maraknya produk-produk impor yang bisa mematikan kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Jokowi bilang, produk-produk impor yang masuk ke Indonesia banyak yang menerapkan praktik predatory pricing. Apa itu predatory pricing?

Predatory pricing adalah istilah perdagangan yang merujuk pada praktik permainan harga. Dalam banyak kasus, korban predatory pricing umumnya menyasar pemain yang lebih lemah atau tak memiliki kekuatan modal besar.

Terjadinya predatory pricing adalah apabila produsen, distributor, atau importir dengan sengaja menjual produknya terlampau murah dibanding produk sejenis dengan tujuan mematikan pesaingnya.

Baca juga: Jokowi Heran: Saya Ngomong Benci Produk Asing, Begitu Saja Ramai

“Sekarang ini banyak praktik predatory pricing. Hati-hati dengan ini bisa membunuh yang kecil-kecil. Berkali-kali saya sampaikan juga ke Pak Menteri, khususnya Mendag agar ini dipagari,” kata Jokowi dikutip dari Antara, Sabtu (6/3/2021).

Jokowi mengingatkan kepada siapa pun untuk tidak menciptakan praktik perdagangan yang tak adil, apalagi jika praktik perdagangan itu membunuh UMKM.

Ia meminta jajaran menteri di sektor ekonomi untuk memagari UMKM agar tidak menjadi korban predatory pricing.

Kebijakan perdagangan Indonesia

Dia juga menyatakan bahwa Indonesia bukan bangsa yang menganut proteksionisme. Namun, Indonesia juga tidak akan menjadi korban dari praktik perdagangan dunia yang tidak adil.

Baca juga: Jokowi Janji Tolak Impor Beras Sejak Nyapres di 2014, Realisasinya?

“Saya juga tegaskan kita juga bukan bangsa yang menyukai proteksionisme, tidak, karena sejarah membuktikan kalau proteksionisme itu justru merugikan,” kata Jokowi.

Indonesia, kata Jokowi, menganut keterbukaan ekonomi dan kerja sama. Dia meminta para pengusaha untuk memanfaatkan secara optimal potensi dalam negeri yang memiliki potensi pasar hingga 270 juta orang.

Ia mengajak masyarakat untuk mencintai dan bangga terhadap produk dalam negeri. Sebaliknya, pelaku usaha dalam negeri juga harus membenahi diri.

Produsen dalam negeri harus menciptakan produk dengan harga kompetitif, berkualitas, memiliki kemasan yang baik dan sesuai dengan permintaan pasar saat ini.

Baca juga: Jokowi: Jangan Sampai Proyek Pemerintah dan BUMN Pakai Barang Impor

“Untuk menuju loyalitas dari konsumen kita, produk-produk dalam negeri, ya memang ada syarat-syaratnya, harganya kompetitif, kualitasnya baik. Ini dari sisi produsen. Harus terus memperbaiki kualitasnya, kemasannya, memperbaiki desainnya, agar ikuti tren,” jelas Jokowi.

Penjelasan Mendag

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, sudah menyampaikan kekhawatiran soal predatory pricing produk-produk impor kepada Jokowi.

Menurut Lutfi, alasan mengapa Jokowi mengkampanyekan benci produk luar negeri karena dipicu cerita yang ia bagikan sesaat sebelum acara di mulai, yakni mengenai fenomena UMKM Indonesia yang terdampak produk impor melalui perdagangan digital.

“Jadi ingin meluruskan bahwa ini adalah laporan saya ketika memohon beliau untuk membuka Rapat Kerja Kemendag dua hari lalu, dan tadi sempat menjadi pembicaraan sebelum masuk ke acara tersebut,” ujar Lutfi dalam konferensi pers Rapat Kerja Kemendag 2021, Kamis (4/3/2021).

Baca juga: Janji Jokowi Bawa RI Swasembada Kedelai dalam 3 Tahun dan Realisasinya

Dia mengatakan, laporan yang disampaikannya kepada kepala negara adalah mengenai praktik predatory pricing melalui platform e-commerce global.

"Jadi harga yang sengaja dibuat untuk membunuh kompetisi. Ini membuat tidak terjadi keadilan atau kesetaraan dalam perdagangan," kata dia.

Praktik predatory pricing adalah, lanjut Lutfi, diperkuat dengan sebuah tulisan yang dikeluarkan oleh lembaga internasional.

Tulisan itu mengungkapkan hancurnya UMKM asal Indonesia yang bergerak di bisnis fesyen muslim, yaitu penjual kerudung atau hijab akibat praktik predatory pricing yang dilakukan pihak asing.

Baca juga: Ini Dalih Pemerintah Terpaksa Impor Beras 1 Juta Ton

Ia menjelaskan, bisnis UMKM penjual hijab tersebut sempat berjaya selama 2016-2018 hingga mampu mempekerjakan 3.400 karyawan. Total gaji yang dibayarkan UMKM pada pekerjanya itu bahkan mencapai 650.000 dollar AS per tahun.

Namun, pada 2018 ada sebuah perusahaan asing yang menyadap seluruh informasi UMKM tersebut. Perusahaan yang mencuri data itu membuat produk serupa di China yang kemudian dipasarkan pula ke Indonesia.

"Jadi ketika kita buka platform e-commerce global tersebut, benar saja, ternyata hijab yang dijual perusahaan itu harganya hanya Rp 1.900 per satu piece," ungkap Lutfi.

Kondisi tersebut tentunya mematikan UMKM lantaran harga yang dipatok hijab asal China itu jauh lebih rendah dari hijab produksi dalam negeri. Padahal, kata Lutfi, nilai bea masuk yang dibayarkan perusahaan tersebut dari impor hijab yang dilakukan hanya sebesar 44.000 dollar AS.

Baca juga: Tahun Ini Pemerintah Putuskan Impor Beras 1 Juta Ton, Untuk Apa?

"Mereka membayar bea masuk 44.000 dollar AS, tapi menghancurkan industri UMKM tersebut, yang membayar biaya gajinya 650.000 dollar AS untuk 3.400 orang," ucap dia.

Lutfi bilang, praktik curang tersebutlah yang dibenci oleh Jokowi sehingga memicu pernyataan benci produk asing. Sebab, imbasnya sangat besar kepada pelaku UMKM lokal.

"Inilah yang menyebabkan kebencian produk asing yang diutarakan Presiden karena kejadian perdagangan yang tidak adil, tidak menguntungkan dan tidak bermanfaat," ujarnya.

Meski demikian, dia menegaskan, bukan berarti Indonesia melakukan proteksionisme. Upaya mendorong kecintaan produk dalam negeri utamanya untuk melindungi UMKM dan membasmi praktik predatory pricing yang mematikan usaha rakyat.

Baca juga: Jokowi Gaungkan Benci Produk Luar Negeri, Mendag Siapkan Aturan Khusus

Ia bilang, Indonesia tidak memiliki sejarah melakukan proteksionisme dan tetap terbuka dengan perdagangan global. Hal itu dibuktikan dengan 25 perjanjian dagang internasional yang dimiliki Indonesia hingga saat ini.

"Artinya, kita ini memang bukan bangsa yang proteksionisme karena kita sadar proteksionisme itu tidak memberikan nilai tambah pada kesejahteraan Indonesia," terang Lutfi.