Kampanye Benci Produk Luar Negeri Dinilai Bisa Hambat Ekspor Indonesia

Kompas.com - 08/03/2021, 18:00 WIB
Ilustrasi impor SHUTTERSTOCKIlustrasi impor

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menggaungkan benci produk luar negeri tidaklah tepat.

Menurutnya, kampanye tersebut malah akan memicu retaliasi atau tindakan balasan dari negara mitra dagang Indonesia. Sehingga menghambat ekspor produk Indonesia di pasar global.

"Penggunaan diksi benci produk asing menurut saya tidak tepat, karena akan berpotensi memicu protes dari negara mitra dagang, nanti kalau kita di balas jadi benci produk Indonesia kan gawat juga, itu malah akan mempersulit ekspor kita," ujarnya dalam webinar Indef, Senin (8/3/2021).

Baca juga: Pemerintah Didesak Kaji Ulang Kebijakan Impor Beras 1 Juta Ton

Ia menekankan, selama ini pemerintahan Jokowi selalu ingin meningkatkan kinerja ekspor. Upaya yang perlu dilakukan adalah menjalin kerja sama perdagangan internasional dengan berbagai negara.

Salah satu risiko kerja sama perdagangan bebas tersebut adalah potensi peningkatan impor. Sehingga sangat tidak tepat jika menerapkan strategi benci produk luar negeri.

"Kan sifatnya kerja sama dagang itu, kalau mau ekspor banyak, yah kita harus mau terima barang dagangannya," imbuhnya.

Oleh sebab itu, lanjut Ahmad, strategi yang perlu dilakukan pemerintah untuk menekan impor adalah peningkatan daya saing produk Indonesia. Meskipun ada perjanjian dagang, permintaan pasar tetap pada produk lokal.

Hal itu dapat dilakukan dengan industrialisasi yakni dengan penguatan struktur dari hulu ke hilir guna meningkatkan nilai tambah produk. Sehingga rantai pasok menjadi kuat dan terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, subtitusi impor, hingga kebutuhan ekspor.

Baca juga: Jokowi Heran: Saya Ngomong Benci Produk Asing, Begitu Saja Ramai

Di sisi lain, pembatasan produk-produk impor tertentu juga tetap bisa dilakukan. Seperti sebuah industri bisa melakukan impor bahan baku, namun barang produksinya nanti sebagian besar haruslah untuk kebutuhan ekspor. 

Oleh sebab itu, Ahmad menilai pemerintah lebih baik memperbaiki diksi dari kampanye dagang ke arah mencintai produk dalam negeri. Kampanye ini pun banyak digunakan oleh negara-negara di dunia.

"Masih lebih mending (kampanyenya) yang made in Indonesia 2024 misalnya. Kan kalau China made in China 2025. Jadi kita gaungkan rasa cinta, bangga memiliki produk Indonesia, harusnya seperti itu yang dilakukan oleh Presiden," ungkap dia.

Baca juga: Usai Serukan Benci Produk Asing, Pemerintah Umumkan Buka Impor Beras



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[KURASI KOMPASIANA] Membeli Smartphone yang Sedang Tren? Tidak Masalah, Asal Sesuai dengan Fungsi dan Budget

[KURASI KOMPASIANA] Membeli Smartphone yang Sedang Tren? Tidak Masalah, Asal Sesuai dengan Fungsi dan Budget

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Kiat-kiat Ketika Menawar | Belanja Jadi Self Reward | Mendalami Prinsip Minimalis

[KURASI KOMPASIANA] Kiat-kiat Ketika Menawar | Belanja Jadi Self Reward | Mendalami Prinsip Minimalis

Rilis
Rombak Jajaran Direksi, Kimia Farma Diagnostika Fokus Benahi Internal

Rombak Jajaran Direksi, Kimia Farma Diagnostika Fokus Benahi Internal

Whats New
Pemerintah Masih Terima Aduan THR hingga 20 Mei 2021

Pemerintah Masih Terima Aduan THR hingga 20 Mei 2021

Whats New
Harga Vaksin Gotong Royong Rp 321.660 Per Dosis, Pengusaha: Kami Bisa Menerimanya

Harga Vaksin Gotong Royong Rp 321.660 Per Dosis, Pengusaha: Kami Bisa Menerimanya

Whats New
Peredaran Uang Tunai Selama Lebaran Capai Rp 154,5 Triliun

Peredaran Uang Tunai Selama Lebaran Capai Rp 154,5 Triliun

Whats New
Profil Kimia Farma Diagnostik, Cucu BUMN yang Semua Direksinya Dipecat

Profil Kimia Farma Diagnostik, Cucu BUMN yang Semua Direksinya Dipecat

Whats New
Simak Tips Menata Kembali Keuangan Setelah Lebaran

Simak Tips Menata Kembali Keuangan Setelah Lebaran

Spend Smart
Bayar Denda ke Pemerintah China, Alibaba Rugi Rp 12,01 Triliun

Bayar Denda ke Pemerintah China, Alibaba Rugi Rp 12,01 Triliun

Whats New
Rincian Biaya dan Syarat Daftar Sertifikasi Debt Collector

Rincian Biaya dan Syarat Daftar Sertifikasi Debt Collector

Whats New
Pecat Direksi Kimia Farma Diagnostika, Erick Thohir: Silakan Berkarier di Tempat Lain!

Pecat Direksi Kimia Farma Diagnostika, Erick Thohir: Silakan Berkarier di Tempat Lain!

Whats New
Profil Direksi Kimia Farma Diagnostika yang Dipecat Erick Thohir

Profil Direksi Kimia Farma Diagnostika yang Dipecat Erick Thohir

Whats New
Daftar 11 Titik Rapid Test Antigen Gratis di Jalur Darat Jawa Barat

Daftar 11 Titik Rapid Test Antigen Gratis di Jalur Darat Jawa Barat

Whats New
Ini Sanksi untuk Perusahaan Leasing yang Tarik Paksa Kendaraan Debitur

Ini Sanksi untuk Perusahaan Leasing yang Tarik Paksa Kendaraan Debitur

Whats New
KA Jarak Jauh Angkut 48.810 Penumpang Non-mudik Selama 9 Hari Larangan Mudik

KA Jarak Jauh Angkut 48.810 Penumpang Non-mudik Selama 9 Hari Larangan Mudik

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X